LGBT: Di Media Sosial, Mereka Pun Tetap Dikejar

LGBT: Di Media Sosial, Mereka Pun Tetap Dikejar

foto: Dok : Ignatius Dwiana

Suara yang mendukung LGBT di Twitter

Independen --- Keinginan untuk berinteraksi sosial dan menjalin pertemanan menjadi alasan seseorang membuat akun dan berjejaring di media sosial. Demikian halnya dengan Rudi, 27 tahun, seorang pekerja di Jakarta (bukan nama sebenarnya). 

Rudi yang berasal dari Bekasi ini merupakan bagian dari komunitas lesbian, gay, biseksual dan transgender / transeksual (LGBT). Dia membuat akun dan menggunakan media sosial dengan alasan itu. 

Dalam berjejaring di media sosial, Rudi memilih untuk memprivat akunnya karena pertimbangan soal keamanan dirinya. Dia mengungkapkan bahwa situasi sekarang tidak mendukung bagi individu seperti dirinya. Apalagi menuju tahun-tahun politik, seperti pemilihan kepala daerah, pemilihan legislatif, hingga pemilihan Presiden.

Walau memprivat akun bukan berarti Rudi sosok yang menutup diri. Dia mengaku memiliki sejumlah minat dan ketertarikan pada hal-hal tertentu untuk pengembangan dirinya. Dia pun bergabung ke dalam banyak grup. Selain itu, dia juga terlibat dalam aktif dalam pelbagai kegiatan sosial. Tetapi tidak banyak yang mengetahui bahwa dia merupakan bagian dari komunitas LGBT. Dia memilih aktif berkegiatan sosial dengan menyembunyikan orientasi seksualnya. 

Rudi mengaku punya hubungan harmonis dengan mereka yang bukan LGBT. Kecuali  dengan mereka yang sejak awal dilingkupi kebencian dengan LGBT. Dia mengakui juga sering menerima informasi negatif yang beredar tentang LGBT di media sosial. Rudi mengaku tidak mau ribet bereaksi sehingga dia memblokir akun orang semacam itu. Tetapi dia merasa orang-orang yang membenci LGBT biasa membuat akun baru lagi untuk terus menyebarkan informasi negatif. Akibatnya, situasi ini berdampak pada hidupnya. 

“Semua ter-blow up melalui media sosial dan ini mempengaruhi saya. Di kehidupan riil saya jadi memilih untuk lebih berhati-hati,” ujarnya.

Banyaknya informasi negatif yang disebarkan di media sosial terkait LGBT dibenarkan Teguh dari Suara Kita, sebuah lembaga yang peduli pada keberagaman seksualitas dan gender. Dia mengungkapkan lembaganya ini juga sering menerima cyber harrashment/cyberbullying. Apalagi menuju tahun-tahun politik, makin banyak tersebar isu yang menghina aspek-aspek feminin dan mempersoalkan ekspresi gender dan orientasi seksual. 

Tetapi Suara Kita telah mendidik Teguh untuk terbiasa menghadapi hal-hal seperti itu. “Jadi kalau ada informasi tidak benar yang berseliweran, paling saya melakukan counter-counter kecil.”

LGBT Diperdebatkan

LGBT sendiri merupakan topik yang diperdebatkan di media sosial. Dalam penelusuran di bulan Oktober 2018, suara-suara di jejaring media sosial seperti Facebook dan Twitter terpecah. Ada yang ramah dan mendukung, tetapi ada yang menolak. Bahkan ada yang menyerukan persekusi atas mereka.

SAFEnet, lembaga yang peduli atas isu-isu digital juga menaruh perhatian atas isu LGBT ini. Nabilah Saputri dari SAFEnet membenarkan persoalan media sosial yang tidak ramah atas LGBT. Dia berpendapat media sosial dapat memuat ekspresi yang membahayakan LGBT “dengan mengatasnamakan identitas mayoritas tertentu yang menyampaikan yel-yel atas nama normalitas.”

Andreas Harsono dari Human Rights Watch (HRW) berpendapat histeria anti LGBT merupakan proses yang berkembang. Muncul akhir 2015 ketika Aceh mulai menjalankan qanun jinayah (hukum kriminal). Setelah  qanun jinayah dijalankan, polisi syariah langsung menangkap dua perempuan muda pasangan lesbian. “Pada Januari 2016, histeria dari Aceh tersebut mulai menular ke Jakarta.” 

Isu anti LGBT ini pun merambah ke dunia pendidikan. Hal ini tercermin dari pernyataan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Muhammad Nasir pada 24 Januari 2016 yang akan melarang organisasi mahasiswa LGBT di kampus-kampus universitas. 

“LGBT ini tidak sesuai dengan tataran nilai dan kesusilaan bangsa Indonesia. Saya melarang. Indonesia ini tata nilainya menjaga kesusilaan,” kata Muhammad Nasir seperti dikutip dari Detik.com (24/1/2016).

Pernyataan Muhammad Nasir ini dalam laporan sejumlah media berdampak pada pelarangan kegiatan terkait LGBT di sejumlah perguruan tinggi. Seperti di Universitas Indonesia, Universitas Negeri Islam (UIN) Syarif HIdayatullah Jakarta, Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), Universitas Gadjah Mada (UGM), dan Universitas Andalas (Unand). 

Andreas Harsono memaparkan lebih jauh. “Dalam beberapa minggu, pernyataan-pernyataan anti-LGBT, mulai dari yang tidak masuk akal hingga ke pewahyuan akan bencana, ramai mewarnai media di Indonesia. Dalam sebuah seminar kesehatan ibu hamil, seorang walikota mengingatkan ibu-ibu muda untuk berhenti makan mie instan. Menurut dia, para ibu harus memberikan waktu dan perhatian untuk memasak makanan bernutrisi untuk anak, bukan memberi makanan instan. Karena itu, menurut dia, tak heran jika saat ini banyak LGBT. Selain itu, Menteri Pertahanan melabeli aktivisme hak-hak LGBT sebagai proxy war terhadap bangsa Indonesia yang dipimpin oleh orang asing, dan perang itu lebih berbahaya dari bom nuklir.”

Media Sosial Terus Dipantau

Keberadaan LGBT di media sosial terus menerus dipantau. Andreas Harsono menyebutkan biasanya polisi yang melakukannya dan memakai Undang-Undang Pornografi untuk menjerat individu LGBT.

Sementara Teguh berpendapat baik Undang-Undang Pornografi dan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) ini mengancam ruang ekspresi LGBT di media sosial.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) memiliki perhatian tersendiri pada situs atau grup LGBT. Karena konten-konten itu disebutnya mengandung unsur ketelanjangan, pornografi, dan sesama jenis. 

“Pendekatan kita adalah pendekatan konten. Karena kontennya mengandung unsur pornografi,” ucap Humas Kemenkominfo Ferdinandus Setu.

Di sisi lain, Kemenkominfo mengakui adanya cyber harrashment/ cyberbullying maupun ujaran kebencian terhadap LGBT di media sosial. Tetapi Kemenkominfo menanggapi itu bukan merupakan bagian dari kewenangan mereka. Dasarnya, karena ujaran kebencian itu tidak menyebutkan nama seperti diatur dalam Pasal 27 ayat 4 UU ITE. “Ketika hanya menyebut kelompok, itu susah. Siapa yang kita anggap di-bully di situ. Artinya itu belum masuk kategori telah melanggar UU ITE. Itu tidak menjadi objek pengaturan UU ITE saat ini.”

Terkait persebaran kebencian kepada LGBT menggunakan media sosial ini ditanggapi penyedia layanan media sosial. Perwakilan Twitter menyatakan mereka menyediakan ruang digitalnya untuk menampung pelbagai ekpresi atas dasar kebebasan berekspresi dan dialog terbuka. 

Peraturan di Twitter menyatakan dengan jelas untuk tidak mempromosikan kekerasan terhadap atau menyerang secara langsung atau mengancam orang lain. Baik itu atas dasar agama, ras, kebangsaan, orientasi seksual, maupun gender.

“Jika anda melihat sesuatu di Twitter yang melanggar aturan ini harap laporkan kepada kami,” kata perwakilan Twitter Indonesia & Filipina yang tidak bersedia disebutkan namanya. Sementara Facebook sudah dihubungi tetapi tidak memberikan balasan.

Mengatasi Kebencian dan Diskriminasi

LGBT faktanya ada di Indonesia dan merupakan bagian dari keberagaman Indonesia. Tetapi mereka menjadi sasaran kebencian dan ancaman kekerasan di media sosial.

Polda Metro Jaya sudah dimintakan tanggapan terkait kebencian dan ancaman kekerasan di media sosial. Tetapi sampai dengan laporan ini ditulis mereka belum memberikan tanggapan.

Andreas Harsono berpendapat dalam konteks hak asasi manusia maka kebencian, diskriminasi, dan kekerasan di media sosial tidak dapat dibiarkan. Menurutnya, Pemerintah dan Kemenkominfo harus bertanggungjawab. Hal itu pun dapat dilaporkan pada beberapa lembaga negara. “Seperti Komnas Perempuan, Ombudsman, dan Kementerian Hukum dan HAM.” 

Di sisi lain Teguh mengaku heran dengan orang-orang yang sangat membenci LGBT. Dia pun bertanya-tanya.

“Benci banget sama LGBT tetapi ketika ditanya, “Memangnya punya berapa teman LGBT? Pernah ketemu LGBT tidak? Kalau belum pernah ketemu, masa bencinya bisa sebegitu banget?” *****

 

Penulis: Ignatius Dwiana / D002

Liputan ini hasil fellowship “Keberagaman Gender dalam Perspektif HAM” (2018) yang digelar Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan Ardhanary Institute.