Sulitnya Pendidikan bagi Transpuan

Embed from Getty Images

INDEPENDEN, Medan -  Raz (26), bukan nama sebenarnya, cukup beruntung. Transpuan ini berhasil meraih gelar sarjana di salah satu universitas negeri di Medan, Sumatera Utara. Kini, ia bekerja sebagai guru di sebuah sekolah swasta di Provinsi Sumatera Utara.

Dengan penghasilan bulanan yang diperolehnya, anak bungsu dari lima bersaudara ini bisa membantu memenuhi kebutuhan hidup keluarga. “Ya, alhamdulillah, sekarang bisa membahagiakan ibu,” kata Raz, Minggu (11/11).

Begitu juga dengan transpuan lainnya, Ari (21). Ia percaya pendidikan tinggi bisa meningkatkan status sosial seseorang di tengah masyarakat. Karena itu pelatih tari yang masih berstatus mahasiswa di salah satu universitas di Medan ini bertekad menyelesaikan pendidikannya dengan baik.

“Pendidikan itu nomor satu, pendidikanlah bikin masyarakat itu nggak bisa memandang sebelah mata,” kata Ari bersemangat, Minggu (11/11).

Lain halnya dengan Rusli (40). Hanya penyesalan yang diperolehnya saat ini. Asiong, sapaan akrabnya, hanya tamat SMP. Ia mengecap bangku SMA tetapi hanya tiga bulan. Kemudian, ia berhenti sekolah akibat kerap mendapat perundungan dari teman sekelas karena ekspresi gendernya yang begitu kentara.

“Dalam satu kelas jumlah 40 orang, aku sendiri yang diejek-ejek, 'íh..si Rusli wadam, si Rusli wadam,’ ya kan sedih. Lama-lama malulah aku, nggak mau lagi aku datang ke sekolah,” ucapnya.

Keputusan berhenti sekolah sempat diprotes orangtua. Wali kelas pun menyayangkan tindakannya sebab ia siswa yang pandai terutama dalam pelajaran matematika. Bujukan wali kelas sempat membuat Asiong mau kembali. Namun, itu hanya sementara. 

Beberapa hari kemudian, teman-temannya tetap saja merundungnya. Asiong akhirnya memutuskan berhenti sekolah. “Kukoyak semua bukuku. Orangtua bilang nanti aku menyesal kalau nggak sekolah, kujawab biar aku kerja aja. Lagian waktu itu, pendidikan tamat SMP kan udah bisa dapat kerja di pabrik,” katanya

Sejak putus sekolah, berbagai profesi Asiong lakoni. Ia pernah bekerja sebagai pengupas udang di pabrik, pramusaji restoran di hotel, pekerja seks dan kini menjadi pendamping lapangan di salah satu lembaga swadaya masyarakat bidang penyuluhan narkoba di Medan.

“Sekarang ini aku menyesal karena satu tempat kerja itu semua orang kuliahan. Awak tamat SMP sendiri, perasaan malu itu pasti tetap ada,” katanya.

Stigma dan diskriminasi di lingkungan sekolah sering kali menjadi penghambat kelompok transpuan dalam mencapai pendidikan tinggi. 

Hasil monitoring yang dilakukan Arus Pelangi di 14 kota di Indonesia sepanjang Januari-Agustus 2016 menunjukkan dari 161 kasus kekerasan yang dialami kelompok LGBT, negara berada di peringkat pertama sebagai pelaku kekerasan terhadap LGBT, menyusul institusi pendidikan, organisasi massa, organisasi profesional dan media.

Stigma dan diskriminasi bahkan terjadi pada level tertinggi institusi pendidikan. Tahun 2016, rektorat Universitas Sumatera Utara melarang komunitas LGBT di kampus. Tahun yang sama, sivitas akademika Universitas Islam Bandung membuat spanduk bertuliskan kalimat “Kami Mengutuk LGBT”. Tahun 2017, rektorat Universitas Andalas sempat mengeluarkan surat pernyataan bagi calon mahasiswa SNMPTN yang lolos. Isinya menyatakan bahwa calon mahasiswa tersebut tidak termasuk dalam kelompok LGBT.

“Form itu masih berlaku sampai saat ini. Form bebas narkoba, free sex dan LGBT. Kan di Sumatera Barat juga LGBT sudah dilarang. Tidak boleh itu masuk kampus,” kata Tafdil Husni, Rektor Universitas Andalas saat diwawancarai melalui telepon akhir November lalu.

Bahkan, Januari 2016, Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir sempat mengeluarkan pernyataan pelarangan LGBT masuk kampus yang dinilai gegabah oleh sejumlah pihak yang prokemanusiaan. "LGBT ini tidak sesuai dengan tataran nilai dan kesusilaan bangsa Indonesia. Saya melarang. Indonesia ini tata nilainya menjaga kesusilaan," kata Mohamad Nasir dikutip dari Detik.com (24/1/2015).

Dewi Biotika Gangga dari LBH Medan menilai tindakan institusi pendidikan melarang LGBT di kampus sebagai tindakan diskriminatif dan inkonstitusional. 
Dia mengutip Pasal 6 (b) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Sesuai aturan, perguruan tinggi harus bersifat demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai agama, nilai budaya, kemajemukan, persatuan dan kesatuan bangsa. “Kalau mereka tidak diberikan akses karena gendernya, menurut saya, itu perilaku yang sangat diskriminatif,” kata Dewi beberapa waktu lalu.

Akses pendidikan berdampak besar bagi kehidupan kelompok LGBT. Hasil survei Sanggar SWARA tahun 2014 terhadap 224 komunitas transpuan muda dampingan berusia di bawah 30 tahun di 17 provinsi di Indonesia, salah satunya Sumatera Utara, mencatat mayoritas transpuan menyelesaikan pendidikan SMP (45,5%), SMA (42,4%), SD (8,9%), dan hanya 2 orang yang lulus dari perguruan tinggi. Dampaknya, transpuan tidak memiliki kemampuan akademik yang mumpuni sehingga kalah bersaing dalam dunia kerja formal. 

Hal ini membuat pekerjaan sebagai pengamen dan pekerja seks seolah menjadi satu-satunya pilihan yang tersedia bagi transpuan.

Hasil survei itu menunjukkan umumnya transpuan bekerja sebagai pekerja seks (55,4%), pengamen (29%), penata di salon rumahan (10,3%), karyawan (3,1%) dan sisanya sebagai karyawan lepas seperti make up dan penghibur di klub malam. 
Secara umum, transpuan muda tidak memiliki pendapatan tetap dengan rata-rata penghasilan Rp500.000-Rp1.000.000 per bulan, di mana 96,4% tinggal sendiri (kontrakan dan kosan), dan 3,6% tinggal dengan keluarga.

Senada dengan temuan survei tersebut, penelitian Cangkang Queer, organisasi perjuangan hak-hak LGBT di Sumatera Utara pada 2016 lalu mempaparkan, sebanyak 7,89% kelompok LGBT adalah pengangguran dan sebanyak 15,79% bekerja serabutan. 

Ketua Cangkang Queer, Amee Adlian menyatakan hingga saat ini hambatan para transpuan untuk mengakses pendidikan masih sangat besar. Salah satu penyebabnya, sejak usia muda para transpuan diusir dari keluarga yang tak bisa menerima identitas dan ekspresi gender mereka. Alhasil, banyak transpuan harus hidup di jalanan, kehilangan minat dan sumber pembiayaan untuk melanjutkan pendidikan. “Transpuan perlu punya sistem pendukung untuk mengasah bakat dan keahliannya,” ujar Amee saat dihubungi melalui telepon.

Menurutnya, berbagai pihak seharusnya mendorong pemenuhan akses pendidikan bagi kelompok LGBT khususnya transpuan, seperti apa pun ekspresi gendernya agar cita-cita pendidikan nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa bisa tercapai. 

Penulis: Marina Nasution / ID003

Liputan ini hasil fellowship “Keberagaman Gender dalam Perspektif HAM” (2018) yang digelar Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan Ardhanary Institute.