Bantu kami terus meneliti dan menginformasikan. Kami sangat berterima kasih kepada semua yang telah mendukung kami

donasi sekarang

6 Fakta yang Perlu Diketahui Tentang Sengketa Pemilu Legislatif 2019

6 Fakta yang Perlu Diketahui Tentang Sengketa Pemilu Legislatif 2019
Foto: Irham D. l Independen.id
Konferensi Pers Perludem di Jakarta, Senin (15/07)

INDEPENDEN, Jakarta – Setelah menyelesaikan sengketa hasil suara Pemilu Presiden 2019, kini giliran Mahkamah Konstitusi bersidang untuk pemilu legislatif dan DPD. Dalam pemilu legislatif dan DPD kali ini berbeda dengan pemilu 2014 sesuai dengan karakteristik persoalannya masing-masing.

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi menemukan sejumlah temuan menarik terkait sengketa pemilu legislatif dan DPD 2019. Berikut 5 temuan yang perlu kamu ketahui dari riset laporan perkara ke MK 2019:

 

  1. Jumlah Perkara Pemilu 2019 Lebih Sedikit dari Pemilu 2014

Berdasarkan rekapitulasi laporan perkara yang dilayangkan ke MK, Perludem mencatat 607 perkara. Perkara ini mulai dari sengketa pemilu legislatif mulai dari DPR tingkat pusat hingga kabupaten/kota. Gugatan juga dilayangkan oleh calon anggota DPD-RI yang protes terhadap hasil suara mereka.

Namun, yang cukup menarik adalah total jumlah perkara di pemilu legislatif dan DPD 2019 ini lebih sedikit dari Pemilu 2014 lalu. “Kalau di Pemilu 2014 itu jumlah laporan perkara ke MK mencapai 900, tapi Pemilu 2019 turun menjadi 600an,” kata Peneliti Perludem, Fadli Ramadhanil saat menggelar konferensi pers di Jakarta, Senin (15/07).

Fakta ini mematahkan prediksi sejumlah analis sebelumnya yang memperkirakan jumlah gugatan yang dilayangkan baik calon anggota legislatif, DPD maupun partai politik bertambah. Asumsi ini berangkat dari jumlah partai politik yang bertambah.

 

  1. PDI Perjuangan Paling Banyak Memperkarakan Hasil Pemilu Legislatif

PDI Perjuangan pada Pemilu 2019 menjadi partai terbesar dalam meraup suara nasional. Totalnya mencapai 27 juta suara dari seluruh Indonesia.

Tapi dalam urusan protes hasil pemilu legislatif ke MK, PDI Perjuangan juga mendapat posisi paling wahid dengan total laporan 112 perkara. Fadli menilai PDI Perjuangan paling banyak melayangkan gugatan karena suara mereka yang cukup besar, sehingga banyak calon legislatornya yang protes karena kehilangan suara.

Setelah PDI Perjuangan, posisi kedua ditempati Gerindra (72) disusul Nasdem (63) dan Demokrat (61) di urutan ke-3 & 4.

 

  1. Gerindra, Golkar dan Demokrat Parpol Paling Banyak Konflik Internal

Gerindra, Golkar dan Demokrat menjadi partai yang paling banyak bersengketa di antara calon legislator di internalnya sendiri. Artinya, para pelapor menggugat pesaing dari caleg partainya sendiri.

Fadli mengatakan, hal ini terjadi karena kemungkinan para pelapor tidak puas dengan mekanisme penyelesain di internal partai.

Calon anggota legislator di Gerindra yang “berkelahi” dengan teman sendiri dalam satu dapil sebanyak 32 perkara, disusul Golkar sebanyak 22 perkara, dan Demokrat 13 perkara.

 

  1. Mitos Nomor Urut Kecil

Selama ini asumsi umum menyatakan nomor urut menentukan besar kecilnya raihan suara pada pemilu. Namun, dalam laporan perkara ke MK, mayoritas calon legislator yang menjadi pemohon adalah mereka yang memiliki nomor urut puncak.

Dalam temuan Perludem, caleg nomor urut 1 paling banyak memperkarakan hasil sengketa pemilu legislatif, yaitu sebanyak 74 orang. Lalu caleg nomor urut 2 sebanyak 35 orang dan nomor urut 3 sebanyak 13 orang.

“Partai yang caleg nomor urut 1 berselisih ke MK paling banyak adalah Demokrat (24) lalu Gerindra (24), PKB (10), Golkar (4) dan sisanya PAN, Hanura, PPP serta Nasdem,” kata Fadli.

 

  1. Caleg Papua Paling Banyak Menggugat ke MK

Berdasarkan sebarannya, laporan perkara perselisihan hasil pemilu legislatif ke MK paling banyak berasal dari Papua, yaitu 90 perkara. Menurut Fadli, Papua juga menjadi “bintang” sebagai pelapor terbanyak pada Pemilu 2014 lalu.

Berdasarkan pengamatan Perludem, kebanyakan protes yang datang dari Papua beranjak dari sistem noken yang pada praktiknya tidak sesuai ketentuan.

“Sistem noken yang didelegasikan ke kepala suku sekarang jatuh kepada orang-orang kuat partai,” kata Fadli.

Setelah Papua, caleg yang cukup banyak menggugat ke MK terkait perselisihan hasil suara berasal dari Sumatera Utara (57), Jawa Barat (38), Jawa Timur (38), Sumatera Selatan (36) dan Riau (35).

 

  1. Digugat Karena Foto Editan Terlalu “Cantik”

Salah satu gugatan dilayangkan oleh calon anggota DPD-RI Nusa Tenggara Barat, Farouk Muhammad kepada pesaingnya, Evi Apita Maya. Farouk menuding Evi Apita Maya telah melakukan ketidakjujuran saat melakukan kampanye dengan menyunting foto wajahnya di alat peraga.

Namun, menurut Fadli gugatan ini semestinya bisa dilayangkan saat proses Daftar Calon Sementara (DCS) ditetapkan. “Kan waktu DCS itu sudah dibuka, mestinya bisa dipersoalkan,” katanya.

 

ID003

Khusus Lainnya