Bantu kami terus meneliti dan menginformasikan. Kami sangat berterima kasih kepada semua yang telah mendukung kami

donasi sekarang

Seriuskah Pemerintah Mendukung Keluarga Berencana Pria?

Seriuskah Pemerintah Mendukung Keluarga Berencana Pria?
Foto: Dok : Bambang Muryanto
Sebuah poster tentang ajakan agar pria ikut KB ditempelkan di Puskesmas Dadirejo, Purworejo, Jawa Tengah

lanjutan dari tulisan: Pria Ikut Keluarga Berencana, Ciptakan Perempuan Bertubuh Sehat

Independen -- Siang itu, Saring (61) dan istrinya, Sakirah sedang menyejukkan diri dari sergapan hawa panas di beranda rumahnya di Dusun Kralas, Desa Canden, Kabupaten Bantul. Saring adalah Kepala Dusun Kralas(2002-2019) dan seorang motivator Keluarga Berencana (KB) pria yang memimpin kelompok KB Pria bernama “Pria Idaman”.

Setelah istrinya “lelah” menggunakan Intraurine device (IUD) selama 17tahun, Saring melakukan vasektomi pada 2008. Sejak menjadi ketua “Pria Idaman” pada 2010, ia aktif mengajak para suami di Dusun Kralas yang sudah memiliki dua anak agar ikut program Kelurga Berencana dengan cara vasektomi, yaitu memutus saluran vas deverens sehingga sel sperma yang diproduksi testis tidak bisa berjalan menuju saluran kencing dan mani.

Saring berpendapat jangan hanya istri saja yang harus ikut program KB,suami juga harus ikut tanggung jawab. Dalam beberapa tahun ada 68 warganya yang vasektomi, menambah jumlah pasangan usia subur di dusun itu yang mengikuti program KB dengan metode lain sehingga menurunkan angka kelahiran.

“Dampaknya ada satu sekolah dasar swasta dan sebuah PAUD di desa ini tutup karena kekurangan murid,” ujarnya sambil tertawa, Selasa (21/1).

Tetapi sayang, kelompok “Pria Idaman” yang pernah punya banyak kegiatan seperti arisan dan simpan-pinjam ini tidak aktif sejak 2013.Saring mengatakan para anggotanya yang memiliki sedikit anak hidupnyamakin sejahtera dan sibuk dengan bisnisnya masing-masing.

“Tetapi saya masih membantu jika ada pria yang mau vasektomi,” ujarnya.

Sebagai motivator KB, Saring mengatakan kendala berat datang dari para pemuka agama. Mereka menolak KB karena menganggap anak membawa rejeki sendiri sehingga tidak menambah beban ekonomi orangtua.

Mencari kelompok KB pria yang masih aktif di Yogyakarta cukup sulit.Motivator KB Pria tingkat nasional, Sutono yang juga Kepala DesaKemadang, Gunung Kidul mengatakan kelompok KB pria di wilayahnya jugasudah tidak aktif lagi.

Kepala Sub Bidang Kesertaan dan Jalur Wilayah Sasaran Khusus Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah Istimewa Yogyakarta (BKKBN DIY), Sihana mengatakan minimnya anggaran untuk koordinasi dengan mitra kerja menjadi penyebab tidak aktifnya kelompok KB pria. Anggaran diprioritaskan bagi kegiatan yang memiliki dampak langsung sepertipelayanan KB perempuan dan bakti sosial pelayanan vasektomi.

“Kelompok KB pria yang tidak aktif itu umum terjadi di seluruh Indonesia,” ujarnya, Selasa (28/1).

Persoalan ini menyebabkan sosialisasi KB pria ke masyarakat menjadi sangat kurang di tengah kebijakan program KB yang masih dominan menyasar kepada kaum perempuan. Tidak heran kalau banyak orang,apalagi di pedesaan memahami vasektomi sebagai “melanggar ketentuan alam”, menyamakan dengan kebiri, dan khawatir mengurangi aktivitasseksual.

“Sosialisasi KB Pria kepada masyarakat itu masih sangat kurang,” ujar motivator KB pria yang juga seorang polisi, AKP Heru Meiyanto dari Polres Kulon Progo.

Daerah Istimewa Yogyakarta bisa menjadi contoh bagaimana pemerintah mendukung program KB pria. Kebijakan KB bersifat nasional sehingga gambaran di wilayah lainnya tidak akan jauh berbeda.

Tanpa dukungan dana pemerintah, para motivator KB berjalan sendiri,Heru yang seorang ustad itu memasukkan materi KB pria dalam ceramahnya,sedangkan Sutono memanfaatkan pertemuan dengan para kepala desa.Kadang-kadang mereka juga diundang BKKBN untuk ceramah seperti Heru dalam acara Sosialisasi Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) Bagi Polri dan Bhayangkari (istri polisi)di Gedung Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo, Jumat, 13 Desember2020 lalu.

Kebijakan antar lembaga pemerintah, seperti BKKBN dan Dinas Kesehatandi level daerah yang tidak sinkron juga menjadi kendala. Bagi para pria yang ingin vasektomi di Pusat Kesehatan Masyarakat  (Puskesmas) agar biaya ditanggung Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, belum tentu dapat terwujud di Puskesmas. Hampir tidak ada dokter di Puskesmas yang bisa melayani vasektomi,  sehingga mereka yang ingin  melakukan vasektomi harus pergi ke rumah sakit dan tentu biaya harus ditanggung secara pribadi.

Jika membayar, tentu menjadi kendala. Untuk mengatasi persoalanini, BKKBN melalu program Bakti sosial bekerja sama dengan DinasPengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang memberikan hadiah uang sebesar Rp 1 juta atau binatang ternak bagi suami yang mauvasektomi, tetapi program ini tidak bisa dilakukan secara massal karena dananya terbatas.

Sebagai contoh BKKBN DIY misalnya hanya menganggarkan dana yang cukup untuk 89 orang untuk tahun 2020. Sedangkan Pemerintah Kota Yogyakarta hanya dapat alokasi dana untuk 35 orang pada 2019.

Sihana mengatakan BKKBN DIY pernah melatih 25 dokter melakukan tindakan vasektomi pada 2011. Setelah itu tidak ada pelatihan lagi danpara dokter yang pernah dilatih itu kini banyak yang tidak bertugas di Puskesmas lagi karena pindah lokasi atau beralih menjalankan tugas struktural.

“Di Yogyakarta, sekarang tinggal tujuh dokter yang masih aktif bertugas di Puskesmas,” ujarnya.

Empat dokter berada di Kabupaten Bantul, dua di Kabupaten Gunungkidul, satu di Sleman sedangkan Kabupaten Kulon Progo dan Kota Yogyakarta nihil. Catatan BPJS Kesehatan DIY, sepanjang 2019 pria yang melakukan vasektomi dan ditanggung BPJS Kesehatan, semuanya dari Bantul.

Kepala Dinas Kesehatan DIY, Pembayun Setyaning Astuti membenarkan apa yang dikatakan Sihana dan pasien vasektomi sangat jarang sekali.“Pelatihan terakhir tahun 2014 dan perlu di up date lagi untuk tenaga medis yang baru,” ujarnya, Senin (10/2).

Sedikitnya pria yang melakukan vasektomi melalui Puskesmas juga tercatat oleh BPJS Kesehatan DIY.

“Selama 2019 ada 37 kasus MOP (Metode Operasi Pria) atau vasektomi,semuanya di Bantul,” ujar Kepala Bidang Penjaminan Manfaat Primer,BPJS Kesehatan DIY, Ilda Nurul Fajri, Jumat (3/1).

Selain langkanya tenaga medis di Puskesmas, Sihana juga menyebut ada kendala psikologis bagi orang-orang yang ingin melakukan vasektomi di Puskesmas. Mereka lebih percaya vasektomi yang merupakan operasi kecil itu dilakukan di rumah sakit.

“Jika MOP dilakukan di rumah sakit harus ada indikasi klinisnya, padahal orang mau vasektomi itu tidak ada indikasi klinisnya,” ujar Sihana.Tanpa ada indikasi klinis, melakukan vasektomi di rumah sakit tidak bisa ditanggung BPJS Kesehatan.

Kepala BKKBN, Hasto Wardoyo berharap BPJS Kesehatan membuat kebijakan baru yang lebih longgar bagi yang ingin melakukan vasektomi. Jika ini dilakukan, BPJS sendiri akan untung karena klaim orang melahirkan dansakit bisa ikut menurun.

“Jadi prinsipnya, siapa yang mau melakukan kontrasepsi harusnya bisa dilayani bukan dipersulit,” ujarnya, Jumat (13/12/2019).

Untuk mendorong vasektomi, Hasto berharap perusahaan-perusahaan besar mau mengeluarkan dana Corporate Social Responsibility (CSR) untuk membiayai program vasektomi.

 

Penulis : Bambang Muryanto

*Tulisan ini dibuat dengan dukungan fellowship dari Yayasan IPAS (Inisiatif Perubahan Akses menuju Sehat)

Khusus Lainnya