Bantu kami terus meneliti dan menginformasikan. Kami sangat berterima kasih kepada semua yang telah mendukung kami

donasi sekarang

Tantangan Ibu Hamil di Masa Pandemi

Embed from Getty Images

Independen -- Yulaika Romandhani merasa kehamilannya yang kedua ini membuatnya lebih cemas dibanding sebelumnya. 

Yula memang hamil di saat Indonesia sedang diserang pandemi Covid-19 yang menyebabkan dokter kandungan menyarankan ibu ini untuk tidak terlalu sering ke luar rumah, termasuk ke rumah sakit. 

“Lebih was-was selama pandemi ini, lebih-lebih kalau ke Rumah Sakit (RS) dan harus berinteraksi dengan pihak RS (administrasi, farmasi, dokter, dll) yang tiap harinya berurusan dengan pasien Covid-19,” ujar Yulaika Romadhani kepada Independen.id. 

Larangan ini juga karena jadwal dokter selama masa pandemi memang  berkurang.

“Biasanya tri semester terakhir kontrol dua minggu sekali, saat ini sebulan sekali. Dari awal hamil kedua sebulan sekali kontrol ke rumah sakit,” tutur Yula yang hamil sejak Desember 2019 lalu.

Sementara Marina Nasution, ibu hamil yang tinggal di kawasan Jatinegara  mengiyakan tentang kurangnya waktu kontrol dokter selama pandemi Covid-19. 

Pengurangan ini bukan hanya untuk mengurangi intensitas ibu hamil ke luar rumah, tapi juga karena pengurangan waktu kontrol dokter dan peningkatan jumlah perempuan hamil.

Kondisi ini membuat Nina --begitu Marina disapa-- khawatir, apalagi kehamilannya merupakan kehamilan pertama. Selain itu, ia dan suami merupakan perantau yang jauh dari orangtua. 

Sebetulnya rumah sakit tempat Nina memeriksakan kehamilan menyediakan fasilitas konsultasi daring untuk membantu ibu hamil mendapatkan tambahan informasi, tapi Nina merasa kurang nyaman.

“Dokter saya [yang pertama] kurang komunikatif. Pun saya terlalu clueless untuk bertanya pada dokter saya, mungkin karena ini merupakan pengalaman pertama saya, sehingga saya clueless begitu,” ungkap Nina kepada Independen.id.

Karena tak tahan dengan minimnya informasi yang ia dapatkan, Nina memilih untuk mengganti dokter di tengah kehamilannya. Ia merasa, dokter yang terakhir lebih komunikatif kepada pasien.

“Jujur saja, informasi dari dokter saya yang pertama tidak begitu komprehensif. Saya sangat terbantu dengan adanya media sosial. Saat ini sudah banyak akun parenting, akun-akun edukasi kehamilan di media sosial seperti Instagram dan Youtube. Saya juga mengunduh aplikasi edukasi kehamilan seperti Teman Bumil sehingga saya bisa memantau kehamilan saya,” tutur Nina.

Selama kehamilan, Nina memilih untuk periksa ke rumah sakit yang berjarak sekitar 20 menit dari rumahnya. Selain lebih dekat dengan tempat tinggal, asuransi milik kantor suaminya mendukung pengobatan di rumah sakit ini. Namun itu tak memuat kecemasan Nina memudar. 

Segendang penarian, Yula juga mengalami kesulitan dalam mendapatkan informasi tentang kehamilan di masa pandemi.

Hal yang bisa dilakukan Yula adalah  memilih mencari tahu lewat membaca buku, saling berbagi pengalaman dengan ibu hamil lain melalui daring seperti grup WhatsApp, Instagram, maupun Zoom, serta artikel-artikel di internet.

 

Biaya Persalinan Membengkak

Bukan hanya masalah informasi dan jadwal kontrol dokter yang berubah drastis,  biaya persalinan juga membengkak dan meresahkan mereka yang sedang menunggu buah hati.

Yula yang tinggal di Bantul Yogyakarta ini misalnya memilih untuk memeriksakan kandungan ke rumah sakit ketimbang ke puskesmas karena khawatir virus korona.

Tentu saja itu bukan pilihan yang mudah karena ia harus merogoh kocek lebih dalam  untuk kehamilan keduanya.

Yula memang punya BPJS Kesehatan dan asuransi dari kantor tempatnya bekerja. Namun, BPJS Kesehatan hanya menanggung biaya persalinan di fasilitas kesehatan tingkat 1 yakni di Puskesmas, sedangkan di rumah sakit tempat ia memeriksakan kandungan tidak bisa menerima rujukan kelahiran normal dengan BPJS.

“Daerahku zona paling merah se-kabupaten soalnya. Aku memilih periksa ke RS, bukan puskesmas pun karena kekhawatiran virus korona  juga. Puskesmas Banguntapan 1 & 2 sempat ditutup kemarin gara-gara dokter dan beberapa perawat positif Covid-19,” kata Yula.

Sementara, asuransi kesehatan dari Yula  tidak mengcover biaya lahiran. 

Sama seperti Yula, Nina juga khawatir dengan tambahan biaya kelahiran yang tinggi di masa pandemi. Berdasarkan informasi yang Nina dapatkan dari media sosial, lonjakan biaya kelahiran disebabkan oleh penerapan protokol kesehatan selama masa pandemi Covid-19.

Kecemasan Yula dan Nina memang terbukti. Restu Diantina Putri, perempuan yang melahirkan anak pertamanya di bulan Mei 2020 lalu membenarkan adanya pembengkakan biaya persalinan karena penerapan protokol khusus Covid-19. Biaya tambahan yang ia keluarkan juga tidak sedikit.

“Saat melahirkan, protokolnya bertambah dengan melakukan rapid test dan rontgen thorax untuk ibu hamil dan suami atau pendamping yang akan menemani selama dan pasca persalinan. Kebetulan suamiku diketahui ada pneumonia ringan, jadi diharuskan menggunakan ruang VIP. Tidak boleh ada pasien lain. Selain itu, ibu dan bayi tidak boleh dijenguk,” ungkap Restu kepada Independen.id.

Saat hamil, Restu juga mendapatkan edukasi kehamilan dan informasi tentang biaya persalinan dari internet, bukan dari RS.

Setelah melahirkan, Restu juga hanya kontrol sekali ke rumah sakit.

“Kontrol pasca lahiran cuma sekali. Harusnya kontrol lagi sekali, tapi berhubung kondisiku sudah stabil, jadi enggak kontrol lagi. Selain karena Covid, karena biaya juga,” tandasnya.

Hamil di masa pandemi memang bukan cita-cita Yula dan Nina, apalagi mengingat angka kasus Covid-19 yang terus meningkat setiap harinya.

Berdasarkan data di situs Kementerian Kesehatan per tanggal 11 September pukul 05.16 WIB, ada 207.203 kasus Covid-19 yang terkonfirmasi di Indonesia dengan jumlah pasien meninggal mencapai 8.456 kasus.

 

Angka Kehamilan Meningkat di Sejak Masa PSBB

Pandemi Covid-19 ini membuat angka kehamilan meningkat, terutama sejak Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). 

Seperti dikutip dari Kontan, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Hasto Wardoyo, pada bulan Juni 2020 lalu ia menyampaikan tentang adanya penurunan peserta program Keluarga Berencana (KB) pada April 2020.

“KB aktif per bulan 36 juta. April turun banyak. Penurunan antar provinsi rata-rata 10-15% dari akseptor sebelumnya,” kata Hasto seperti diberitakan Kontan.

Hasto memperkirakan, selama masa tersebut ada penambahan angka kehamilan sekitar 370.00 sampai 500.000. Angka tersebut ia dapatkan dari persentase kehamilan Pasangan Usia Subur (PUS) paling rendah yakni 15 sampai 20 persen.

Selama masa pandemi Covid-19, beberapa daerah pun membeberkan adanya peningkatan kehamilan. 

Di Jawa Barat misalnya, seperti diberitakan Pikiran Rakyat, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, menerangkan adanya lonjakan kehamilan yang tinggi saat masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Jawa Barat. Adapun kota yang tertinggi angka kehamilannya yakni Bandung (2.210 orang), Cirebon (2.210 orang), Garut (1.950 orang), Tasikmalaya (1.205 orang), Ciamis (1.188 orang), dan Sumedang (1.175 orang).

Angka kehamilan yang tinggi juga terjadi di Blora, Jawa Tengah. Seperti diberitakan Okezone.com, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Blora mencatat 4.980 kehamilan di bulan Juni. Kenaikan angka di Kabupaten Blora dimulai sejak Maret dan terus mengalami peningkatan hingga Juni.

Peningkatan angka kehamilan juga terjadi di Kabupaten Batang, seperti ditulis Radar Pekalongan, angka kehamilan di Batang mengalami peningkatan 10 sampai 15 persen. Pada bulan Januari hanya ada 735 kehamilan, tapi di bulan Juni mencapai 913 kehamilan. Begitu juga di Kabupaten Magelang, Radar Banyumas memberitakan terdapat kenaikan signifikan yang dimulai dari bulan Mei pada angka kehamilan pada tiga kecamatan yakni Kecamatan Dukun (132 persen), Kecamatan Ngluwar (47 persen), dan Kecamatan Mertoyudan (34 persen).

 

Ibu Hamil Hadapi Masalah Faskes dan Kesiapan Mental 

Nanda Dwinta Sari, Direktur Yayasan Kesehatan Perempuan (YKP) menerangkan bahwa kebutuhan hak kesehatan reproduksi perempuan tak hanya akses mudah ke fasilitas kesehatan (faskes).

“Kesehatan reproduksi tidak hanya persoalan medis, ada persoalan mental, perubahan hormon. Itu memang bisa dilihat,” tegas Nanda.

Pernyataan serupa juga dituturkan oleh Mike Verawati, Sekretaris Jenderal Koalisi Perempuan Indonesia (KPI). Ia menceritakan pengalaman kawannya yang melahirkan di tengah pandemi.

“Kawan saya yang baru melahirkan, dia hamil pertama, butuh didukung, itu enggak bisa ditungguin dengan keluarganya. Sementara itu, dia caesar dan melahirkan di malam hari. Orangtuanya juga cemas dan dia cemas. Akhirnya dia harus menjalani caesar karena sampai dia lahiran itu tensinya tinggi karena tegang. Padahal sebetulnya dia sehat. Ini sebetulnya juga jadi masalah kan?” ungkap Mike.

Masalah hak kesehatan reproduksi perempuan semakin pelik ketika mereka berada di daerah terpencil dan golongan masyarakat miskin. Menurut Nanda dan Mike, seharusnya pemerintah bisa lebih memperhatikan kebutuhan para perempuan selama pandemi Covid-19. Pemerintah harus sadar dengan keberadaan perempuan hamil dan melahirkan yang termasuk dalam kelompok rentan.

“Kesehatan reproduksi seperti tidak menjadi perhatian. Jadi kita mendorong pemerintah untuk segera mengubah kebijakan yang fleksibel karena kondisi saat ini,” ungkap Nanda. 

“Ini menjadi PR kita bersama, harus kita advokasi. Kita harus mendorong pemerintah untuk merespons situasi seperti ini secara cepat. Sayangnya, ketika kita mencoba berdialog dengan Kementerian Kesehatan, itu bukan hal yang mudah,” lanjut Nanda.

“Di wilayah kota mungkin jumlah bidan mencukupi, tapi problemnya di daerah terpencil itu jumlah bidannya terbatas. Usulan penjangkauan dihadapkan pada problem ketersediaan bidan karena tidak semua desa, kota, kabupaten itu punya bidan yang mencukupi,” ungkap Mike.

Laporan yang masuk ke YKP dan KPI menemukan bahwa para ibu banyak mengeluhkan keterbatasan informasi, baik itu di kota besar maupun di kota kecil. Akhirnya ketika dihadapkan pada kondisi seperti ini, para perempuan justru menerima informasi tidak resmi.

Baca juga: Potensi Ledakan Penduduk Karena Covid-19

Penulis : Widia Primastika

Liputan ini adalah program transparansi dan akuntabilitas penanganan COVID-19 yang didukung AJI Indonesia dan UNESCO

Khusus Lainnya