Bantu kami terus meneliti dan menginformasikan. Kami sangat berterima kasih kepada semua yang telah mendukung kami

donasi sekarang

Potensi Ledakan Penduduk Karena Covid-19

Embed from Getty Images

Independen --- Dokter kandungan mulai mengkhawatirkan adanya ledakan penduduk di Indonesia sebagai dampak pandemi Covid-19.

Sekretaris Jenderal Perhimpunan Obstetri dan Ginekologi Indonesia Jakarta Raya (POGI Jaya), dr. Ulul Albab, SpOG mengatakan bahwa ledakan kelahiran yang diperkirakan terjadi sejak sekitar bulan Desember menjadi salah satu perhatian POGI selama pandemi Covid-19.

“Kita khawatir juga dengan baby boomer dan pandemi yang belum berakhir dan kebiasaan masyarakat yang cenderung agak acuh terhadap kesehatan. Saya khawatir kejadian ibu hamil yang positif Covid-19 akan meningkat dan ini perlu penanganan khusus. Karena kalau enam bulan lagi pandemi belum berakhir (dengan perkiraan permulaan pandemi di bulan Maret), bayi-bayi itu sekitar Desember-Januari ada ledakan kelahiran dan kita harus siap-siap,” ungkap Ulul.

Sebetulnya, kata Ulul, POGI Jaya dan PB IDI telah menyurati Kementerian Kesehatan untuk menunjuk rumah sakit khusus ibu hamil dengan Covid-19, tapi permohonan tersebut belum diwujudkan.

“Saya pikir, kan ada yang beda antara penanganan untuk ibu hamil dan pasien yang non hamil karena ibu hamil ini ada anaknya. Jadi kita harus mempersiapkan saat dia hamil, proses persalinan, maupun pasca persalinan. Kan berbeda. Sampai sekarang saya belum terinfo mana rumah sakit yang ditunjuk khusus untuk pasien hamil dengan Covid-19,” ujar Ulul.

Farida Masrurin, perempuan yang baru saja melakukan persalinan di Blitar, Jawa Timur, mengakui bahwa banyaknya pasien di rumah sakit membuat para perempuan was-was ketika memeriksakan kandungan dan pasca persalinan.

“Banyak yang ngeluh, periksa jadi banyak orang, bisa 38 atau 35 pasien karena yang hamil besar mereka periksa di rumah sakit dan enggak boleh di bidan, jadi semua pada ke rumah sakit untuk periksa dan persiapan persalinan. Jadi rumah sakit kebanjiran pasien melahirkan,” tutur Farida kepada Independen.id (18/08/2020).

Menurut Farida, seharusnya pemerintah memperkenankan bidan desa menerima persalinan bagi perempuan yang tidak berisiko tinggi agar tak terjadi penumpukan pasien di rumah sakit.

Selain risiko penularan yang lebih tinggi karena penumpukan pasien, Farida mengatakan bahwa aturan persalinan selama masa pandemi Covid-19 memberatkan dirinya yang melakukan proses persalinan caesar karena hanya memperbolehkan satu pendamping.

“Yang agak membuat kami enggak enak itu yang menunggu pasien itu tidak boleh lebih dari satu. Padahal kalau caesar itu kalau bangun saja susah, jadi minimal dua lah ya. Ini hanya boleh satu orang,” ungkap Farida.

Kerepotan lain yang dialami Farida yakni saat kontrol pasca bersalin. Jika sebelum pandemi para pasien boleh diwakilkan saat mengambil antrian pendaftaran, saat ini para pasien harus ikut dalam proses pendaftaran. Ini tentu memberatkan dirinya yang melakukan persalinan secara caesar.

“Dulu kita bisa mengambil pendaftaran dengan diwakilkan, kalau caesar itu kan karena jalan agak susah, antri banyak agak susah, jadi nomor antrian bisa diambilkan dengan orang lain. Kalau sekarang pasien harus ambil sendiri, harus dicek termometer tubuh dan surat pernyataan bermaterai. Tiap periksa harus menyiapkan materai enam ribu,” tambahnya.

Aditya Widya Putri, perempuan hamil yang saat ini berada di Entikong, Kalimantan Barat menuturkan bahwa informasi yang ia dapatkan saat kehamilan sudah cukup, tapi ia membutuhkan informasi lokasi persalinan.

Perempuan yang akrab disapa Adit ini khawatir, persalinan di rumah sakit umum akan meningkatkan risiko terpapar Covid-19.

“Persalinan sudah mulai riset dari sekarang, harus lahiran di mana, karena kalau di rumah sakit umum itu kan kontak dengan pasien umum selain ibu hamil atau melahirkan lebih banyak. Jadi risiko terpapar Covid kan lebih tinggi. Jadi mungkin akan ambil di Rumah Sakit khusus Ibu dan Anak atau klinik bersalin,” ungkap Adit.

Program “Satu Juta Akseptor” untuk Tekan Angka Kehamilan

Untuk menghindari ledakan penduduk, pemerintah ternyata sedang mengadang-gadang program “Satu Juta Akseptor” dengan memberi akses kontrasepsi dari pintu  ke pintu.

“Sehari di tanggal 29 Juni kemarin, dalam rangka hari keluarga. Kita lakukan kerjasama dengan bidan, TNI, dan Polri. Gerakan sejuta akseptor itu satu desa 20 akseptor. Se-Indonesia itu kan ada 74 ribu desa, kalau satu desa itu 20 kan sudah satu juta akseptor,” kata Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Hasto Wardoyo, kepada Independen (28/07/2020).

Dalam wawancara tersebut, Hasto menganggap bahwa angka kehamilan selama pandemi bisa ditekan setelah adanya program satu juta akseptor. Ia juga menjelaskan ihwal kekhawatiran warga untuk pergi ke rumah sakit untuk mendapatkan kontrasepsi saat pandemi Covid-19 telah dituntaskan dengan gerakan pintu ke pintu dan memperkenankan penyuluh yang biasanya tak membawa obat untuk memberikan obat.

BKKBN memang telah mengadakan program satu juta akseptor, tapi masalah kesehatan reproduksi perempuan selama masa pandemi ternyata tak hanya di situ.

Yanti Indra, salah satu kader Keluarga Berencana (KB) di Padang Jaya, Tanah Datar, menjelaskan bahwa peningkatan kehamilan disebabkan karena para perempuan tak cocok dengan alat kontrasepsi yang tersedia sehingga banyak yang akhirnya tak menggunakan alat kontrasepsi dan melakukan KB alami.

KB alami yang dimaksud Yanti yakni menghitung kalender menstruasi atau melakukan ejakulasi di luar vagina.

“Memang KB alami itu kan ada melesetnya, makanya ada kehamilan meningkat, yang biasanya menggunakan suntik lalu suruh minum pil, karena enggak cocok menyebabkan dia hamil,” ungkap Yanti saat dihubungi Independen.id (18/08/2020).

Program sejuta akseptor yang dilakukan oleh pemerintah memang telah berjalan di wilayah tempat Yanti bekerja. Selain itu, poliklinik desa (polindes) di daerahnya juga bisa menyediakan alat kontrasepsi, tapi hal tersebut tak serta merta membuat para ibu berani pergi ke pengada layanan kesehatan.

“Kebetulan bulan kemarin orang BKKBN mengadakan safari KB di kecamatan. Bulan ini programnya masih jalan. Di polindes sih tidak ada pembatasan pasien, cuma pasiennya saja yang takut datang ke polindes. Sebetulnya kemarin sempat lancar, nah sekarang karena sudah bebas new normal dan orang rantau pulau kampung, sekarang di Tanah Datar zona merah, setiap hari kasusnya meningkat, jadi sekarang masyarakat mulai cemas lagi, takut ke polindes lagi,” tutur Yanti.

Cerita serupa juga disampaikan oleh Nurjanah, kader Posyandu di Kelurahan Selamat, Kota Jambi. Ia bersama dengan kader KB lainnya memang telah mendata penggunaan alat kontrasepsi di masing-masing rumah tangga, tapi pembatasan waktu operasional puskesmas yang terbatas menjadi kendala tersendiri.

“Kendalanya jam buka puskesmas, jam delapan lewat baru buka. Jadi kendalanya mau datang ke puskesmas agak susah,” tutur Nurjanah saat dihubungi Independen.id (18/08/2020).

Selain itu, kata Nurjanah, meski pemerintah menyediakan program satu juta akseptor gratis, banyak perempuan yang memilih untuk tidak KB atau menggunakan alat kontrasepsi berbayar di klinik karena tidak cocok dengan alat kontrasepsi yang disediakan.

“Ada beberapa yang tidak KB karena alasan enggak cocok. Mereka yang tadinya KB ada yang tetap memilih untuk bayar. Kendalanya karena yang digratiskan itu sebulan, mereka tidak mau, jadi memilih tetap membayar karena enggak cocok itu,” ungkap Nurjanah.

Masih di Kota Jambi, Hellina, salah satu kader KB di Broni, Kota Jambi, menyampaikan bahwa para perempuan tak punya pilihan selain membayar alat kontrasepsi lain apabila tak cocok dengan program pemerintah.

“Memang sih selama ini kita cuma di kelurahan ada pendataan. Di tempat saya enggak terlalu banyak yang hamil karena mereka berpikir kalau enggak cocok sama alat kontrasepsi ini, mereka pakai yang lain karena mereka juga memikirkan kondisi ekonomi, jadi ya pakai yang lain,” tutur Hellina saat dihubungi via telepon oleh Independen.id (18/08/2020).

Tentu saja memasang alat kontrasepsi ini tak semudah biasanya. Para perempuan ini harus mendaftar jauh-jauh hari sebelum memasang alat kontrasepsi.

“Sulitnya mereka tidak bertepatan dengan waktunya. Jadi harus ngikutin waktunya dengan puskesmas, harus didata dulu. Nggak ada yang tepat waktu, molor. Malah kemarin saat puasa itu mereka sempat repot. jadi aku kasih informasi kalau pelayanan KB sudah buka, tapi harus atur waktunya. Kami mengutamakan yang pasang, tapi banyak juga yang sudah waktunya bongkar,” ungkap Hellina.

Dokter di Klinik Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) DKI Jakarta Teza Farida mengatakan bahwa di kota besar seperti Jakarta, pasokan untuk alat kontrasepsi memang tak menjadi masalah, tapi bagi daerah terpencil, proses distribusi kontrasepsi sempat menjadi kendala.

“Biasanya cuma dua minggu, ini bisa sebulan-dua bulan baru sampai,” ungkap Teza kepada Independen.id, (28/07/2020).

Selain itu kata Teza, tak sedikit perempuan yang takut datang ke rumah sakit atau ke puskesmas dan memilih datang ke bidan. Di Klinik PKBI DKI Jakarta sendiri, kata Teza, untuk mengatasi kekhawatiran para perempuan, mereka membuat janji temu untuk para pasien agar terhindari dari penumpukan orang.

“Jarak antara pasien satu dan lainnya tergantung jenis pemeriksaan, antara setengah sampai satu jam. Kalau KB, tergantung jenis KB-nya, kalau suntik, biasanya setengah jam selesai. Kalau bongkar pasang IUD, sekitar satu jam selesai, tergantung dari pemasangan IUD atau implan,” kata Teza.

Independen.id telah berusaha untuk mengonfirmasi segala permasalahan hak kesehatan reproduksi pada perempuan saat pandemi Covid-19 kepada Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), tapi tidak ada respons dari mereka. 

Permohonan wawancara kepada KPPPA telah disampaikan sejak tanggal 20 Juli 2020 melalui telepon dan WhatsApp, baik melalui staf humas maupun langsung menghubungi deputi terkait, tapi tidak pernah ada jawaban.

Surat resmi permohonan wawancara juga telah dilayangkan kepada KPPPA, tapi hingga berita ini diunggah, KPPPA tak kunjung memberikan jawaban.

Sedangkan kepada Kementerian Kesehatan, Independen.id juga telah berusaha mengonfirmasi masalah kesiapan pemerintah menghadapi lonjakan kelahiran dan akses hak kesehatan reproduksi perempuan, tapi sejak tanggal 28 Juli 2020 hingga berita ini diunggah, Kementerian Kesehatan juga tak merespons.

Baca juga : Tantangan Ibu Hamil di Masa Pandemi

 

Penulis : Widia Primastika

Liputan ini adalah program transparansi dan akuntabilitas penanganan COVID-19 yang didukung AJI Indonesia dan UNESCO

Khusus Lainnya