Gelombang PHK di Perusahaan Media

Gelombang PHK di Perusahaan Media
Foto: sumber: Pixabay / Engin_Arkyurt

Independen --- Gelombang PHK melanda banyak perusahaan media di Indonesia, akibat pandemi. Tak terkecuali perusahaan media baik yang besar maupun kecil. Beberapa media besar seperti JawaPos, Kumparan, The Jakarta Post maupun Tempo melakukan perampingan karyawan termasuk para jurnalisnya.

PHK yang dilakukan perusahaan-perusahaan itu bervariasi modusnya. JawaPos mendorong karyawannya melakukan pensiun dini. Lalu setelah pensiun, mereka dikontrak kembali dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu atau kontrak. Ini tentu mengurangi banyak hak-hak ketika menjadi karyawan tetap. Mereka yang menolak pensiun dini, dikenakan PHK, seperti yang dialami beberapa pengurus Serikat Pekerja perusahaan ini.

Hal yang mirip terjadi di Kumparan. Beberapa karyawan mengalami PHK sepihak tanpa alasan yang jelas. Pihak perusahaan hanya menyebutkan karena arus kas keuangan yang sulit karena pandemi. Sementara karyawan menerima pemberitahuan PHK lewat email tanpa ada proses negosiasi. Mengalami hal ini, Nurul Nur Azizah seorang karyawan Kumparan yang mengalami PHK sepihak, mengadukan hal ini ke LBH Pers dan meminta Dinas Tenaga Kerja DKI Jakarta melakukan pengawasan terhadap sejumlah PHK di beberapa perusahaan media.

Media Tempo juga melakukan PHK pada karyawannya, dengan cara memanggil satu per satu. Namun di media ini masih ada proses dialog dan negosiasi. Perusahaan menawarkan PHK pada beberapa karyawannya dengan nilai 1,5x PMTK (Peraturan Menteri Tenaga Kerja). Nilai ini di bawah ketentuan UU Ketenagakerjaan no 13/2003 yang menyebutkan jika perusahaan melakukan PHK minimal nilai pesangonnya adalah 2x PMTK. Hal ini ditolak oleh sebagian karyawan sehingga melakukan negosiasi. Dan kemarin (27/20), seorang karyawan yang terkena PHK akhirnya mendapatkan pesangon dengan nilai 2x PMTK sesuai dengan aturan di UU Ketenagakerjaan no 13/2002.  

Proses agak berbeda dialami TheJakartaPost. Media berbahasa Inggris ini melakukan pertemuan internal dengan perwakilan karyawan. Perusahaan menawarkan karyawan agar melakukan pengunduran diri sukarela dengan kompensasi uang 1x PMTK. Ini tentu nilainya di bawah UU Tenaga Kerja, jika perusahaan melakukan PHK. Tetapi lebih besar dibandingkan ketentuan bahwa jika mengundurkan diri maka tidak mendapatkan pesangon sama sekali. Para karyawan TheJakartaPost sampai hari ini masih menimbang tawaran ini dan proses negosiasi berlanjut.

“Di tengah pandemi, perusahaan media mesti membangun komunikasi dialogis dengan seluruh karyawan untuk mencari solusi-solusi terbaik bagi semua pihak,”kata Revolusi Riza, Sekjen AJI Indonesia. AJI Indonesia mendorong perusahaan untuk menghargai karyawannya dan jika terpaksa PHK mesti memenuhi kewajiban sesuai UU Tenaga Kerja no 13/2003.

AJI Indonesia mengecam praktik-praktik efisiensi sepihak di perusahaan yang merugikan atau tidak menghargai martabat karyawan, seperti PHK yang ditindaklanjuti dengan mempekerjakan kembali karyawan dengan status PKWT. Selain itu AJI meminta hentikan upaya-upaya pemberangusan serikat pekerja/perwakilan karyawan. Karyawan berhak berkumpul untuk memperjuangkan hak-hak mereka, terlebih di situasi pandemi dan gelombang PHK , maka kehadiran serikat pekerja menjadi penting. (D02)

Media Lainnya