Komunitas Pers Tuntut Kapolri Cabut Satu Pasal Maklumat Kaporli

Komunitas Pers Tuntut Kapolri Cabut Satu Pasal Maklumat Kaporli
Foto: sumber: humas.polri.go.id

Independen --- Di awal tahun 2021, Kapolri mengeluarkan maklumat tentang Kepatuhan terhadap Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut Serta Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam (FPI). Dalam maklumat ini pada salah satu pasalnya yaitu 2D menyebutkan masyarakat untuk tidak mengakses, mengunggah, dan menyebarluaskan konten terkait FPI baik melalui website maupun media sosial.

Maklumat ini menimbulkan reaksi keras dari komunitas pers. Lewat rilisnya di tanggal yang sama, 1 Januari 2021, Komunitas pers menganggap pasal 2D tersebut mengancam kebebasan pers. Komunitas pers yang menyampaikan sikap ini terdiri dari  organisasi profesi jurnalis maupun perusahaan media massa, yaitu  Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Pewarta Foto Indonesia (PFI),  Forum Pemimpin Redaksi (Forum Pemred) dan Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI)

Dalam pernyataan sikapnya, Komunitas Pers menganggap Maklumat Kapolri dalam Pasal 2d itu berlebihan dan tidak sejalan dengan semangat negara demokrasi yang menghargai hak masyarakat untuk memperoleh dan menyebarkan informasi. Soal ini tertuang jelas dalam Pasal 28F UUD 1945 yang menyatakan: Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. 

“Maklumat ini mengancam tugas jurnalis dan media, yang karena profesinya melakukan fungsi mencari dan menyebarkan informasi kepada publik, termasuk soal FPI. Hak wartawan untuk mencari informasi itu diatur dalam Pasal 4 Undang Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers, “ jelas Wens Manggut, Ketua Umum Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI)

Abdul Manan, Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen (AJI) menegaskan Komunitas Pers mendesak Kapolri mencabut pasal 2d dari Maklumat itu karena mengandung ketentuan yang tak sejalan dengan prinsip negara demokrasi, tak senafas dengan UUD 1945 dan bertentangan dengan Undang Undang Pers.

Sementara itu Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Argo Yuwono membantah jika  Maklumat Kapolri itu tidak terkait media. “Dalam maklumat tersebut di poin 2d, tidak menyinggung media, sepanjang memenuhi kode etik jurnalistik, media dan penerbitan pers tak perlu risau karena dilindungi UU pers, kebebasan berpendapat tetap mendapat jaminan konstitusional," kata Argo Yuwono. 

Media Lainnya