AJI Desak Perusahaan Media Berunding dengan Serikat Pekerja

AJI Desak Perusahaan Media Berunding dengan Serikat Pekerja

Independen --- Gelombang PHK di perusahaan media terus terjadi. Di awal tahun 2021 ini PHK melanda di The Jakarta Post dan Harian Suara Pembaruan, serta tindakan merumahkan karyawan di Viva.co.id.  Sebelumnya di tahun 2020 beberapa media seperti Kumparan, Tempo, Jawa Pos juga melakukan perampingan alias PHK karyawannya.

Harian Suara Pembaruan selain melakukan PHK juga akan menghentikan produksi korannya mulai 1 Februari 2021. Penghentian produksi media cetak juga terjadi pada Koran Tempo mulai 1 Januari 2021 lalu. Gelombang PHK oleh perusahaan media karena krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19 yang hampir berjalan satu tahun ini.

Namun dalam proses PHK, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) mengidentifikasi adanya praktik-praktik PHK sepihak. Proses PHK dilakukan dengan menghubungi secara langsung karyawan individu per individu sehingga prosesnya kurang terpantau dan karyawan terpaksa harus berjuang sendiri.  

“AJI mengingatkan perusahaan media untuk tidak melakukan pemberangusan serikat pekerja atau perwakilan karyawan. Jika yang dirumahkan atau di-PHK adalah aktivis-aktivis serikat pekerja atau perwakilan karyawan, itu merupakan indikasi kuat sebagai praktik pemberangusan serikat atau union busting. Dalam Undang Undang Nomor 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja, pemecatan terhadap pengurus serikat pekerja adalah tindak pidana,”kata Wawan ABK, Koodinator Bidang Ketenagakerjaan AJI Indonesia.

Melihat beberapa kasus PHK di sejumlah perusahaan media ini, AJI meminta pada perusahaan media agar mengambil opsi terakhir mem-PHK karyawannya. Dan jika terpaksa melakukan PHK, AJI mendesak perusahaan media wajib memenuhi hak-hak karyawan sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berlaku. Perusahaan dalam melakukan PHK harus terlebih dahulu melakukan perundingan dengan serikat pekerja atau pekerja.

“Apabila perundingan gagal, maka pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial,”lanjut Wawan ABK.

Wawan juga mengingatkan agar perusahaan media tidak melakukan pemberangusan serikat pekerja dengan cara PHK para pengurus serikat. Karena tindakan pemberangusan serikat pekerja melanggar pasal 43 Undang Undang Serikat Pekerja no 21/2000, yang ancaman pidananya sampai 5 tahun penjara dan denda maksimal 500 juta.

Media Lainnya