AJI Serukan Jurnalisme Damai dalam Pemberitaan India

Embed from Getty Images

Independen --- Di tengah tingginya perhatian publik Indonesia pada berita Covid-19, sebagian media mengangkat isu kerusuhan di India yang melibatkan kelompok keagamaan. 

Kerusuhan yang terjadi 23 Februari 2020 lalu, dipicu oleh amandemen Undang Undang Kewarganegaraan, yang disahkan parlemen India pada Desember 2019. Undang-undang tersebut mempercepat pemberian kewarganegaraan pada imigran Bangladesh, Pakistan, dan Afghanistan, tetapi tidak mencantumkan salah satu agama yang berakibat  pemeluknya kesulitan mendapat izin masuk ke India. Kerusuhan menimbulkan korban jiwa. 

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) mengamati sebagian pemberitaan media di Indonesia tidak peka pada prinsip-prinsip jurnalisme damai. Penggunaan terminologi yang berlebihan, seperti "pembunuhan secara kejam" , "bantai" justru berpotensi menjauhkan dari perdamaian.  

Abdul Manan, Ketua AJI Indonesia menyerukan, "Jurnalis dan media perlu menggunakan pendekatan jurnalisme damai dalam memberitakan peristiwa yang bernuansa pertikaian antar pemeluk agama, termasuk seperti yang terjadi di India." 

Menurut Manan, jurnalisme damai tidak berpretensi untuk mengaburkan fakta. Pendekatan dalam jurnalisme ini lebih menekankan pada sisi dari sebuah peristiwa yang mendorong penyelesaian dengan menyorot sisi penderitaan korban akibat konflik dan pertikaian ini, atau mengungkap akar masalah yang pemicunya. Dengan pendekatan ini diharapkan bahwa ada dorongan lebih kuat bagi publik untuk ikut meredakan keadaan, meminta institusi negara segera mencari penyelesaian, serta tidak memicu konflik atau masalah baru.

AJI Indonesia lewat ketuanya Abdul Manan, mengingatkan kembali  Pasal 1 Kode Etik Jurnalistik yang meminta jurnalis "...menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk." Karena itu sebaiknya media lebih peka dan berhati-hati dalam pemilihan judul maupun isi berita.  (D02)

Media Lainnya