Buzzer Bin Influencer dalam Era Jurnalisme Digital

Buzzer Bin Influencer dalam Era Jurnalisme Digital
Foto: foto: istimewa

Independen --- Cukup banyak warga bahkan insan pers terutama generasi koran cetak dan TVRI/RRI  zaman Harmoko, yang bingung, cemas, takut menghadapi fenomena buzzer bin influencer.

Sebagian dari mereka membawa kebingungan dan kecemasan dari masa lalu, era dimana pemberitaan pers, lembaga kewartawanan dan perusahaan pers dikuasai penuh oleh negara.

Instrumen kontrol pers zaman Orde Baru Harto (1966-1998) memang dahsyat.

Rejim Orba mengontrol dari hulu ke hilir. Dari Undang-Undang Pokok Pers tahun 1966, ke Menteri Penerangan, ke Dirjen Pers Grafika, ke Ketua PWI, ke pemimpin redaksi tiap media, ke korlip dan pimpinan wartawan di lapangan --dengan setumpuk aturan yang ketat dan menakutkan.

Intinya : hanya berita, atau iklan atau apapun keluar di halaman koran, yang sudah diperiksa atau distempel penguasa saja yang bisa diakses publik. Mereka yang tidak patuh, bisa dipecat, dibredel, ditangkap, dibui, bahkan bisa hilang tanpa jejak.

Beruntung, rejim otoriter totaliter Orde Baru tumbang pada Mei 1998.

Sejak 1999 Indonesia memiliki UU tersendiri tentang Pers, masuk ke era baru yang lebih bebas reformis, secara bertahap menjadi negara demokrasi yang kaffah, yang setengah bercanda, sedikit lagi menuju era khilafah.

Salah banyak dari hikmah kebebasan itu : tak ada rejim bredel, tak ada organisasi tunggal wartawan, tak perlu lagi aturan SIUPP untuk membuat usaha pers.

Sejalan dengan perubahan platform pers digital dari cetak dan analog, profesi wartawan berubah dari tertutup jadi terbuka. Munculnya idiom "everyone is a journalist" menunjukkan profesi wartawan bisa diambil alih siapapun yang menguasai ilmu publikasi dan komunikasi massa.

Sayangnya, perubahan mindset dan watak pers cetak ke pers digital tidak selalu mulus. Dicampur pemahaman jurnalis generasi baby boomers yang kaku dan traumatik, membuat reformasi pers seperti siput.

Pers Era Digital dan Kebenaran versi BLUR

Anda harus baca buku BLUR --Bagaimana Mengetahui Kebenaran di Era Banjir Informasi-- terbitan Dewan Pers (2012), karangan Bill Kovack dan Tom Rosenstiel --yang juga penulis the Elements of Journalism.

Dalam pengantar BLUR, Ketua Dewan Pers Prof. Dr. Bagir Manan menulis, bahwa "dalam era digital dan demokratisasi informasi, tidak ada lagi (monopoli) kebenaran oleh lembaga pers/media."

Dalam buku yang sama (BLUR), Bab 9 halaman 178-212 dipaparkan panjang lebar di antaranya : metafora penjaga pintu tunggal yang memediasi fakta atas nama publik saat ini kian problematik --atau bahkan usang.

Ada banyak kanal penghubung sumber berita dan publik ; pers hanyalah salah satu di antaranya.

Sekadar contoh: pada Pemilihan Presiden AS tahun 2008, video yang dibuat staf kampanye Obama (bahasa kerennya BUZZER bin influencer) ditonton oleh 1 miliar orang melalui channel YouTube sang kandidat, TANPA MELIBATKAN PERS.

Jadi jika koran New York Times atau The Washington Post dibaca 1 juta warga AS, kampanye Presiden Obama via Youtube menghasilkan 1 miliar penonton alias 1000 kali jumlah pembaca media mainstream.

Kovack juga menyitir bahwa sepertiga orang Amerika hari ini membaca berita berkat rekomendasi sosok non-wartawan (alias influencer bin buzzer) yang mereka ikuti di jejaring media sosial.

Hampir separuh dari warga Amerika membaca berita dari kiriman teman, enam dari 10 orang yang mengakses berita online mendapatkan berita dari mesin agregator atau endorser medsos.

Nah, di tengah kondisi ini, jurnalis atau pers menjadi penjaga pintu ruangan (redaksi) yang tak berdinding.

Pers Digital & Angkatan ke-5 Demokrasi

Sejak 2010, AJI telah mengakui angkatan ke-5 dalam demokrasi --maaf ini bukan buruh tani yang dipersenjatai-- melainkan kehadiran netizen dan blogger sebagai pilar ke lima demokrasi melengkapi empat pilar kekuasaan yang ada : eksekutif, legislatif, yudikatif, pers yang bebas.

Biar nggak apa kali dengan sebutan buzzer bin influencer ada baiknya kita pahami mahluk itu dalam konteks yang sederhana.

Influencer itu serupa dengan pekerja HUMAS (hubungan masyarakat) alias PR (Public Relations). Buzzer bisa diartikan juru kampanye (jurkam) yang bekerja di sektor komunikasi massa atau mirip marketing communicator (markom).

Perubahan nama humas jadi influencer itu mirip dengan sebutan tukang masak menjadi koki, kemudian jadi chef. Lebih keren dan kekinian, meskipun produknya sama.

Tentu AJI tidak dalam posisi meng-endorse pegawai PR (influencer) atau juru kampanye (buzzer). Tidak perlu juga cemburu kepada mereka, apalagi merasa terintimidasi.

Pers dan jurnalis zaman now tidak boleh takut oleh para influencer buzzer, sekalipun mereka disokong dana besar.

Jurnalis dan pers, seperti ditulis dalam BLUR justru harus bertarung merebut ruang integritas publik berdasarkan jenis konten (kebenaran) jurnalistik dan kualitas kurasinya. Bukan dari peran eksklusifnya sebagai penyedia informasi tunggal atau sekadar jadi penghubung antara sumber berita dan publik.

Bisa jadi kecemasan dan ketakutan terhadap buzzer bin influencer itu lebih pada kekuatiran terbelahnya masyarakat dalam aneka kubu kepentingan atau keberpihakan pemerintah kepada salah satu kubu.

Faktanya, sejak bumi berputar sampai hari ini, sekitar 8 miliar manusia sudah terbelah oleh sekat-sekat ras, adat, agama, gender, ideologi, generasi, golongan sosial, pandangan politik, pilihan hidup, dan banyak lagi, toh jurnalisme dan, produksi berita pers terus berjalan.

Pers tidak akan usang hanya karena perubahan lanskap digital namun praktek jurnalistik jadi lebih kompleks karena harus melibatkan publik dan harus menghadapi kecerdikan buzzer dan influencer zaman now.

Menghadapi buzzer dan influencer medsos itu tekniknya mirip dengan protokol Covid19 : rajin cuci tangan, memakai masker, ubah perilaku liputan dan menulis, jaga jarak dengan narasumber.

Jika terlanjur kena virus, segera lakukan isolasi mandiri, perkuat imunitas tubuh, dan berpikir yang baik-baik saja (*).

 

Oleh: Eko Maryadi, penulis, CEO Independen.id

Opini Lainnya