Jokowi Mesti Segera Serahkan RUU PDP

Jokowi Mesti Segera Serahkan RUU PDP

Independen --- Pencurian data pribadi di Indonesia sudah sangat marak dan bahkan sudah lazim terjadi, sehingga sebagian orang tidak merasa itu perbuatan kriminal. Bahkan dalam laporan Kompas (13/5), data pribadi dijual bebas di sebuah situs jual beli online. Data pribadi yang diperjualbelikan dari nama, alamat sampai nama orangtua. Bahkan data kemampuan finansial bisa didapat dengan harga kurang lebih Rp 50.000,- / data.

Pemerintah saat ini tidak mampu berbuat apa-apa terhadap pencurian data tersebut karena tidak ada dasar hukum yang kuat untuk menjerat para pencuri dan tukang tadah data pribadi tersebut. Karena UU ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) tidak memiliki pasal-pasal yang menjerat pencurian data. Namun pemerintah, lewat Kementerian Kominfo, telah menyiapkan Rancangan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi (PDP). Saat ini RUU ini masih terhenti di Sekretariat Negara, menunggu persetujuan Presiden untuk kemudian diajukan dan dibahas di DPR.

Meskipun UU PDP telah masuk prioritas tahun 2019 untuk dibahas DPR, namun banyak kalangan pesimis RUU ini akan disahkan oleh DPR periode sekarang, yang akan berakhir Oktober nanti. Pasalnya, DPR saat ini mempunyai hutang menyelesaikan 54 RUU yang tertunda, gara-gara buruknya kinerja anggota DPR. Bahkan ketua DPR, Bambang Soesetyo, hanya optimis DPR yang dia pimpin, hanya mampu menyelesaikan 4 RUU di bulan-bulan sisa ini. Keempat RUU tersebut sudah masuk tahap akhir, yaitu  RUU tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, RUU tentang Perkoperasian, RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan RUU tentang Ekonomi Kreatif.  

RUU PDP diperkirakan dapat disahkan oleh DPR pada periode berikutnya, 2019-2024. Diharapkan tahun 2020, RUU ini dapat disahkan DPR, dengan asumsi tidak banyak lagi perbedaan persepsi antar lembaga pemerintah maupun partai politik di DPR, tentang apa itu data pribadi. Namun langkah pertama yang harus segera dilakukan adalah, Presiden Jokowi segera tanda tangan pada draft RUU PDP ini, sehingga bisa diajukan ke DPR untuk dibahas.

Jika dalam sebulan ke depan RUU PDP ini tidak segera diserahkan pemerintah pada DPR, maka keseriusan pemerintah dalam melindungi data pribadi patut dipertanyakan. Perbedaan pendapat antar lembaga pemerintahan tentang data pribadi bisa jadi masih sangat kuat. Pada akhirnya kemudian, rakyat yang dirugikan, karena akan terus menerus mengalami pencurian data pribadi yang seringkali berakibat juga pada penipuan, pembobolan rekening sampai persekusi/doxing. (D002)

Opini Lainnya