Lanjutkan Moratorium Hukuman Mati

Embed from Getty Images

Independen --- Penerapan hukuman mati di Indonesia sudah sangat ketinggalan. Menurut Sekjen PBB Antonio Gutteres, dari 193 negara yang tergabung di PBB, kurang lebih 170 negara sudah menghapus/tidak menerapkan hukuman mati. Artinya, masih ada 23 negara yang menerapkan hukuman mati, termasuk Indonesia. Dari 23 negara tersebut, umumnya adalah negara-negara otoriter seperti Cina, Arab Saudi, Iran, Sudan Selatan, Korea Utara dll. Ada satu dua negara demokratik seperti Indonesia, yang masih menerapkan hukuman mati yaitu Amerika Serikat, Malaysia, Jepang. .

Di Indonesia, hukuman mati diterapkan pada beberapa kasus kejahatan yang dianggap berat, seperti pembunuhan berencana, narkoba dan terorisme. Di era awal Orde Baru, hukuman mati juga diberlakukan pada kasus-kasus politik seperti pada pimpinan Partai Komunis Indonesia.

Para pendukung hukuman mati selalu berargumen efek jera dari hukuman mati akan mengurangi angka kriminalitas. Seperti yang diterapkan pada kasus narkoba dan terorisme. Pada kenyataannya, maraknya peredaran narkoba dan tumbuhnya terorisme tidak menunjukkan efek jera dari penerapan hukuman mati. Bahkan pada kasus narkoba, sering dianggap tidak tepat sasaran, karena mereka yang dihukum adalah kurir bukan gembong/bandar narkoba.

Masalah lain, penantian terpidana menuju eksekusi sering kali cukup lama. Menurut data Amnesty Internasional Indonesia, saat ini sedang menunggu eksekusi mati sebanyak 299 terpidana. Dan 59 di antaranya sudah menunggu selama 12-29 tahun (data ICJR). Di sini banyak proses peradilan dan administrasi yang membuat problem baru, seperti depresi pada para terpidana.    

Upaya menghapus hukuman mati sebenarnya terbukan pada saat pembahasan RUU KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) yang sedang dibahas DPR. Karena nantinya KHUPidana ini akan mendasari UU yang lain. Namun tampaknya pemerintah dan DPR belum serius menghapus hukuman mati dari perundangan Indonesia. Menilik rancangan UU yang ada, hukuman mati masih dipertahankan, hanya diperlunak dengan pemantauan terpidana mati selama 10 tahun. Bila berkelakukan baik, hukuman bisa diubah menjadi seumur hidup atau 20 tahun penjara.

Pemerintah selama 2 tahun terakhir (2017-2018) tidak melakukan eksekusi mati. Langkah ini dipuji,s ebagai upaya moratorium hukuman mati. Meskipun nanti RUU KUHPidana tetap mencantumkan hukuman mati, tetapi diharapkan pemerintah tetap meneruskan kebijakan moratorium hukuman mati. Agar kemudian para terpidana mati tersebut mempunyai peluang pengurangan hukuman, jika sudah menjalani masa tahanan 10 tahun. 

 

Penulis : Bayu Wardhana

Opini Lainnya