Ancaman Kepada Pers, Dari Covid Sampai UU ITE

Embed from Getty Images

Oleh: Eko Maryadi

Kolumnis, CEO Independen.id


Independen -- Dalam sebuah tayangan video pendek sutradara Hollywood yang juga aktor pemenang Golden Globe Amerika, Denzel Washington, membuat statement menarik tentang pers. "Jika anda tidak membaca surat kabar, anda kekurangan informasi (uninformed). Jika anda membaca media (hari ini), anda tersesat (misinformed) --disebabkan semua media berlomba untuk menjadi yang pertama dan tercepat. Tanggung jawab (sebagai jurnalis) adalah memberitakan kebenaran, bukan menjadi yang pertama memberitakan."

Setiap tanggal 3 Mei, komunitas pers merayakan Hari Kebebasan Pers atau Word Press Freedom Day (WPFD). Tahun ini Hari Kebebasan Pers dirayakan di tengah ancaman pandemi Covid yang merenggut ratusan ribu nyawa manusia di lebih dari 100 negara. Laporan terbaru menyebutkan ratusan pekerja media berbagai belahan dunia meninggal dunia saat menjalankan tugas liputannya.

Menurut laporan Press Emblem Campaign (PEC) yang bermarkas di Jenewa, sejak 1 Maret hingga 31 Mei 2020, sekurangnya 127 jurnalis meninggal dunia akibat Covid-19 dan dua pertiga diantaranya meninggal saat bertugas meliput Covid di berbagai tempat. Berdasarkan pembagian wilayah, korban meninggal terbanyak berada di Amerika Selatan 62 jurnalis, di Eropa meninggal 23 jurnalis, di Asia 17 jurnalis, di Amerika Utara 13 jurnalis, dan di Afrika 12 jurnalis. Saat yang sama PEC juga melaporkan ratusan pekerja media yang tertular virus Corona yang membuat banyak kantor media harus ditutup atau diturunkan kapasitas pekerjaannya.

Sekjen PEC Blaise Lempen menuturkan, banyaknya jurnalis yang meninggal selama pandemi disebabkan minimnya upaya perlindungan dari kantor media, termasuk perlindungan dari pemerintah dan kurangnya kesadaran awak media saat melakukan peliputan. Di Indonesia, kondisi itu terbukti dengan masih adanya beberapa acara jumpa pers yang dilakukan secara bergerombol, dimana sesama pewarta tidak menjaga jarak, termasuk berbicara tanpa menggunakan masker atau bersalaman dengan nara sumber.

Pers dan Teori Demokrasi

Selain masalah keselamatan kerja dalam peliputan, pekerja pers juga menghadapi ancaman konkret yang sudah menjadi santapan sehari-hari. Di antaranya ancaman kekerasan fisik, juga persekusi secara online, termasuk kesejahteraan jurnalis yang dinomorduakan pada saat bisnis media mengalami penurunan.

Secara gamblang, ancaman bagi kekebasan pers hari ini bukan hanya ancaman kekerasan, penguasaan ruang publik oleh politikus dan pemilik media, atau ancaman runtuhnya bisnis media cetak dan media penyiaran analog. tetapi juga menurunnya standar profesionalisme pers dan merebaknya berita bohong (hoax), berita yang dipalsukan (fake news) dan penyesatan informasi (disinformation).

Demokrasi klasik mengenal 3 pilar kekuasaan hasil ajaran Trias Politica dari Charles Louis de Montesquieu -yakni kekuasaan eksekutif (pelaksana undang undang), kekuasaan legislatif (pembuat undang-undang), kekuasaan yudikatif (pengawas pelaksanaan undang undang).

Dalam era demokrasi reformasi di Indonesia (1998-2005), muncul kekuatan pilar ke-empat yaitu pers bebas, yang merupakan hasil perjuangan para aktivis politik penentang rejim Orde Baru. Pilar ke-empat demokrasi ini ditandai dengan terbitnya aneka media cetak, penyiaran (swasta dan komunitas), media online, sampai berlakunya UU Pers Nomor 40 tahun 1999, yang diikuti menguatnya peran Dewan Pers sebagai lembaga independen penjaga etik dan moral pers Indonesia.

Pada periode ini (2000-2010) tantangan yang dihadapi media dan jurnalis berkutat pada tingginya angka kekerasan dan kematian jurnalis di berbagai wilayah tanah air. Data dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI) menunjukkan kematian jurnalis dimulai pada kekuasaan Orde Baru dimulai dengan kasus Udin di Jogja (1996), Naimullah di Pontianak (1997) dan Agus Mulyawan di Dili (1999). Pasca tumbangnya Orde Baru, kasus kekerasan dan kematian jurnalis terekam mulai dari pronsi Aceh dengan tewasnya Muhammad Jamaludin (kameraman TVRI) dan jurnalis RCTI Ersa Siregar (2003), Herliyanto di Probolinggo (2006), Prabangsa di Bali (2009), Adriansyah Matrais di Merauke dan Alfred Mirulewan di Maluku Tenggara (2010). Hingga perayaan Hari Kebebasan Pers 3 Mei usai, belum ada tanda-tanda pembunuh para wartawan itu akan ditangkap atau diadili, dan entah berapa banyak rejim yang berkuasa bisa mengungkap kebenaran dan keadilan bagi para korban.

Angkatan Kelima dan The Power of Netizen

Sejak awal 2011 hingga sekarang, Indonesia memasuki Demokrasi 4.0 dimana media sosial (medsos) dan the power of netizen menjadi pilar kelima, setelah eksekutif, legislatif, yudikatif, dan pers yang bebas.

Ungkapan pendiri Facebook Mark Zuckerberg, menjadi “Ketika anda memberikan suara kepada setiap orang dan kekuasaan kepada rakyat, biasanya sistem akan berjalan dengan sangat baik. Sehingga tugas kami adalah memberi rakyat kekuasaan tersebut". Facebook yang didirikan pada 4 Februari 2004 menjadi medsos paling populer yang diikuti oleh ratusan juta warga dunia, termasuk mereka yang ingin memperjuangkan kebebasan di negaranya.

Di Indonesia, Facebook dan berbagai medsos lainnya seperti Twitter, Instagram, Path, YouTube, Whatsapp, Telegram, Line, bisa berkibar dengan bebas dengan variasi kebutuhan warga yang berbeda-beda. Bagi warga biasa, medsos dipakai sebagai ajang pertemuan kembali (reuni) atau membangun bisnis online, selain sarana bakusapa secara virtual. Yang paling jelas bagaimana pengaruh medsos terutama Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, dan Whatsapp menjadi plaform yang powerful dan menyaingi pengaruh media mainstream. Penggunaan medsos dalam Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Umum Presiden (Piplres) mulai 2004, 2009, 2014, dan 2019 terjadi dalam skala dan intensitas yang sulit dibayangkan sebelumnya.

Pembuktian kekuatan medsos dan netizen terlihat dari pecahnya revolusi sosial yang melengserkan presiden Hosni Mubarak, berawal postingan Wail Ghonim yang memprotes kematian seorang warga oleh polisi Mesir pada Juni 2010. Hingga akhir 2010 beberapa tahun ke depan, sederet negara di wilayah Timur Tengah dilanda revolusi sosial mulai dari Tunisia, Libya, Aljazair, Suriah, Irak, Bahrain, Jordania, Maroko, Yaman, Oman --yang belakangan dikenal sebagai Arab Spring (Kebangkitan Dunia Arab).

Selain membawa tujuan kebaikan, medsos juga membawa dampak sosial yang tidak kecil. Seperti demokrasi dan pers bebas yang akhirnya dimanfaatkan oleh penguasa politik dan mafia ekonomi, medsos digunakan sebagai alat propaganda negatif untuk menyerang pers, aktivis HAM, dan warga biasa. Video penculikan dan pemenggalan leher wartawan Amerika James Foley dan Steven Sotloff oleh teroris ISIS pada Oktober 2014 misalnya, dengan sengaja dipublikasikan melalui YouTube untuk meneror pemerintah Amerika serikat dan kantor redaksi media di dunia. Dalam kasus ini jurnalis menjadi korban politik negara Amerika yang secara brutal menyerang Irak dan menimbulkan kekacauan tata kelola pemerintahan di negara tersebut.

Hari ini ancaman bagi pekerja pers profesional adalah memerangi berita bohong (hoax), berita yang dipalsukan (fake news), berita yang disesatkan (misinformasi), dan ujaran kebencian (hate speech) yang sengaja ditabur oleh pihak-pihak tertentu agar jurnalis terkena delik pidana UU ITE yang sangat buruk.

Untuk menguatkan keteguhan para jurnalis menghadapi ancaman UU ITE, hoax, disinformasi, ada baiknya kita mengutip ucapan Guilermo Cano Isaza, jurnalis investigatif Kolumbia yang dibunuh saat meliput kasus narkoba pada 1986 : "Hanya jurnalis, media yang independen, objektif, berkarakter, dan mempunyai wawasan baik sajalah yang dapat menghadang badai besar dunia baru yang mengancam kebebasan informasi di seluruh dunia." (*)

 

*artikel ini mewakili opini penulis, bukan pandangan redaksi. 

Opini Lainnya