Kontroversi Ideologi Pancasila

Kontroversi Ideologi Pancasila
Foto:
sumber: bin.go.id

Oleh: Eko Maryadi (Kolumnis, CEO Independen.id) 

Independen ---

 

Garuda Pancasila
Siapa yang mendukungmu
Patriot proklamasi
Sedihnya berkorban untukmu

Pancasila dasarnya apaaa?
Rakyat adil makmurnya kapaaan?
Pribadi Soeharto
Mau maju malu
mau mundur ragu
Tidak maju-maju.
.


Itu adalah plesetan lagu "Garuda Pancasila" yang aslinya tentu tidak begitu. Lagu plesetan itu cukup populer di kalangan aktivis mahasiswa 1980-1990-an yaitu mereka yang menjadi mahasiswa sebelum Reformasi 1998. Selain lagu Garuda Pancasila yang dipelesetkan, aktivis mahasiswa zaman itu menciptakan Sumpah Mahasiswa 1987 atau menghapal lagu "Darah Juang" dengan tangan kiri terkepal ke udara.

Pemlesetan lagu Garuda Pancasila pada 1980-1990 an adalah potret sinisme warga terhadap pemaksaan ideologi Pancasila secara terstruktur dan masif -dari level pejabat negara hingga ketua RT- oleh pemerintahan Orde Baru. Lagu pelesetan itu menjadi populer karena para seniman rakyat seperti WS Rendra, Iwan Fals, Franky Sahilatua, Widji Thukul, Semsar Siahaan, sering menciptakan puisi dan lagu-lagu tentang perjuangan rakyat yang tertindas.

Sinisme terhadap pemerintahan Orde Baru berubah menjadi penolakan terhadap Pancasila sebagai satu-satunya ideologi negara, yang dipicu oleh praktek represi aparat yang bertentangan dengan lima sila yang diajarkan. Sengketa tanah antara penguasa yang dibekingi tentara (ABRI) melawan rakyat terjadi di berbagai wilayah seperti Kasus Badega Garut (1986), Kasus pembangunan waduk Kedung Ombo (1985), kasus perampasan tanah di Cimacan, Puncak (1988), kasus Bendungan Kotopanjang di Riau (1986), kasus Jatiwangi (1987), sampai pembatasan aksi massa dan mimbar bebas, dan larangan berorganisasi bagi petani, buruh, dan guru.   

Pada era 1980-1990-an, sejumlah organisasi massa Islam dan pendakwah garis keras menolak terang-terangan Pancasila sebagai azas tunggal negara. Akibatnya, konflik berdarah antara umat islam melawan rejim Soeharto meletup di berbagai tempat. Dimulai dengan serangan teror oleh anggota Komando Jihad (KOJI) terhadap Polsek Cicendo di Bandung (Maret 1981) dan operasi pembajakan pesawat Garuda DC-9 Wolya rute Jakarta-Bangkok (1981) oleh KOJI. Dalam konflik tersebut, pelaku penyerangan kantor Polsek dan pembajak pesawat tertangkap atau tertembak mati dalam operasi pembebasan sandera oleh Satgas Anti Teror Kopassus.

Serangan terhadap Pancasila dan rejim Soeharto fase berikutnya bergeser ke bidang dakwah melalui mimbar beas dan ceramah agama yang menyerukan perlawanan. Maka pecahlah kasus Tanjung Priuk Jakarta Utara (1984), kasus pengeboman bus Pemudi Express di Banyuwangi dan bom Candi Borobudur (1985), Peristiwa Talangsari Way Jepara di Lampung (1989), Peristiwa Haur Koneng di Majalengka (1993), yang kesemuanya diawali oleh kasus pelarian Ustadz Abubakar Baasyir dan Ustadz Abdullah Sungkar ke Malaysia selama 17 tahun. Keduanya merupakan pentolan pendiri Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) dan paling keras menolak azas tunggal Pancasila.

Di wilayah kampus, sinisme terhadap Pancasila lebih pada proses ideologisasi yang dianggap mahasiswa zaman itu too much alias lebay. Misalnya kewajiban mahasiswa untuk lulus 100 jam mata kuliah P4 berikut kemampuan menghapal butir-butir Pedoman Penghayatan Pengamalan Pancasila alias Ekaprasetya Pancakarsa. P4 yang diplesetkan mahasiswa pada zaman itu tertuang dalam Ketetapan MPR No.II/MPR/1978.

Dalam kondisi rakyat yang tidak memiliki informasi dan kekuatan ekonomi, mahasiswa dan aktivis organisasi rakyat di grassroot hadir memelopori gerakan menuju perubahan alias reformasi. Ketika gerakan mahasiswa bersatu dengan rakyat makin membesar, presiden Soeharto yang berkuasa selama 32 tahun pun turun tahta pada Mei 1998.

Kontroversi RUU HIP

Dua puluh dua tahun kemudian, awal Juli 2020, setelah rakyat Indonesia menikmati demokrasi dan bebas memilih presiden dan anggota DPR secara langsung, kontroversi tentang Pancasila belum berakhir. Kali ini isunya bergeser pada usulan atau Rancangan Undang Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) yang diusulkan oleh DPR kepada pemerintah.

Perdebatan keras dimulai ketika pemerintah menolak melanjutkan pembahasan RUU HIP usulan DPR karena merasa tidak sejalan dengan tujuan awal. Diwakili Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam), Mahfud MD, mengatakan bahwa yang dibutuhkan saat ini adalah RUU tentang Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP), bukan membahas peraturan yang mengatur Haluan Ideologi Pancasila.

Karena penolakan pemerintah, pecahlah suara di DPR. Fraksi-fraksi di DPR yang semula mendukung usulan RUU HIP mulai berubah. Meskipun belum jelas ujungnya, sebagian fraksi pengusul seperti PDIP, Nasdem, PPP, Gerindra, PKS masih berusaha mempertahankan RUU HIP. Sedangkan Fraksi lainnya menolak dan atau abstain.

Wakil pemerintah Menko Polhukam menegaskan selain menolak membahas Haluan Ideologi Pancasila (HIP) dan tidak dicantumkannya TAP MPRS Nomor 25 Tahun 1966 tentang pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI), juga tidak setuju jika Pancasila diperas menjadi Trisila, dan diperas lagi menjadi Ekasila. Pemerintah pun mengembalikan RUU HIP ke DPR, dan mengusulkan agar RUU itu diganti dengan RUU Penguatan Ideologi Pancasila (PIP).

Walhasil, perdebatan tentang Pancasila antara pemerintah dan DPR merembet ke akar rumput. Sejumlah organisasi massa islam, menggelar unjuk rasa menolak komunisme sambil membakar bendera palu arit dan bendera PDIP.

Kondisi di lapangan jadi liar karena isu penolakan pembahasan RUU HIP begeser jadi penolakan komunisme dan kasus pembakaran bendera PDIP, yang merupakan partai pemenang Pemilu 2014 dan 2019. Hampir pecah konflik fisik, ketika ratusan massa dari PDIP menggelar unjuk rasa tandingan di beberapa kota. Beruntung kedua pihak bisa menahan diri dan aparat kepolisian mendorong menyelesaikan perbedaan dengan cara musyawarah dan beradab.

Tujuh Ormas Usulkan RUU PIP

Hari-hari ini (3/7), tujuh organisasi massa Agama mengumumkan penolakan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) versi DPR dan mengusulkan Rancangan Undang-Undang BPIP atau RUU Penguatan Ideologi Pancasila (RUU PIP). Dalam konferensi pers bersama di Jakarta, Jumat (3/7) pimpinan Pusat Muhammadiyah, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Persekutuan Gereja Indonesia (PGI), Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI), Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI), Persatuan Umat Budha Indonesia (Permabudi) dan Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (Matakin), menegaskan komitmen seluruh umat beragama untuk menguatkan rumusan Pancasila sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.

Abdul Mu'ti , Sekretaris Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah mengatakan, yang lebih diperlukan adalah internalisasi dan pengamalan Pancasila dalam diri dan kepribadian bangsa Indonesia serta implementasinya dalam perundang-undangan, kebijakan, dan penyelenggaraan negara. Statement itu diamini oleh Sekjen PBNU Helmi Faishal Zaini yang meminta pemerintah dan DPR segera mengakhiri perdebatan RUU HIP karena menjadi kontraproduktif dengan upaya seluruh elemen bangsa menghadapi wabah corona dan dampaknya.

“RUU HIP sebaiknya ditarik saja. Yang dibutuhkan adalah penguatan BPIP lewat Undang-Undang inisiatif DPR atau lebih elegan dari pemerintah. Jangan melebar terlalu jauh ke soal haluan, apalagi sampai membongkar falsafah bangsa yang sudah selesai,” ujar Ketut Arsana dari PHDI yang diamini Pendeta Jacky Manuputty dari PGI, Romo Agustinus dari KWI, Budi S Tanuwibowo dari Matakin, dan Pandita Citra Surya dari Permabudi.


Garuda Pancasila
Akulah pendukungmu
Patriot proklamasi
sedia berkorban untukmu
Pancasila dasar negara
Rakyat adil makmur sentosa
Kebribadian bangsaku
Ayo maju, maju
Ayo maju, maju
ajo maju, maju..

 

*artikel ini mewakili opini penulis, bukan pandangan redaksi. 

Opini Lainnya