Rencana Perbaikan Rumah, Pemerintah Diminta Dengar Aspirasi Korban Gempa

Rencana Perbaikan Rumah, Pemerintah Diminta Dengar Aspirasi Korban Gempa

foto: Ronny Buol/Zonautara.com

Antrean BBM beberapa hari pascagempa Sulawesi Tengah

INDEPENDEN, Jakarta – Masyarakat Sulawesi Tengah yang menjadi korban gempa meminta pemerintah mendengarkan aspirasi terkait rencana rehabilitasi dan pembangunan rumah warga. Berdasarkan catatan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), gempa kuat yang terjadi di Sulawesi Tengah akhir September lalu telah merusak 66.926 unit rumah dan menyebabkan 214 ribu jiwa mengungsi.

Pascastatus tanggap gawat darurat dicabut 26 Oktober 2018 lalu, kini korban gempa mulai fokus mendirikan rumah yang rusak. Saat ini sebagian pengungsi telah menempati hunian sementara.

“Dari 28 September – 28 Oktober, penanganan bencana termasuk distribusi logsitik mungkin sudah ada huntara, itu ada titik-titik pengungsi sudah ada huntaranya. Mungkin ada 100 rumah. Di Sibalaya Selatan, Kabupaten Sigi itu sudah dibangun 300 rumah, katanya. Nanti akan menusul 360 rumah lagi,” kata Direktur Eksekutif Yayasan Tanah Merdeka, Lahmudin Yoto, Rabu (31/10). Yayasan ini bergerak sebagai relawan selama penanganan pascagempa.

Saat ini masyarakat masih trauma untuk tinggal di bangunan beton karena gempa masih terasa setiap saat. Keinginan masyarakat terkait tempat tinggal yang rencananya dibangun pemerintah juga beragam. 

“Kami mau dibangun di tempat yang itu lagi (rumah lama-red). Dan mau bangun tanah di situ. Jadi beragam juga, ada yang ingin rumahnya dibuat seperti yang di Lombok itu, pakai bambu. Jadi soal pembangunan rumah ini pemerintah jangan top-down. Diharapkan sesuai dengan aspirasi masyarakat,” kata Lahmudin.

Saat ini warga kota Palu dan sekitarnya mulai berbenah. Aktivitas ekonomi, perkantoran sampai pemerintahan perlahan mulai berjalan. Namun, para korban gempa yang mengungsi masih berharap adanya bantuan logistik dari pemerintah. Lahmudin tak ingin pascastatus tanggap darurat dicabut bantuan logistik jadi seret.

Selanjutnya, belajar dari peristiwa gempabumi di Sulawesi Tengah, Lahmudin mengusulkan pemerintah untuk berpikir mengeluarkan aturan tentang pendidikan mitigasi bencana di sekolah-sekolah.

“Masukkan sebagai kurikulum urusan penanganan bencana di seluruh nasional. Ini negara Indonesia paling rawan bencana. Ini masuk berbasis komunitas dimasukkan ke kurikulum dan diajarkan sejak awal, jadi tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah,” katanya.

Berdasarkan catatan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), gempa di Sulawesi Tengah membuat 2.081 orang meninggal dunia dan korban hilang mencapai 1.309 jiwa (per 25 Oktober). Total kerusakan dan kerugian mencapai Rp15,29 triliun. Gempa yang berdampak langsung di Kota Palu, Kabupaten Donggala, Kabupaten Parigi Moutong, dan Kabupaten Sigi juga menyebabkan 66.926 unit rumah rusak serta 214 ribu orang mengungsi. ID003