Dewan Pers Segera Bentuk Pedoman Pemberitaan Kasus Bunuh Diri

Dewan Pers Segera Bentuk Pedoman Pemberitaan Kasus Bunuh Diri

foto: Irham/independen

Diskusi Dewan Pers tentang Pemberitaan Bunuh Diri

INDEPENDEN, Jakarta - Dewan Pers akan membuat pedoman pemberitaan kasus bunuh diri. Selama ini pemberitaan tentang bunuh diri dinilai masih serampangan dan tidak mempertimbangkan efek negatifnya terhadap orang sekitar.

"Di sini peran wartawan bukan hanya memberitakan, tapi juga bisa mencegah bunuh diri. Itu harus diputus, tanpa melarang tidak boleh sama sekali (memberitakan isu bunuh diri-red)," kata Ketua Dewan Pers, Yosep Adi Prasetyo saat diskusi tentang Media dan Pemberitaan Bunuh Diri di kantornya beberapa waktu lalu.

Lelaki yang akrab disapa Stanley mengakui selama ini orang-orang yang terdampak oleh bunuh diri rentan mendapat stigma dan malu. Selain itu, berita tentang bunuh diri jika tidak hati-hati dikemas bisa menjadi inspirasi orang lain untuk melakukan bunuh diri. "Kita akan menyusun bukan pelarangan tapi pengaturan pemberitaan seperti apa," katanya.

Sebelumnya, Peneliti Into The Light, Benny Prawira menilai pemberitaan bunuh diri bisa memberikan inspirasi orang lain untuk bunuh diri. "Bunuh diri itu menular. Konten beritanya bisa terpapar pada pembaca atau audiens yang sedang depresi," katanya.

Benny menambahkan, selama ini media mengekspos secara rinci modus operandi, tempat kejadian, penyebab tunggal, sampai nama pelaku bunuh diri. Ekspos kejadian bunuh diri yang sangat rinci ini bisa berdampak buruk bagi orang lain. Bagi keluarga pelaku bunuh diri akan membentuk stigma buruk, sementara bagi pembaca bisa menginspirasi untuk melakukan bunuh diri. 
"Bunuh dirinya dibingkai menjadi kejadian yang pantas ditonton. Itu jadi semacam drama sinetron dan membodohkan orang yang bunuh diri," katanya.

Sementara itu Badan Pekerja Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers, Gading Yonggar Ditya menilai pemberitaan kasus bunuh diri selama ini tak banyak melibatkan opini dari psikater atau psikolog. Padahal setiap kali ada kasus bunuh diri, para ahli perlu diberikan ruang agar pembaca bisa mendapatkan konteks pemberitaan tersebut. "Ruang-ruang konfirmasi psikiater dan psikolog masih kurang dalam media-media yang kita jumapi sekarang. Terutama media online yang mendorong click-bait," katanya.

Gading juga menyebutkan pemberitaan kasus bunuh diri ini memiliki cantolan dalam kode etik jurnalistik (KEJ). Ia menyebutkan Pasal 4 KEJ, "Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis dan cabul". Kata "sadis" dalam kode etik ini mengatur media tidak boleh memberitakan berita sadis.

Lalu, ia juga menyebutkan Pasal 8 KEJ, "Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani."

Dalam hal ini, Gading menyoroti agar media tidak membentuk prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang dengan cacat jiwa. "Kesadaran masyarakat masih kurang dari sektor pemberitaan. Ini harus kita kawal bersama dan harus digalakkan, bukan hanya media tapi juga masyarakat sipil," katanya. ID003