Gelombang Digitalisasi, Kesejahteraan Jurnalis Jalan Di Tempat

Gelombang Digitalisasi, Kesejahteraan Jurnalis Jalan Di Tempat

foto: Dok: AJI Medan

Independen --- Pesimisme pada media massa sempat muncul di provinsi Sumatera Utara. Hingga tahun 2018, Serikat Pekerja Pers (SPS) mencatat ada 16 media lokal di Sumatra Utara yang harus kalah dan memilih jalan tutup karena tidak bisa beradaptasi dengan arus digitalisasi.

Ketua SPS Sumut, Farianda Putra Sinik mengatakan, segmentasi pembaca media cetak terus mengalami penurunan yang drastis, karena beralih ke media baru berbasis online dan munculnya media sosial. Namun, belakangan ia melihat peluang baru. 
“Awalnya kami pesimis dengan medsos yang tumbuh subur, tapi kehadiran tersebut justru seperti peluang bagi kami karena banyaknya hoaks diciptakan lewat medsos, kami berfikir untuk menerbitkan berita dengan sumber terpercaya. Kami juga akan memperbaiki diri,” katanya saat mengisi seminar Jurnalis dan Media Menghadapi Tantangan Gelombang Digitalisasi yang diselenggarakan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Medan bersama dengan UMA (Universitas Medan Area), Kamis (14/3) di Medan.

Ketua Dewan Pers, Yosep Adi Prasetya yang ikut menjadi pembicara mengatakan, walau media mengalami perubahan, tapi jurnalisme akan terus abadi.

 “Pers Indonesia, apapun jenis dan platformnya harusnya adalah bagian dari idealisme wartawan Indonesia dan perjuangan membentuk dan menjaga nation-state Indonesia,” jelas Stanley, panggilan akrabnya.

Tugas pers saat ini, lanjut Stanley, adalah mengubah diri secara total dari yang semula mengarahkan corong microphone dan lensa kamera kepada elit politik dan hingar binger isu yang Jakarta sentries, menjadi meliput tentang potensi ekonomi, keunggulan potensi wisata sebuah daerah, kelezatan kuliber di sebuah daerah dan lain-lain. 

“Jika hal ini dilakukan oleh pers, maka pers Indonesia bukan saja akan terus eksis, tapi juga ikut berjasa membangun ekonomi yang kokoh dan mendorong penyerapan tenaga kerja,” tandasnya.

Ketua AJI Medan, Liston Damanik memaparkan, gelombang digitalisasi yang melahirkan banyak potensi baru seharusnya dapat membuat jurnalis semakin sejahtera. Menurutnya, jurnalis dituntut bertransformasi cepat dengan perkembangan teknologi. Namun di sisi lain, aspek peningkatan kesejahteraan justru jalan di tempat. 

AJI, kata Liston, juga meminta perusahaan yang hendak melakukan perampingan jumlah karyawan harus melakukan musyawarah bipartit sampai ada kesepakatan dengan para pekerja.

"Jika PHK adalah jalan terakhir, maka perusahaan selayaknya membayar hak pesangon pekerja sebagaimana pasal 156 UU Ketenagakerjaan," katanya. (D02)