Pemilu 2019 di Hongkong Perlu Opsi Lain

Pemilu 2019 di Hongkong Perlu Opsi Lain

foto: Dok : Migrant CARE/istimewa

Independen -- Antusiasime tinggi mengikuti Pemilu 2019 nampak dari pemungutan suara pendahuluan di luar negeri. Panjangnya antrian, bahkan sampai tidak terakomodir pemilih seperti yang terjadi di Australia, mewarnai Pemilu pendahuluan di luar negeri. Berikut ini adalah kisah pemantauan pemilu luiar negeri,khususnya di Hongkong oleh Migrant CARE, lembaga yang selama ini peduli pada isu migran.   

Pada 14 April 2019 pemilu pendahuluan dilaksanakan di Hongkong. Sama seperti pemilu di luar negeri lainnya, pemilih hanya bisa memilih Presiden dan Wakil Presiden, serta Calon Legislatif DPR-RI Dapil DKI Jakarta 2 (Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan Luar Negeri). “Migrant CARE turut melakukan pemantauan penyelenggaraan Pemilu di beberapa lokasi pemungutan suara. Di antaranya Queens Elizabeth Stadium (Wan Chai) dan District Kai Fong Association Hall (Tsim Sha Tsui),”ujar Wahyu Susilo, Direktur Eksekutif Migrant CARE.

Sebenarnya terdapat 16 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Queens Elizabeth Stadium (Wan Chai) dan 6 TPS di District Kai Fong Association Hall (Tsim Sha Tsui). Namun jumlah itu tetap kurang memadai, hingga membuat antrian yang panjang di sekitar lokasi pemungutan suara. Mereka umumnya adalah pekerja migran yang mengadu nasib di Hongkong.

Dari pantauan langsung Migrant CARE di lapangan, menurut Wahyu Susilo ada beberapa masalah internal dan eksternal yang perlu dibenahi dalam Pemilu 2019. Faktor internal menurut Wahyu antara lain adalah tidak ada panitia yang memilah DPT dan DPK di antrian terluar, sehingga calon pemilih DPK yang sudah mengantri lama sejak pagi, harus keluar dan menunggu kembali pada waktu yang ditentukan (satu jam sebelum TPS ditutup), tata laksana TPS yang tertutup tidak memudahkan akses pemantauan, bilik suara dinilai kurang nyaman karena ukurannya yang kecil dan berdempetan, sehingga rentan menggerus asas kerahasiaan, ruang pengamatan saksi terbatas karena desain tata letak yang tidak sesuai dengan ketentuan sehingga proses pengawasan terbatas.

Sementara itu ada faktor eksternal yang menjadi tantangan bagi pekerja migran, diantaranya: masih adanya dokumen yang ditahan oleh majikan dan agen sehingga calon pemilih tidak bisa menyalurkan hak pilihnya atau ada beberapa kasus, calon pemilih yang telah terdaftar melalui Pos namun surat suaranya kembali (retur) terancam hilang atau tidak terpakai suaranya.

Menyikapi hal ini, Migrant CARE sebagai pemantau pemilu independen mendesak adanya opsi alternatif untuk dapat mengakomodir hak memilih Pekerja Migran Indonesia di Hongkong. “ Hal ini untuk menjamin hak politik Pekerja Migran Indonesia dan asas Pemilu yang Jujur dan Adil ,” kata Wahyu Susilo dalam rilisnya pada independen.id (D002).