Badan Publik Masih Ada Yang "Merah"

Badan Publik Masih Ada Yang

foto: Dok: Bayu/Independen.id

Independen ---- Dalam laporan tahun 2018 Komisi Informasi Pusat, prosentase Badan Publik yang memiliki PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) hanya 69,52%. Badan Publik yang minim mempunyai PPID adalah BUMN (9%) dan Partai Politik (0%). Sementara badan publik yang sudah 100% memiliki PPID adalah semua Kementerian dan Pemerintah Provinsi. Rendahnya kepatuhan Badan Publik ini memprihatinkan, mengingat UU Keterbukaan Informasi Publik no 14/2008 sudah berjalan 10 tahun.

Namun adanya PPID bukan menjamin layanan informasi publik yang prima. AJI bersama lembaga lain (LBH Pers, IPC dan IDEA) melakukan riset pada 12 lembaga, dan ternyata tidak semua memberikan layanan informasi publik seiring dengan memiliki PPID. “Ada 2 lembaga mendapat penilaian merah, 5 lembaga kuning dan 5 lembaga lagi sudah hijau,”ujar Kresna Mawa, mewakili Tim Riset AJI.

Riset ini menggunakan menggunakan metode FOIAnet (the Freedom of Information Advocates Network) yang memberi penilaian berdasarkan warna. Hijau (67-100), Kuning (34-66) dan Merah (0-33). Kedua belas lembaga yang diteliti adalah Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Hukum dan HAM, BPK, MK, KPK, DPR RI, Bawaslu, Pemda DKI Jakarta, Pengadilan Tinggi Jakarta, Dinas Kesehatan Provinsi DIY dan Dinas Pendidikan Provinsi DIY.

Sebagian besar lembaga telah menyediakan informasi proses mendapatkan data publik di halaman website. Tetapi dari sisi kualitas layanan pemenuhan data masih rendah. “Ada lembaga yang memiliki formulir permintaan data, tapi tidak ada petugas di tempat. Kami juga menemukan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) yang tidak merespon permintaan data yang diajukan. Tidak ada  tindaklanjut,” ujar Kresna Mawa, Tim Peneliti dari AJI dalam diskusi yang diselenggarakan di Jakarta, Rabu, 24 April 2019.

Di antara 12 lembaga yang menjadi sampel riset, Kresna menambahkan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Mahkamah Konstitusi (MK) adalah lembaga yang memberikan layanan informasi cukup bagus (warna hijau). Dua lembaga tersebut mempublikasikan hasil keputusan MK atau hasil pemeriksaan BPK di website. Terdapat formulir layanan data, dan proses penyediaan data yang di diperlukan, hanya dalam waktu 1-3 hari melalui email. Sedangkan 2 lembaga yang mendapat penilaian merah adalah Pemda DKI Jakarta dan Pengadilan Tinggi Jakarta.

Berdasar hasil riset tersebut, AJI merekomendasikan beberapa hal, diantaranya lembaga-lembaga publik wajib menyediakan informasi tentang prosedur mengakses informasi bagi publik di website, mendorong lembaga publik daerah untuk menerapkan UU Keterbukaan Informasi.

Arif Adi Kuswardono, Komisioner Komisi Informasi Pusat melihat ada beberapa kendala dalam peningkatan kualitas layanan informasi publik, di antaranya karena jabatan sebagai petugas PPID tidak masuk dalam sistem renumerasi aparatur sipil negara. Sehingga banyak yang menganggap menjadi PPID hanya kerja tambahan. Sehingga ASN lebih fokus pada tugas-tugas kerja yang lain. Sedangkan lamanya waktu layanan dan proses sengketa perlu langkah terobosan-terobosan mengikuti kemajuan teknologi. “Kondisi kemajuan zaman dan teknologi mestinya (proses layanan yang lama) bisa dipangkas. Sidang sengketa bisa lebih cepat. Namun untuk mengupayakan hal ini perlu revisi UU dulu,” ujarnya. 

Dalam forum yang sama, Diani Sadia Wati, Staf Ahli Menteri PPN/Bappenas memaparkan akses informasi publik merupakan salah satu indikator dalam program Sustainable Development Goals 16. “Capaian SDGs, terpenuhinya akses informasi publik adalah bagian dari pemenuhan aspek keadilan dalam SDGs,” kata Diani. 

Untuk ini, pemerintah sedang menyiapkan laporan VNR (Voluntary National Review) yang akan dipresentasikan di Pertemuan Tingkat Tinggi di PBB, bulan Juli dan September 2019. Untuk menyusun laporan ini, Bappenas mengundang para pihak seperti masyarakat sipil, kementerian/lembaga maupun kelompok bisnis untuk memberikan masukan-masukan sampai akhir April ini. “Prinsipnya no one left behind, atau tidak ada yang ditinggal, semua pihak dilibatkan,”ujar Diani.

Ia melihat rendahnya kualitas layanan informasi publik karena kurangnya sosialisasi UU Keterbukaan Informasi. Ia mengakui masih menemukan ASN tidak memahami klasifikasi data yang dikecualikan, termasuk pemerintah daerah. “Misalnya data anggaran dianggap rahasia, padahal sumber pendanaan dari rakyat,” katanya. Perlu kampanye lebih gencar tentang pentingnya keterbukaan informasi dan perlu harmonisasi antarlembaga yang juga mendapatkan mandat mendorong keterbukaan infomasi publik yaitu Komisi Informasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Kementerian Dalam Negeri.