Tiada Serikat Pekerja, Ancaman Pada Jurnalis Meningkat

Tiada Serikat Pekerja, Ancaman Pada Jurnalis Meningkat

foto: Dok : AJI

Peringatan Hari Buruh 1 Mei tahun ini bagi para pekerja media di Indonesia dibayangi tiga persoalan besar, yaitu kekerasan, ancaman kebebasan pers, dan turbulensi industri media, demikian menurut Aloysius B Kurniawan, Ketua Bidang Ketenagakerjaan AJI (Aliansi Jurnalis Independen). 

Menurut pantauan AJI, beberapa tahun terakhir ini terjadi turbelensi industri media, dengan fenomena tutupnya beberapa media yang diikuti dengan PHK karyawan. Banyaknya perusahaan media yang melanggar prinsip-prinsip dasar Undang-Undang Ketenagakerjaan, dengan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak, mencicil pesangon PHK, bahkan memecat karyawannya tanpa pesangon sepeserpun. 

Selama 2018, merujuk pada Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers) telah menangani 11 kasus ketenagakerjaan di tujuh perusahaan media. Dari 11 kasus tersebut, 5 kasus terkait masalah ”senja kala” media cetak, 1 kasus media daring yang tidak mampu bertahan secara bisnis, dan 5 kasus pelanggaran normatif ketenagakerjaan. Jumlah penerima bantuan hukum meliputi 22 jurnalis dan 1 pekerja media.

Kasus-kasus ketenagakerjaan di pekerja media, seringkali juga karena ketiadaan serikat pekerja di perusahaan media. Di Jakarta saja, ada 210 media menurut data Dewan Pers. Namun menurut Adi Briantika, ketua SPLM (Serikat Pekerja Lintas Media) Jakarta, "Di Jakarta, tidak banyak serikat pekerja media. Serikat tersebut antara lain berada di Tempo, KBR, Bisnis, Swa, Hukum Online, Tirto, dan Antara. Lalu serikat di grup media , seperti Kompas Gramedia dan Global Mediacom . Sementara 2 serikat di luar perusahaan yaitu SPLM Jakarta dan Sindikasi. " Jumlah serikat pekerja media ini sangat sedikit jika dibandingkan dengan ratusan perusahaan media yang ada di Jakarta. 

Penyebab sedikitnya jumlah serikat pekerja media di Jakarta memang beragam. Setidaknya hal tersebut dari pantauan SPLM Jakarta, antara lain ketakutan pekerja terhadap perusahaan, dan dugaan union busting yang tidak ditindaklanjuti oleh Dinas Tenaga Kerja. Padahal keberadaan serikat pekerja sangat penting di tengah disrupsi digital yang berdampak besar terhadap pekerja media. Mulai dari meningkatnya beban kerja hingga pemutusan hubungan kerja.
SPLM Jakarta menuntut pada Dewan Pers, agar syarat verifikasi perusahaan pers, diwajibkan juga memiliki serikat pekerja. Sehingga hal ini akan membuat posisi pekerja media yang kuat terhadap perusahaan. 

Aloysius B Kurniawan juga berpendapat jurnalis perlu membuat serikat pekerja, karena ancaman tidak hanya pada soal-soal ketenagakerjaan, tetapi juga kekerasan dan kebebasan pers. "Dalam catatan akhir tahun 2018 AJI, setidaknya ada 64 kasus kekerasan terhadap jurnalis. Peristiwa yang dikategorikan sebagai kekerasan itu meliputi pengusiran, kekerasan fisik, hingga pemidanaan terkait karya jurnalistik. Jumlah ini lebih banyak dari tahun 2017 sebanyak 60 kasus," ujar Aloysius. 
AJI juga mencatat jenis kasus kekerasan baru yang berpotensi menjadi tren mengkhawatirkan ke depan, yaitu pelacakan dan pembongkaran identitas jurnalis yang menulis berita atau komentar yang tak sesuai dengan aspirasi politik individu atau kelompok tertentu. Individu atau kelompok yang tidak terima dengan sebuah pemberitaan kemudian membongkar identitas penulis lalu menyebarkannya ke media sosial untuk tujuan-tujuan negatif. AJI mengategorikan tindakan seperti ini sebagai doxing atau persekusi daring (dalam jaringan).

Ancaman pada pekerja media, khususnya jurnalis, akan lebih mudah dihadapi bila para jurnalis bergabung atau membuat serikat pekerja. Maka ajakan dari Aloysius pada para jurnalis, "Mari, para jurnalis dan seluruh pekerja media, kita bersama-sama bangkit melawan kekerasan, pemberangusan, dan turbulensi industri media! " (D002)