Permohonan Sengketa Informasi Bisa Online

Permohonan Sengketa Informasi Bisa Online

foto: Dok: IPC

Komisi Informasi Pusat meluncurkan kembali aplikasi layanan sengketa, yang disebut SIMSI pada Kamis, 2 Mei 2019 di Jakarta. Aplikasi ini sebenarnya sudah pernah dikembangkan tahun 2016, namun kemudian mati suri selama 3 tahun. Tahun ini, diaktifkan kembali agar mampu mempercepat layanan sengketa informasi.

SIMSI atau Sistem Manajemen Sengketa Informasi yang versi baru ini telah terintegrasi online antara Komisi Informasi Pusat maupun Komisi Informasi Daerah. Semua keputusan Komisi Informasi nantinya akan diunggah di aplikasi ini, juga ada fitur untuk melacak perkembangan sengketa informasi, sehingga publik dapat memantau perkembangan di ini.

“SIMSI bertujuan memudahkan masyarakat mengajukan permohonan dan mengikuti proses penyelesaian informasi mereka, “ kara Arif Adi Kuswardono, Komisioner Komisi Informasi Pusat.

Ketika independen.id mencoba sistem ini di www.smsi.komisiinformasi.go.id, tampilannya memudahkan pengguna, cukup informatif. Namun sayang, ketika diluncurkan, belum semua data diunggah di SIMSI, seperti putusan Komisi Informasi baru beberapa di tahun 2019. Tahun sebelumnya tidak ada. Begitu juga putusan maupun informasi sengketa di beberapa provinsi masih kosong, belum diunggah.

Kehadiran SIMSi ini memudahkan publik untuk mengajukan sengketa informasi secara online. “Agar SIMSI ini lebih bermanfaat, perlu sosialiasi secara masif tentang hak atas informasi tidak hanya oleh Komisi Informasi, tapi juga Kementerian Komunikasi dan Informatika, Pemerintah Daerah atau Dinas terkiat di daerah,”saran Ahmad Hanafi, Direktur Indonesian Parliamentary Centre (IPC), salah satu lembaga yang mendukung peluncuran kembali SIMSI.    

Peluncuran SIMSI ini ditandai dengan kehadiran Wakil Ketua Mahkamah Agung, Dr. Syarifudin, SH, MH, sebagai keynote speech. Juga terlihat hadir Asisten Menteri Komunikasi dan Informatika, Gungun Siswadi, serta komisioner maupin staf Komisi Informasi Daerah, baik provinsi maupun kota/kabupaten.

Setelah peluncuran, para perwakilan Komisi Informasi Daerah kemudian melanjutkan dengan pelatihan dan bimbingan teknis selama 3 hari. (2-4 Mei 2019) .  Tercatat 15 provinsi hadir di peluncuran SIMSI, yaitu dari Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, DKI Jakarta, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Bengkulu, Aceh, Bangka Belitung, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Papua Barat. Mere