Kekerasan Pada Jurnalis Terus Terjadi

Kekerasan Pada Jurnalis Terus Terjadi

foto: Dok: Bayu/independen.id

Hari Kebebasan Pers Internasional 3 Mei 2019 (World Press Freedom Day), diperingati dalam situasi memprihatinkan di Indonesia. Karena dalam setahun terakhir terjadi 42 kekerasan pada jurnalis (Mei 2018 - Mei 2019), mulai dari kekerasan fisik sampai persekusi/doxing.

“Peristiwa yang dikategorikan sebagai kekerasan masih didominasi oleh tindakan berupa kekerasan fisik, pengusiran, dan intimidasi. Namun dalam setahun terakhir, jenis kekerasan di ranah digital juga meningkat dan mulai mengkawatirkan. Ancaman pemidanaan karya jurnalistik menggunakan pasal dalam Undang-undang ITE pun massif terjadi,”kata Abdul Manan, Ketua Umum AJI saat diskusi publik Merawat Kebebasan Pers di Jakarta, 3 Mei 2019 lalu.

Sehari sebelum Hari Kebebasan Pers,tepatnya tanggal 2 Mei, seorang jurnalis di Aceh dituntut hukum penjara 2 tahun karena tulisannya di mediarealitas.com. Muhammad Reza arau Epong membuat berita dengan judul “Merasa Kebal Hukum Adik Kandung Bupati Bireuen Terus Gunakan Minyak Subsidi Untuk Perusahaan Raksasa”. Dampak dari tulisan ini, adik Bupati tersebut melaporkan ke polisi dengan UU ITE, tuduhannya pencemaran nama baik dan penyebaran berita bohong.

“Kasus tersebut menyangkut materi pemberitaan yang merupakan kategori sengketa pers. Dalam sengketa pers jika ada pihak yang merasa keberatan dalam konten karya jurnalistik maka diselesaikan menurut mekanisme penyelesaian sengketa pers sesuai yang diatur dalam UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Dalam UU Pers penyelesaian dilakukan dengan pengajuan Hak Jawab, Hak Koreksi, atau diselesaikan menurut mekanisme pengaduan di Dewan Pers,”jelas Ade Wahyudin, Direktur LBH Pers dalam Amicus Curiae yang dikirimkan ke Pengadilan Negeri Bireuen.

Pada catatan AJI, selama satu tahun terakhir 42 kasus kekerasan pada jurnalis merata, tersebar di 35 Kabupaten/kota. Jenisnya masih didominasi oleh kekerasan fisik, berupa pemukulan, cekikan dan sejenisnya, sekitar 17 kasus. Disusul dengan kriminalisasi dan ancaman kekerasan masing-masing 7 kasus dan 6 kasus. Sementara dari sisi pelaku, kategori warga menjadi pelaku kekerasan terhadap jurnalis paling banyak dengan 10 kasus. Yang menarik, kategori pelaku warga ini dalam temuan AJI, adalah individu-individu yang menjadi bagian tak terpisahkan dari kelompok massa tertentu. Misalnya, supporter sepakbola, pengikut aparatur kepala desa, dan pendukung pejabat daerah.

Pada temuan yang lain, kategori pelaku warga ini juga merupakan individu-individu yang menjadi bagian dari perusahaan, yakni petugas security atau satpam. Mereka kerap melakukan pengusiran atau penghalang-halangan liputan yang disertai ancaman fisik. Sementara pelaku terbanyak berikutnya adalah aparat kepolisian sebanyak 7 kasus dan ormas 6 kasus.

Meskipun Kepolisian sebagai pelaku kekerasan pada jurnalis turun drastis dari 24 kasus (2017-2018) menjadi 7 kasus (2018-2019), AJI punya catatan kritis terhadap lembaga ini. Selaku aparat penegak hukum, polisi masih belum serius menangani kasus kekerasan terhadap jurnalis. Terjadi pembiaran pada kasus-kasus kekerasan yang menimpa jurnalis.

“ AJI mendesak aparat penegak hukum memproses dengan serius laporan kasus kekerasan terhadap jurnalis dan media,” ujar Abdul Manan.

 

Di sisi sebaliknya, polisi justru lebih aktif memproses pengaduan dari masyarakat terkait pemberitaan jurnalis dengan menggunakan pasal pencemaran nama baik dalam UU ITE, seperti yang terjadi pada Epong di Bireuen. Padahal, sengketa pers semestinya ditempuh melalui mekanisme dalam Undang-undang Pers, demikian penjelasan Abdul Manan. Baik AJI maupun LBH Pers mengingatkan pada kepolisian taat pada UU Pers no 40/1999, dengan tidak memproses pengaduan pada jurnalis dan menyerahkan pada Dewan Pers.