Tim Independen

INDEPENDEN---Penerapan pasal-pasal karet dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) masih mengancam rakyat Indonesia berekspresi kendati Indonesia sudah merdeka sejak 78 tahun yang lalu.

Berdasarkan catatan Amnesty International sepanjang 2019-2022 terdapat setidaknya 316 kasus kriminalisasi yang menggunakan UU ITE dengan 332 korban.

Pemerintah memang sedang merevisi UU ITE tersebut namun kelompok masyarakat sipil melihat proses revisi dilakukan tertutup.

Berdasarkan dokumen temuan kelompok masyarakat sipil, revisi UU itu justru menambahkan dua pasal baru yang berkaitan dengan pemberitahuan bohong yang sudah ditampung dalam KUHP baru.

Di peringatan HUT RI ke 78, Koalisi Serius Revisi UU ITE kembali menagih komitmen Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI untuk segera mencabut pasal-pasal bermasalah dalam draft revisi kedua UU ITE.

Pencabutan pasal-pasal bermasalah dalam UU ITE ini penting untuk memberikan jaminan kemerdekaan warga untuk menikmati hak kebebasan berekspresi dan berpendapat serta melindungi keamanan  pembela hak asasi manusia. 

Dalam siaran pers Koalisi Serius yang terdiri dari 29 kelompok masyarakat sipil ini mendesak tiga hal penting.

Pertama, memastikan pasal-pasal di dalam UU ITE  yang telah diatur dalam KUHP baru, UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan UU Pelindungan Data Pribadi segera dicabut karena tumpang tindih.

Pasal-pasal tersebut adalah Pasal 26 ayat (3) tentang hak untuk dilupakan, Pasal 27 ayat (1) tentang Keasusilaan, Pasal 27 ayat (3) tentang pencemaran nama baik (di dalam draft dijadikan Pasal 27A ayat (1) UU ITE), Pasal 28 ayat (2) tentang ujaran kebencian, Pasal 30, Pasal 31 ayat (1), Pasal 31 ayat (2), Pasal 36, Pasal 45 ayat (1), Pasal 45 ayat (3), Pasal 45A ayat (2), Pasal 46, Pasal 47, dan Pasal 51 ayat (2).  

Sejumlah pasal-pasal bermasalah itu selama ini telah menjadi alat untuk mengekang kebebasan berekspresi dan berpendapat, mengancam kebebasan pers, mengkriminalisasi para pembela hak-hak asasi manusia serta sering disalahgunakan untuk menyerang balik korban kekerasan seksual maupun korban kekerasan dalam rumah tangga. 

Selain itu Koalisi juga menyoroti dua pasal baru dalam revisi UU ITE yakni 28 ayat 3 dan pasal 45A ayat (3) tentang pemberitahuan bohong, yang sudah memiliki padanannya dalam KUHP baru.

Koalisi mendesak bahwa pembahasan revisi kedua UU ITE seharusnya tidak parsial hanya mencakup pasal-pasal pidana, melainkan dapat menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola Internet.

Hal ini terutama rumusan Pasal 40 terkait tata kelola konten digital.

Selama ini, Pasal 40 memberikan kewenangan yang terlalu besar pada pemerintah dengan tidak membedakan antara konten ilegal dan konten berbahaya, serta sanksi yang berlebihan dan melanggar hak-hak digital. Hal tersebut berimbas pada tindakan pemutusan internet di Papua dan Papua Barat pada 2019 dan tindakan pemblokiran 8 aplikasi digital pada akhir Juli 2022.

Terakhir, Koalisi mendesak agar pembahasan revisi kedua UU ITE tidak dilakukan terburu-buru untuk memastikan publik dilibatkan secara bermakna dan aspirasinya didengar serta diakomodasi dalam Rancangan Undang-undang ITE yang akan disahkan dalam waktu dekat. 

Ketiga seruan itu sebelumnya telah disampaikan Koalisi saat bertemu Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Nezar Patria, Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Edward Omar Sharif Hiariej, dan Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi di waktu terpisah. 

Pada pertemuan bersama Wamen Kominfo yang digelar Selasa 15 Agustus 2023,  Koalisi menyampaikan agar revisi UU ITE yang saat ini dibahas oleh panitia kerja (panja) Komisi I DPR bersama pemerintah, dapat menjawab tiga permasalahan utama. 

Sebelumnya pada pertemuan pada 23 Juli 2023, Koalisi sudah li mengingatkan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Edward Omar Sharif Hiariej tentang pernyataannya pada November 2022, terkait penghapusan pasal pencemaran nama baik dan penghinaan di dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) jika KUHP baru disahkan. 

Namun dalam draft revisi UU ITE bertanggal 12 Juli 2023, Koalisi melihat tidak adanya harmonisasi antara KUHP baru tersebut dengan draft revisi kedua UU ITE yang justru masih mempertahankan pasal pencemaran nama baik dan penghinaan.  

Hal yang sama juga disampaikan perwakilan Koalisi saat bertemu Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi pada 24 Juli 2023.

Dengan masih adanya pasal-pasal karet itu, Koalisi khawatir kriminalisasi terhadap warga,  pembela HAM  termasuk jurnalis, pembela lingkungan dan perempuan pembela HAM akan terus terjadi di masa mendatang. 

Koalisi Serius terdiri dari 29 kelompok masyarakat sipil yaitu Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Amnesty International Indonesia, Greenpeace Indonesia  
Indonesia, Corruption Watch (ICW) , Indonesia Judicial Research Society (IJRS)   
Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Imparsial, JALA PRT, Koalisi Perempuan Indonesia, Komite Perlindungan Jurnalis dan Kebebasan Berekspresi (KPJKB) Makassar, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, LBH Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (APIK) Jakarta, LBH Jakarta, LBH Masyarakat, LBH Pers Jakarta, Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP), Lembaga Studi & Advokasi Masyarakat (ELSAM), Lintas Feminist Jakarta (Jakarta Feminist)  , Paguyuban Korban UU ITE (PAKU ITE), Perhimpunan Bantuan Hukum & Hak Asasi Manusia (PBHI), Protection International Indonesia, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak Universitas Indonesia (PUSKAPA UI), Remotivi, Rumah Cemara , Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet), Yayasan LBH Indonesia (YLBHI) , Yayasan Penguatan Partisipasi, Inisiatif, dan Kemitraan Masyarakat Indonesia (YAPPIKA)