Survei INFID: Masyarakat Menilai Ketimpangan Makin Menganga

Survei INFID: Masyarakat Menilai Ketimpangan Makin Menganga

foto: Dok. INFID

Bagus Takwin, Peneliti Utama Survei Ketimpangan INFID

INDEPENDEN.ID, Jakarta – International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) mencatat persepsi warga terhadap ketimpangan masih tinggi. Survei yang dilakukan INFID ini terkait dengan implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) selama tiga tahun.

Survei INFID ini dilakukan di 34 provinsi dengan hasil indeks ketimpangan meningkat dari 5,6 pada 2017 menjadi 6 pada 2018. Dengan kata lain, warga menilai ada ketimpangan pada enam dari 10 ranah ketimpangan.

INFID secara khusus melakukan survei di tiga daerah tertinggal yaitu Kabupaten Dompu, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), dan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Hasilnya, "persepsi warga terhadap ketimpangan di dua kabupaten tertinggal yaitu di Kabupaten Dompu, dan Kabupaten TTS lebih tinggi dari angka di nasional," kata Peneliti INFID Bagus Takwin dalam Seminar Nasional Masyarakat Sipil Indonesia untuk SDGs  di Jakarta, Kamis (20/9).

Menurut Bagus, tiga sumber ketimpangan paling tinggi di tiga daerah tertinggal tersebut adalah penghasilan, kesempatan mendapatkan pekerjaan, dan harta benda yang dimiliki. “Bahkan warga memersepsi ada ketimpangan di 9 ranah dari 10 ranah di TTS,” katanya.

Warga di TTS juga menilai ketimpangan gender masih tinggi (79%), diikuti Dompu dengan 38% dan Kepulauan Pangkajene yang hanya 1% menilai ada ketimpangan gender.

Siti Khoirun Ni’mah, Program Manajer INFID menambahkan, “Merujuk hasil survei INFID mengenai masih tingginya persepsi warga terhadap ketimpangan, dibutuhkan kerja bersama dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan untuk mendorong penurunan ketimpangan. Salah satunya dengan mencapai Tujuan dan Target SDGs."

Mengatasi ketimpangan menjadi salah satu Tujuan SDGs ke sepuluh dari 17 Tujuan yaitu, "menurunkan Ketimpangan antar dan di dalam negara".

SDGs menargetkan penurunan ketimpangan melalui pertumbuhan pendapatan 40 persen penduduk termiskin lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional. Juga dengan menghilangkan segala bentuk kebijakan, hukum maupun peraturan perundangan yang diskriminatif.

Kerja bersama mencapai SDGs tercermin di dalam bekerjanya tim pelaksana SDGs, bersama-sama menyusun peta jalan pencapaian SDGs, tersedianya data terpilah beserta dukungan pembiayaan untuk pelaksanaan dan pencapaian SDGs, juga melibatkan seluruh kelompok kepentingan termasuk masyarakat yang terpinggirkan dan kelompok rentan.

Odi Shalahuddin, Anggota Dewan Pengurus INFID dan Direktur Yayasan SAMIN, yang empat tahun terakhir bekerja untuk anak yang dilacurkan di lima kota melihat faktor-faktor risiko anak terjebak dalam prostitusi karena adanya suplai dan permintaan.

Faktor kunci mengapa mereka terjebak dalam prostitusi karena faktor kemiskinan.

Menurut Odi, anak-anak korban prostitusi terstigma dan tereksklusifkan sehingga makin terjebak dalam dunia yang penuh kekerasan dan eksploitasi.

Pada konstruksi sosial yang demikian, mengubah stigma dan perlakuan diskriminatif terhadap kehidupan anak-anak yang dilacurkan menjadi syarat utama bagi upaya menyelamatkan kehidupan anak-anak di masa depan.

Mengapus segala bentuk dan praktik kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan salah satu target SDGs di Tujuan Kelima tentang pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender.

Guna mendorong adanya kolaborasi para pihak, INFID menyelenggarakan Seminar Nasional SDGs di Jakarta  pada tanggal 20 September 2018 yang dihadiri oleh 200 orang peserta dari berbagai daerah di Indonesia.

Tema seminar nasional adalah Konsolidasi Pemangku Kepentingan dalam Pelaksanaan dan Pencapaian SDGs di Indonesia. Melalui Seminar Nasional, diharapkan terjadi pertukaran informasi dan pembelajaran para pihak untuk pencapaian SDGs yang inklusif dan partisipastif. ID003