Pemerintah Dorong RUU Perlindungan Data Pribadi Masuk Prolegnas 2019

Embed from Getty Images

INDEPENDEN, Jakarta – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mendorong Rancangan Undang Undang Perlindungan Data Pribadi masuk dalam prolegnas 2019 mendatang. Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kominfo, Semuel Abrijani Pangerapan mengklaim saat ini sejumlah kementerian dan lembaga telah menyamakan pandangan tentang pengertian data pribadi. “Misalnya dengan UU Adminduk (Administrasi Kependudukan-red) itu ada pengertian yang berbeda. Ini harus disinkronkan,” kata lelaki yang akrab disapa Sammy, Kamis (25/10) di Jakarta.

Sammy melanjutkan, RUU Perlindungan Data Pribadi sudah dibahas dua kali dan masuk dalam panitia kerja DPR Senin (29/10). “Ini sudah menghadap DPR,” katanya.

Sejauh ini Indonesia belum punya regulasi khusus yang mengatur perlindungan data pribadi. Aturan  data pribadi hanya diatur secara umum dalam sejumlah regulasi. Misalnya, dalam Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) terkait dengan penggunaan data pribadi harus dengan izin pemiliknya atau Peraturan Menteri No. 20/2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.

“Tapi ini belum ada sanksi hukumnya. Nah ini yang kita ingin ada aturan yang lebih kuat,” kata Sammy.

Perlindungan data pribadi telah menjadi persoalan dunia. Hal ini menyusul kasus-kasus penyalahgunaan data pribadi untuk kepentingan politik atau pun kepentingan industri. Kasus yang cukup menjadi perhatian masyarakat dunia adalah Skandal Cambridge Analytica. Dalam kasus ini, Cambrigde Analytica menggunakan data dari puluhan juta akun Facebook untuk memilih profil dan membantu kampanye pemilihan Presiden AS, Donal Trump 2016.

"Ini banyak dimanfaatkan korporasi, yang individual juga banyak. Nantinya hukumannya akan berat. Mereka boleh punya data orang. Tapi kalau disalahgunakan, itu hukumnya berat. Perusahaan yang menggunakan data pribadi itu hukumnya berat," tambah Sammy.

Sementara itu, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) menilai RUU Perlindungan Data Pribadi sudah sangat mendesak untuk dibahas dan disahkan. Deputi Direktur Riset Elsam, Wahyudi Djafar mengatakan selama ini data pribadi di Indonesia telah menjadi komoditas. Data pribadi bisa dimiliki oleh perusahaan berbasis elektronik dan diperjualbelikan.

“Saat ini indsutri yang berkembang itu industri data. Data menjadi komoditas menyamai harga minyak dunia. Semua ingin menggunakannya,” kata Wahyudi. ID003