KPU Butuh Inovasi Baru untuk Akomodasi Kelompok Difabel

Embed from Getty Images

INDEPENDEN, Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengklaim telah memenuhi aksesibilitas pemilih difabel. Anggota KPU RI, Evi Novida Ginting Manik mengatakan seluruh aturan KPU telah mencakup kebutuhan difabel. “Jadi, bukan hanya sosialisasi, kampanye dan sebagainya itu juga memberikan ruang supaya mudah diakses. Nah, yang kemudian dalam peraturan,” katanya, Selasa (12/03).

Fokus KPU pada Pemilu 2019 khusus pada kelompok marjinal adalah melakukan pendataan. Hal ini belum dilakukan pada pemilu sebelumnya.

“Pendataan pemilih tadi. Itu kan yang dulu belum terdata dengan benar. Sehingga ini menjadi fokus kita. Juga bagaimana memfasilitasi mereka, juga memberikan pendampingan dalam pada waktu menggunakan hak suaranya,” tambah Evi.

Namun, Evi mengakui saat ini KPU belum bisa menggantikan alat bantu braille atau template braille untuk pemilu legislatif bagi kelompok tunanetra. Alasannya, kertas suara terlalu besar sehingga bila alat bantu tersebut dipaksakan, justru akan menyulitkan tunanetra dalam memilih. “Kita belum bisa menyediakan untuk DPR itu, karena surat suaranya besar,” tambahnya.

Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni) berharap KPU bisa membentuk teknologi untuk memudahkan kelompok tunanetra dalam memilih. Ketua Umum Pertuni, Aria Indrawati menyatakan teknologi template braille sudah terlalu usang sehingga tunanetra belum bisa mandiri dalam melakukan pemungutan suara. “Idealnya, semua surat suara itu bisa ada templatenya, supaya tunanetra bisa lebih memilih mandiri tanpa bantuan, sehingga rahasia pilihan itu bisa diimplementasikan,” katanya, Selasa (12/03).

Aria  juga berharap KPU ikut melibatkan kelompok difabel dalam merumuskan teknologi untuk memudahkan kelompok difabel menggunakan hak suaranya.

Dalam Pemilu 2019 yang diselenggarakan 17 April mendatang, KPU mencatat jumlah pemilih dari kelompok difabel sebanyak 363.200 pemilih. Jumlah ini setara dengan 0,2% dari total Daftar Pemilih Tetap (DPT).

ID003

Politik Lainnya