Kominfo: RUU Perlindungan Data Pribadi Akan Disahkan Sebelum Pelantikan DPR 2019 - 2024

Embed from Getty Images

INDEPENDEN, Jakarta - Kementerian Komunikasi dan Informatika memperkirakan Rancangan Undang Undang Perlindungan Data Pribadi disahkan sebelum pergantian parlemen 2019. Dirjen Aplikasi Informatika (Aptika), Samuel Abrijani Pangerapan mengatakan RUU tersebut sudah melewati tahap harmonisasi di DPR.

"Komisi I DPR, pun punya harapan tinggi, karena mereka mau selesaikannya sebelum tanggal 30 September sebelum pelantikan," katanya di Jakarta, Rabu (15/05).

Lelaki yang akrab disapa Sammy juga meyakini kalau pun RUU tidak disahkan pada DPR periode 2014 - 2019, tetap akan menjadi prioritas periode berikutnya. "70 persen komisi I itu terpilih, jadi paling tidak nanti tidak dengan orang baru," katanya.

RUU Perlindungan Data Pribadi ini telah dibahas sejak 2014 lalu. Hal yang paling panjang didiskusikan pemerintah dan DPR antara lain terkait definisi data pribadi. Sebab, masing-masing kementerian memiliki Undang Undang yang telah mengatur data pribadi seperti Undang Undang Kependudukan dan Catatan Sipil.

"Kendalanya tadi menyamakan persepsi. ini cukup lama. Itu sebelum saya jadi dirjen pun sudah dibahas," tambah Sammy.

Sammy menambahkan Presiden Joko Widodo sudah mengirimkan surat ke DPR untuk pembahasan RUU Data Pribadi. Komisi I DPR yang membidangi komunikasi pun sudah berkomitmen untuk mengesahkannya, klaim Sammy.

"Karena presiden juga tahu ini penting," katanya.

RUU Perlindungan Data Pribadi akan mengatur tata kelola data pribadi yang saat ini dimiliki oleh pihak ketiga. Dengan regulasi ini, pihak ketiga bakal dikenakan sanksi berupa denda maupun pidana jika menjual belikan data pribadi.

ID 003

Politik Lainnya