Bawaslu: Politik Uang Tertinggi dalam Pelanggaran Pidana Pemilu 2019

Embed from Getty Images

INDEPENDEN, Jakarta – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah memproses total 15.052 temuan dan laporan pelanggaran Pemilu 2019 per 28 Mei. Dari temuan dan laporan ini, Bawaslu paling banyak memproses pelanggaran jenis administrasi sebanyak 12.138 kasus.  Bawaslu juga menemukan dan menerima laporan pelanggaran hukum lainnya (1.096), kategori bukan pelanggaran (980), pelanggaran pidana (533), pelanggaran kode etik (162) dan pelanggaran masih proses (148).

“Laporan atau temuan yang telah diregistrasi 15.052 temuan atau laporan,” kata Anggota Bawaslu, Fritz Edward Siregar dalam keterangan tertulis kepada Independen.id, Selasa (18/05).

Dari sebaran temuan dan laporan, Bawaslu mencatat paling banyak memproses pelanggaran Pemilu dari Jawa Timur sebanyak 10.066 temuan. “Di susul Sulawesi Selatan 806 temuan, Jawa Barat 582 temuan, Sulawesi Tengah 475 temuan dan Jawa Tengah 475 temuan,” tambah Fritz.

Dari kategori temuan dan laporan pidana, Bawaslu mencatat terdapat 114 putusan pidana di antaranya 106 telah berkekuatan hukum tetap (inkrah) dan 8 putusan dalam proses banding.

Jenis pelanggaran pidana yang paling banyak diproses dalam sidang antara lain politik uang disusul tim kampanye melanggar larangan kampanye, pelibatan ANS, Polisi dan TNI sebagai pelaksana tim kampanye, kemudian kampanye media massa dan lapangan di luar jadwal, peserta dan tim kampanye melanggar larangan kampanye, hingga politik uang.

“Politik uang 25 putusan. 24 putusan inkrah, 1 dalam proses banding,” kata Fritz.