'Catatan Merah' HUT Bhayangkara

Embed from Getty Images

INDEPENDEN, Jakarta - Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) memberi sejumlah catatan dalam momentum HUT Bhayangkara ke-73. Dalam satu tahun terakhir, KontraS melaporkan sedikitnya 643 peristiwa kekerasan oleh polisi muldi dari tingkat Polsek hingga Polda. Bentuk kekerasan beragam mulai dari penyiksaan, penganiayaan, penangkapan sewenang-wenang hingga mengakibatkan korban luka dan tewas.

Menurut Koordinator KontraS, Yati Andriyani peristiwa ini disebabkan pengunaan kewenangan dan diskresi polisi yang tidak terukur serta pengawasan yang lemah dari pihak internal maupun eksternal kepolisian. 

"Situasi ini memperlihatkan Polri dihadapkan pada situasi yang disebut sebagai the paradox of institutional potition," kata Yati dalam keterangan persnya, Senin (01/07).

Yati menambahkan yang dimaksud dengan the paradox of institutional position adalah polisi memiliki ruang besar untuk menjaga keamanan, naum sifat dari keistimewaannya kerap membuat unsur kewenangan dan kekuasaan diterjemahkan sepihak dan disalahgunakan.

Dalam 643 peristiwa kekerasan oleh anggota polisi, KontraS mencatat sedikitnya 651 orang tewas, 247 luka dan 856 ditangkap. Peristiwa ini terkait dengan penyiksaan saat proses penyidikan, pembubaran masa aksi, penangkapan aktivis, kasus kriminalitas, dan lain-lain.

"Di sisi lain, kami juga menemukan tindakan penyiksaan dengan menggunakan binatang sebagai instrumennya," tambah Yati.

Salah satu contohnya, kasus kriminalitas di Wamena, Jayawijaya, Papua pada 4 Februari lalu. Dalam kasus penjambretan ponsel ini, pelaku dililitkan seekor ular dengan maksud mendapatkan pengakuan.

"Selain itu, dalam melakukan proses interogasi, pihak polisi juga dengan sengaja merekamnya," kata Yati.

Dalam HUT Bhayangkara, KontraS merekeomendasikan kepolisian untuk mengevaluasi kewenangan diskresi secara akuntabel dan transparan. Selain itu, KontraS juga membinta kepolisian membantun sistem deteksi dini penyalahgunaan wewenang terutama dalam penangan aksi besar yang berpotensi rusuh.

"Ketiga, melakukan evaluasi antar satuan tingkatan, terutama di tingkat Polres yang kerap melakukan tindakan pelanggaran baik di moral, etik, disiplin, maupun hukum," kata Yati.

Keempat, adanya evaluasi terhadap efektivitas lembaga pengawas internal dan eksternal yang dapat mendorong akuntabilitas Polri.

ID003

Politik Lainnya