Pemilu Belum Aksesibel Bagi Disabilitas

Pemilu Belum Aksesibel Bagi Disabilitas
Foto: Dedy Hutajulu
Suasana ketika KPU Medan sedang menggelar sosialisasi kepada masyarakat basis disabilitas di ruang aula PHI Jalan Gatot Subroto, Medan.

Independen --- Keberpihakan kepada disabilitas selalu menjadi persoalan setiap kali pemilu berlangsung. Sebab, dalam realitanya, jamak kita temukan berbagai kekurangan terkait penyelenggaraan pemilu.

Bagi Marliana, Jenny dan M Yusuf, lokasi yang paling tidak adil terhadap penyandang disabilitas adalah tempat pemungutan suara (TPS). 

Marliana (52) adalah seorang penyandang polio. Kakinya lumpuh sejak ia umur 2,5 tahun. Sehingga ia mengandalkan tongkat sebagai alat bantu berjalan. Untuk bisa bepergian jauh, ia menunggangi sepeda motor yang telah modifikasi. Motor inilah yang membawanya bepergian kemana-mana.

Sebagai penyandang disabilitas, Marliana kerap diperlakukan tidak adil. Bahkan ketika memberikan suara di TPS. Marliana bercerita soal diskriminasi yang dialaminya, ketika pemilu serentak 17 April 2019 lalu. 

Di hari pencoblosan itu, Marliana bangun lebih pagi dari biasanya. Hari itu ia harus segera menyalurkan hak suara di bilik suara agar bisa secepatnya menjalankan tugasnya sebagai pengawas pemilu untuk disabilitas. Marliana berangkat bersama keponakannya, Junita (30). TPS mereka berjarak sekitar 150 meter dari rumah. Jalanan menuju TPS tidak mulus dan berbatu. Sesekali Junita mendorong kursi rodanya, tetapi kadang kala, Marliana mengayuh sendiri. 

“Padahal ada TPS dekat rumah saya, yaitu TPS 59 jaraknya cuma 20 meter. Tapi nama saya terdaftar di TPS 61 yang jauhnya 150 meter," urainya.

Tepat di depan TPS 61 Helvetia, diskriminasi bagi Marliana pun dimulai. TPS itu berada di seberang parit. Agar bisa lewat, Marliana harus menyeberangi jembatan darurat. Jembatan itu terbuat dari timbunan batu. Kursi roda Marliana macet karena terhalang batu. Akhirnya Junita memutuskan untuk mengendong Marliana dan kursi rodanya. Junita melakukannya seorang diri. Orang-orang di TPS itu tidak satu pun membantu. 
“Panitia menengok. Tapi nggak ada yang peduli,” imbuhnya.

Setelah sampai di TPS, Marliana pun mengantre. Ia menunggu giliran sampai dua puluh orang. Sekali pun tergolong orang berkebutuhan khusus, Marliana tidak mendapatkan perlakukan khusus. 

“Saya ikuti saja. Ya harus mengantre lama,” ungkapnya.

Begitu ia dipanggil, Marlina memasuki TPS. Ia bergerak ke bilik suara tanpa didampingi Junita. Ia memutar kursi rodanya. Usai mengambil surat suara dari panitia, ia lekas ke bilik suara untuk menyalurkan hak suaranya, sejurus kemudian ia pulang setelah ujung kelingkingnya dicelupkan ke botol tinta biru. "Dari tahun ke tahun, persoalan pemilu akses bagi disabilitas memang terus masih bermasalah. Penetapan TPS yang belum berpihak pada disabilitas dan juga akses infrastruktur jalan yang belum memadai. Itu persoalan besar, bagi kami," terang guru Sekolah Minggu HKBP ini.

Laporan yang dia dengar dari anak buahnya, ternyata masih ada sejumlah TPS yang tidak aksesibel bagi pengguna tongkat dan kursi roda. TPS itu dibangun di atas rumput tebal, di jalanan berbatu, jalan berlumpur dan ada yang harus melewati jembatan.
 "Bahkan ada petugas KPPS yang menjanjikan kalau kotak suara akan diantar-jemput ke rumah namun ternyata tidak diantar ke rumah. Hanya janji,” cetus Marliana.

Tak hanya bagi tuna daksa, ketidakberpihakan juga dirasakan betul oleh tuna netra bernama Jenny, Penasehat Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI). Jenni menyayangkan pemilu serentak kemarin masih bermasalah secara teknis, padahal sudah banyak masukan yang mereka sampaikan ke KPU dan Bawaslu. Salah satu yang jadi masalah, kata dia, ketersediaan template surat suara untuk tuna netra. "Hampir 50 persen, menurut saya, kurang template," ungkap dia saat ditemui di kantor sekretariat HWDI di Jalan Karya Ujung Gang Keluarga No.3 Medan Helvetia.

Di pemilu serentak kali ini, pemenuhan hak disabilitas, menurut Jenny, benar-benar banyak kendala, utamanya sulitnya mengenali para kandidat legislatif dan minimnya template braile. "Biar bagaimana pun harus ada itu. Kan sebagian TPS tidak menyediakan template. Ini problem yang harus disikapi," kritiknya.

Dan anehnya, selain kekurangan template, Jenny menemukan, banyak dari penyandang disabilitas tidak terdata di DPT (Daftar Pemilih Tetap) sebagai disabilitas, sehingga sebagian petugas KPPS tidak mengetahui kalau para pemilih di wilayah TPS-nya ada yang difabel. 
"Jadi kami ini dianggap sebagai pemilih umum, yang tidak perlu diberi layanan khusus. Kami berarti dianggap bisa membaca kertas suara tanpa template braille. Ini jelas melanggar hak kami," tudingnya lagi.

Tudingan Jenny bukan tidak berdasar. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI menemukan ribuan TPS yang tidak ramah bagi kaum disabilitas. Sedikitnya ada 2.366 TPS yang sulit dijangkau penyandang disabilitas. 

Anggota Bawaslu RI Mochammad Afifuddin mengatakan, kondisi ribuan TPS itu berbatu, berundak-undak, berumput tebal dan memiliki anak tangga. Kondisi lapangan begitu menyulitkan para penyandang disabilitas menyalurkan hak suaranya. Padahal, amanat Undang-undang jelas mengatur soal akses pemilu bagi pengguna kursi roda dan lanjut usia harus aksesibel.

Selain ribuan TPS yang tidak sulit dijangkau disabilitas, Bawaslu juga menemukan 20.834 TPS tidak memberikan alat bantu template huruf braille bagi penyandang tunanetra. "Hal itu mengurangi akses bagi tunanetra untuk melakukan hak pilih. Padahal seharusnya di semua TPS barang ini ada," ujarnya.

Merujuk catatan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat, jumlah pemilih penyandang disabilitas mencapai 1,2 juta jiwa pada Pemilu 2019. Di Medan sendiri, data KPU mencatat ada 1.064 jiwa penyandang disabilitas. Data pemilih disabilitas itu terbagi lima yakni tunadaksa, tunanetra, tunarungu, tunagrahita dan disabilitas lainnya.

Bikin Capek

Selain kurangnya template huruf braille, persoalan yang tak kalah serius, menurut dia, adalah banyaknya calon legislatif (caleg) yang bertarung sehingga menyulitkan bagi tunanetra untuk membaca template kertas suara. "Selain banyak yang tidak kami kenal calegnya, kami juga kewalahan membaca kertas suara. Jadi pendamping kami pun capek membaca kertas suara bagi kami," jelasnya.

Meski demikian, soal pendamping menurut Jenny, pemilu serentak kali ini lebih mampu menganulir kebutuhan disabilitas. Pengalaman pada pemilu sebelum-sebelumnya, Jenny masih menemukan adanya anggota Kelompok Petugas Pemungut Suara (KPPS) menolak disabilitas didampingi anggota keluarganya saat mencoblos di bilik suara. Kali ini, KPPS sudah mengindahkan amanat Undang-undang kepemiluan yang menyatakan, penyandang disabilitas bisa membawa pendamping kepercayaan mereka. 
"Si petugas tidak lagi melarang kami para tuna netra membawa pendamping ke bilik suara. Ini patut diapresiasi," tuturnya. 

Keluhan serupa juga dialami Ketua Pertuni (Persatuan Tuna Netra Indonesia) Kota Medan Muhammad Yusuf. Ia "dicampakkan" ke TPS yang jauh dari rumahnya. "Sementara adanya TPS dekat rumahku. Jaraknya cuma 20 langkah," gerutunya.

Kisah lain dialami oleh Lina Tumanggor (42), tuna daksa. Saat pemilu serentak kemarin, ia kebingungan karena sama sekali tidak mengenal caleg-caleg. Ia hanya tahu calon presiden yang bertarung. Selain tidak kenal siapa caleg-caleg, ia juga tak mengetahui visi dan program para caleg yang memperebutkan kursi DPRD Kota Medan. “Saya hanya coblos partai saja," kata Lina.

Ironisnya, Lina juga menjadi pendamping bagi suaminya Syaiful Iman, penyandang tuna netra. "Saya yang temani bapak nyoblos. Dia gak nggak bisa lihat. Jadi kami pilih partai saja," sambung Lina yang tinggal di sekretariat Pertuni Medan Jalan Sampul No.3/Jalan Ayahanda Medan.

Menyikapi keluhan-keluhan itu, Anggota KPU Medan Divisi Teknis Penyelenggara, M Rinaldy Khair mengatakan, pihaknya menampung semua aspirasi dari para penyandang disabilitas sebagai bahan evaluasi dan masukan untuk perbaikan penyelenggaraan pemilu mendatang.

 "Itu jadi masukan sebagai bahan perbaikan ke depan," jelasnya. 

Mengenai hal-hal teknis yang dikeluhkan para penyandang disabilitas, memang diakui Rinaldy. Namun, jika dibandingkan dengan pilgub Sumut 2018, telah banyak kemajuan. Sebagai contoh, banyak penyandang disabilitas yang awalnya tidak terdaftar sebagai pemilih, pada pemilu serentak kemarin mereka sudah bisa menyoblos.

 "Mereka kami datangi langsung lalu kami daftarkan. Jadi angka partisipasi penyandang disabilitas memilih pada pemilu serentak meningkat," kata dia.

Untuk kasus penyandang disabilitas yang terdaftar di TPS yang lebih jauh sementara ada bilik suara dekat domisilinya, menurut Rinaldy disebabkan, perubahan aturan atas kuota pemilih dalam satu lingkungan. "Aturan baru mengatur satu TPS hanya boleh maksimal 300 jiwa, sedangkan aturan lama kan sampai 800 orang. Sehingga beberapa nama harus dipindahkan TPS-nya, tetapi masih dalam lingkungan yang sama. "Kalau dia terdaftar di TPS di luar kecamatan tempat domisilinya, ya, itu bisa kami uruskan pindah memilih. Tetapi kalau masih satu lingkungan tapi beda TPS, ya, enggak bisa kami pindahkan," terangnya.

Menurut Rinaldy, KPU justru semakin nyata keberpihakannya kepada penyandang disabilitas dengan mencoba menganulir berbagai kebutuhan akses bagi mereka. Bahkan, dalam pemilu kali ini, KPU secara nasional melibatkan enam orang disabilitas sebagai relawan demokrasi. Relawan ini ditugaskan untuk membantu sosialisasi kepemiluan kepada komunitas disabilitas. Sosialisasi berlangsung selama tiga bulan mulai Februari sampai April. Sebulan ada dua kegiatan besar yang menghimpun para penyandang disabilitas. Even ini dibiayai KPU.

 "Setiap minggu juga KPU menggelar sosialisasi di tempat keramaian seperti Car Free Day di lapangan Merdeka dan Lapangan Benteng Medan," ujar Rinaldy. 

Rinaldy menyebut, partisipasi penyandang disabilitas pada pemilu serentak lebih tinggi dari Pilgubsu sebelumnya. Meningkatnya angka partisipasi itu disebabkan dua faktor, yakni kasus-kasus penyandang disabilitas yang tidak terdaftar di DPT dibereskan dan pelibatan relawan demokrasi dalam sosialisasi pada basis disabilitas. 

Komisioner KPU Sumut Benget Silitonga mengatakan, pemilu kali ini tingkat partisipasi publik juga meningkat. Hal itu karena gencarnya KPU Sumut dan KPU Kabupaten/kota dalam menyosialisasikan pemilu, ajakan untuk mencoblos serta memutakhirkan data yang berlangsung kurang lebih enam bulan. Pemerintah melalui Disdukcapil juga bekerja lebih maksimal dengan menggelar perekaman data secara massal sehingga makin banyak warga yang berpartisipasi dalam pemilu. "Saya kira, kami sudah bekerja optimal. Bahkan sampai detik-detik terakhir masih ada putusan MK lagi. Bahwa kalau tak punya e-ktp, suket (surat keterangan) rekam pun bisa dipakai untuk memilih," ucap Benget.

Benget menyebut KPU telah bekerja secara massif dengan melibatkan ormas-ormas, LSM, kelompok-kelompok masyarakat, kelompok disabilitas, pemerintah setempat untuk menyebarluaskan informasi pemilu, alat peraga, sosialisasi. Tak hanya bekerja secara offline, KPU juga mengandalkan kerja online seperti memaksimalkan informasi tersebar via media massa dan media sosial. KPU Kabupaten kota bahkan melibatkan kelompok-kelompok seperti pemulung, kelompok disabilitas, kelompok perempuan, ibu-ibu perwiridan, NGO dan LSM terlibat dalam sosialisasi ke kaum rentan. Langkah ini ditempuh demi memaksimalkan sosialisasi pemilu kepada kelompok-kelompok rentan 

"Tetapi memang sehebat apapun penyelenggara pemilu, kalau tidak ada partisipasi aktif warga sejak dini memastikan dirinya terdaftar sebagai warga dengan memiliki e-KTP dan aktif memastikan dirinya sebagai pemilih, ya, sulit," beber mantan aktivis Bakumsu itu.

Tiga Masalah

Pengamat komunikasi Erix Hutasoit mengatakan ada tiga masalah akses pemilu yang dihadapi oleh penyandang disabilitas. Pertama, akses kepada kandidat yang akan dipilih. Penyandang disabilitas kebanyakan tidak mengenal sosok yang akan dipilih, termasuk program yang ditawarkan. 

Kedua, masalah akses masuk Daftar Pemilih Tetap (DPT). Banyak penyandang disabilitas yang tidak punya dokumen administrasi seperti KTP dan KK. Sehingga mereka tidak masuk dalam DPT. Ketiga adalah akses ke TPS. 

“Ini menyangkut lokasi dan alat-alat bantuan lainnya yang memudahkan penyandang disabilitas,” terangnya.

Lebih lanjut Erix mengatakan, dibutuhkan terobosan dari KPU dan pemerintah daerah untuk mengurangi diskriminasi kepada penyandang disabilitas. Kerja sama dengan lembaga atau organisasi penyandang disabilitas bisa menjadi solusi. 

“Mereka yang lebih berpengalaman mengorganisir penyandang disabilitas. Jadi lebih baik KPU melibatkan mereka,” tambahnya.

Belajar dari KPU Australia

Australia punya pengalaman menarik soal akses pemilu bagi disabilitas. Australian Electoral Commission (AEC), KPU-nya Australia punya banyak cara untuk menjangkau penyandang disabilitas. Mereka menyediakan sistem pemutakhiran data pemilih secara online, dan aktif membangun kerja sama dengan lembaga-lembaga penyandang disabilitas.

Salah satu yang paling menarik adalah program bagi penyandang tuna netra. AEC menyediakan staf khusus untuk mengerjakan program ini. Staf ini bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang bergerak di bidang pemilu. Mereka menyediakan dokumen-dokumen pemilu yang bisa dibaca penyandang tuna netra.

Dokumen-dokumen ini dikirim kepada penyandang disabilitas yang terdaftar. Dokumen ini diberi barcode khusus. Tujuan pemberian barcode ini sebagai alat verifikasi. Pada saat hari pemungutan suara, penyandang disabilitas tinggal menelepon kantor AEC untuk memberikan suara. Jadi mereka bisa memilih hanya dengan menggunakan telepon. Tidak perlu harus datang ke TPS.

Sebelumnya, ketika sistem ini belum diberlakukan, susah bagi kaum tuna netra mendapatkan privasinya. Karena mereka pasti dibantu keluarganya dalam menentukan suara pilihannya. Namun dengan sistem baru ini, tuna netra bisa memilih langsung tanpa bantuan pihak keluarga. Pada pemilu federal 2013 silam, ada 3.500 pemilih tuna netra yang ikut memilih di Negeri Kanguru itu.

Komitmen KPU

Benget Silitonga mengatakan, pihaknya telah berupaya keras mewujudkan pemilu yang aksessibel bagi penyandang disabilitas. Sebagai contoh, dalam konteks pemilu legislatif 2014 dan pilkada 2015, KPU Sumut telah memfasilitasi tahapan penyelenggaraan pemilu terwujud prinsip aksessibilitas, mulai dari sosialisasi tahapan pemilihan hingga pendataan pemilih.

“Memang, selama ini masih kurang perhatian kita kepada teman-teman kaum disabilitas. Karena ini KPU sadar betul akan hal ini. Maka ini yang kita tekankan, Pemilukada, mulai dari pemutakhiran data pemilih, sosialisasi tahapan, termasuk dalam hal rekrutmen penyelenggara, dan bahkan di hari pemungutan suara,” ungkapnya.

Pemilu yang aksessibel, kata Benget, bermakna setiap orang, siapapun dia tanpa membedakan latar belakang, maupun kondisi fisik harus dilayani secara setara. Suaranya bernilai sama. One man one vote one value. Karena itu prinsip aksessibilitas itu harus diupayakan selalu. “Kami lakukan pendataan pemilih, secara door to door untuk memastikan terdatanya penyandang disabilitas,” bebernya.

Begitu juga dalam perekrutan penyelenggara. KPU telah membuka ruang bagi penyandang disabilitas untuk turut sebagai panitia. “Sepanjang mereka memenuhi syarat, tahu ketentuan, kecacatan itu tidak menjadi penghalang bagi mereka untuk berpartisipasi sebagai penyelenggara pemilu,” ujarnya.

Tidak sampai di situ, di hari pemungutan suara, KPU berusaha memastikan TPS didesain seramah mungkin dan bisa dijangkau penyandang disabilitas. “Termasuk untuk tuna netra, kami juga upayakan tersedia template berupa surat suara braile. Ini sesuai kemampuan anggaran kita,” imbuhnya.

Secara administrasi, data disabilitas versi KPU Sumut hanya 11.882 jiwa. Dari jumlah itu, 3.869 orang diantaranya penyandang tuna daksa, 1.863 tuna netra, 1.714 orang tuna grahita dan 2.147 orang disabilitas lainnya. Besarnya angka ini harusnya semakin mendorong KPU dan partai politik untuk peduli dengan hak-hak politik disabilitas. 

Menurut Benget, KPU Sumut sudah berupaya memfasilitasi pemilu yang aksessibel bagi disabilitas. Khusus TPS, KPU memberikan sejumlah pengkhususan. Diantaranya, template braile bagi tuna netra wajib ada. Sedangkan untuk pengguna kursi roda, penyelenggara bersedia melayani mulai dari masuk hingga keluar TPS. Bentuk TPS musti didesain seaksessibel mungkin sehingga kursi roda bisa lewat. 

Begitu juga apakah pemilih itu butuh pendamping atau bukan dalam mencoblos. Kalau tidak ada pendamping, KPU juga menyediakan pendamping. Pendamping ini perlu, agar penyandang disabilitas ini tidak sampai merusak kertas suara yang bisa berakibat fatal. 
“Kami juga memprioritaskan warga yang mengalami keterbatasan untuk mencoblos,” kata Benget.

Dukungan

Meski kekurangan dalam hal teknis masih jamak, akan tetapi dukungan politik terhadap kelompok disabilitas terus bermunculan. Salah satunya dari anggota DPD RI Damayanti. Ia mengatakan, legislatif telah memperjuangkan aspirasi disabilitas lewat undang-undang. DPR telah menyusun UU Pemilu dan UU Disabilitas sebagai bentuk keberpihakan kepada kelompok disabilitas. 

"Kami sudah menyusun RUU itu, yang intinya agar hak warga negara sama dan kelompok disabilitas memperoleh hak yang sama dibidang sosial politik dan pembangunan. Ada 33 hak disabilitas kita akui di sana. Tetapi apakah UU itu diimplemetasikan? Itu harus terus diawasi," bebernya.

Keberpihakan kepada disabilitas, menurut Rooslynda Marpaung Anggota DPR RI Komisi XI, mulai menguat. "Bahkan kami sedang mendorong pemerintah menggolkan rencana dibentuknya Lembaga Disabilitas Nasional. Di lembaga ini nanti organisasi-organisasi disabilitas dirangkul," ungkapnya.

Dukungan juga datang dari legislatif di tingkat Provinsi. Ikrimah Hamidy anggota DPRD Sumut menyebut, dirinya selalu memperjuangkan hak-hak disabilitas. Ia terus membawa aspirasi disabilitas dalam rapat-rapat di DPRD Sumut. Ia menyebut sejumlah kendala yang dialami komunitas tuna netra di pemilu adalah soal template braille. 

Sebagai bukti, pada pemilu kemarin ada banyak sekali caleg dan partai yang bertarung. Banyaknya caleg dan partai itu menyulitkan pemilih tuna netra membaca kertas suara berbentuk braile. Hal-hal semacam itu, menurutnya harus bisa dianulir KPU. 

"Yang bisa kita lakukan sebagai legislatif, ya, hanya memberi masukan kepada DPR RI dan meminta KPU untuk lebih memperhatikan komunitas disabilitas,” pungkasnya. (*)


Penulis : Dedy Hutajulu

Politik Lainnya