Masyarakat Desak Revisi UU ITE

Embed from Getty Images

Independen --- Banyaknya kasus korban UU ITE, membuat ICJR (Institute for Criminal Justice Reform) dan SAFEnet (Southeast Asia Freedom of Expression Network) mendesak DPR dan pemerintah melakukan revisi UU ini. "Karena penggunaan pasal-pasal karet, salah satunya adalah Pasal 28 ayat (2), telah begitu eksesif dan menimbulkan ketakutan berpendapat bagi rakyat Indonesia,"ujar Anggara, Direktur Eksekutif ICJR pada independen.id (18/7).

Mulai dari kasus Prita Mulyasari (2009) sampai yang terakhir ramai diperbincangkan Baiq Nuril (2019), UU ITE ini telah memakan korban sebanyak 245 kasus (data SAFEnet 2018). Prita Mulyasari adalah ibu rumah tangga yang mengeluh layanan RS OMNI di mailinglist dan terkena pasal pencemaran nama baik. Sementara Baiq Nuril, guru honorer SMAN 7 Mataram, yang membela diri dari tindakan pelecehan Kepala Sekolahnya, dengan merekam percakapan. Rekaman tersebut disebarkan oleh pihak lain tapi Baiq Nuril dinyatakan bersalah pencemaran nama baik oleh pengadilan sampai tingkat kasasi Mahkamah Agung. Hingga harus ada upaya hukum luar biasa dengan meminta amnesti Presiden. 

Namun tidak semua kasus dapat kemewahan amnesti Presiden. Sementara masih banyak kasus ketidakadilan akibat UU ITE ini. Seperti yang dialami seorang ibu bernama Saidah di Surabaya, dipidana karena isi sms yang dianggap mencemarkan nama baik perusahaan. Padahal nomer seluler tersebut sudah tidak lagi di tangan Saidah, meski masih terregistrasi atas nama dia. Atau kasus 2 youtuber, Rius Vernandes dan Elwiyana Monica, yang mengulas layanan Garuda Indonesia. 

Dan yang baru terjadi, Faisol Abod Batis ditangkap polisi pada tanggal 10 Juli 2019 karena dianggap menggunggah konten penghinaan terhadap presiden dan kepolisian Republik Indoensia, postingan SARA serta ujaran kebencian. Padahal Faisol mengunggah data-data konflik agraria serta kritik terhadap kepolisian tentang perlindungan hak asasi manusia.

" Para pembuat kebijakan, yaitu Kemkominfo dan Komisi I DPR RI, untuk segera mencabut isi pasal 27 hingga pasal 29 UU ITE agar tidak terus-menerus disalahgunakan pihak-pihak tertentu yang berkepentingan untuk melakukan pemberangusan atas kebebasan berpendapat dan berekspresi warga negara. Selama pasal-pasal ini masih ada, selama itu pula akan terus mengancam rasa keadilan dan menimbulkan persoalan ketidakpastian hukum saat seseorang yang tidak melakukan tindak pelanggaran pidana, malah kemudian dikenai pasal pidana, "ujar Damar Juniarto dari SAFEnet pada independen.id (17/7). 

Politik Lainnya