Kemendagri Beri Akses Informasi Data Kependudukan Terbatas ke Swasta

Kemendagri Beri Akses Informasi Data Kependudukan Terbatas ke Swasta
Foto: Sumber: Ombudsman RI
Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakhrulloh bersama Anggota Ombudsman Ahmad Suadi dan Alvin Lie dalam pertemuan klarfikasi akses data kependudukan untuk swasta di Kemendagri

INDEPENDEN, Jakarta - Dirjen Dukcapil Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh menjelaskan bahwa tidak semua informasi data diberikan kepada pihak swasta yang telah bekerja sama. Menurutnya  ada tiga tolok ukur yakni kewenangan, substantif, dan prosedur. 

"Kriteria lembaga diseleksi yang diberikan akses adalah Kementerian, non Kementerian, Badan Hukum Indonesia dan pertimbangan lembaga lainnya seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK)," jelas seperti dalam keterangan pers di laman Ombudsman RI, Kamis (25/07).

Dirinya melanjutkan single identity number seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK) di KTP merupakan data dasar yang terkoneksi dengan SIM, nomor seluler, perbankan, paspor, dan kepemilikan kendaraan. 

Sementara itu, Anggota Ombudsman Republik Indonesia, Alvin Lie menjelaskan yang menjadi sorotan Ombudsman adalah data seperti apa yang bisa di akses oleh perusahaan swasta. 

"Di era digital ini,  data pribadi merupakan nilai yang sangat besar. Terbukanya akses untuk data kependudukan, menjadikan kekhawatiran masyarakat data mereka beredar di mana saja dan untuk apa," ujarnya di sela-sela pertemuan di Kantor Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

Ia menyarankan kepada Dirjen Dukcapil  agar dalam aturan kerja sama dengan pihak swasta ditekankan bahwa pemberian akses hanya untuk cek keabsahan atau verifikasi data, bukan untuk mengakses data penduduk.

Seperti diinformasikan sebelumnya, Dirjen Dukcapil, Zudan Arif Fakrulloh kepada media mengakui sebanyak 1.227 lembaga baik pemerintah maupun swasta bisa mengakses informasi data kependudukan. Menurut Zudan hal ini sudah sesuai dengan ketentuan Undang Undang Administrasi Kependudukan.

Politik Lainnya