Brad Simpson: AS Tahu Aksi Militer Indonesia di Timor Timur

Embed from Getty Images

Independen --- Pemerintah Amerika Serikat sudah mengetahui beberapa bulan sebelumnya bahwa militer Indonesia mendukung dan mempersenjatai milisi di Timor Timur --kini Timor Lorosa'e-- menjelang referendum kemerdekaan 1999. Namun Amerika, khususnya militer negara itu, berusaha terus ingin tetap punya hubungan baik dengan militer Indonesia. Soal ini terungkap dalam dokumen-dokumen rahasia Amerika Serikat yang dibuka kepada publik 28 Agustus 2019 lalu.

Dokumen-dokumen yang sebelumnya dirahasiakan itu dirilis dalam sebuah Briefing Book (https://nsarchive.gwu.edu/briefing-book/indonesia/2019-08-28/us-sought-preserve-close-ties-indonesian-military-it-terrorized-east-timor-runup-1999-independence) pada Rabu sore, 28 Agustus 2019, atau Rabu malam waktu Indonesia, kurang lebih dua hari dari peringatan 20 tahun referendum kemerdekaan Timor Timur. Penulis bukunya adalah Brad Simpson, peneliti National Security Archieve (NSA) Amerika Serikat,  dan Varsha Venkatasubramanian, kandidat PhD dari University of California, Berkeley, 

Dokumen rahasia yang dibuka ini antara lain berasal dari kawat diplomatik Departemen Luar Negeri AS, badan intelijen Central Intelligence Agency (CIA), dan badan intelijen militer AS (Defence Intelligence Agency). Dokumen ini diperoleh melalui mekanisme Undang Undang Kebebasan Informari (Freedom of Information Act) sejak tahun 2002.

Isi dari dokumen itu menunjukkan bahwa sikap pemerintah Amerika Serikat terbelah, sehingga cenderung membisu, melihat perkembangan di Timor Timur sebelum referendum 30 Agustus 1999. Diplomat Amerika mendorong pemerintah bertindak setelah mengetahui militer Indonesia membantu milisi melakukan kekerasan di negara itu. Departemen Pertahanan enggan menekan militer Indonesia karena menilai militer --dulu namanya Angkatan Bersenjata Republik Indonesia-- sangat penting untuk menjaga stabilitas politik.

Situasi berubah setelah referendum digelar 30 Agustus 1999, saat lebih dari 98 persen warga Timor Timur memberikan suaranya. Hasil referendum menyatakan lebih dari 78 persen orang Timor TImur menolak proposal otonomi yang disodorkan Indonesia dan memilih untuk merdeka. Sebagai balasan, militer dan polisi Indonesia dan sekutu paramiliternya melakukan kampanye bumi hangus, yang menewaskan lebih dari 1.500 warga Timor, dan menyebabkan lebih dari 100.000 terpaksa melintasi perbatasan.

Presiden Bill Clinton akhirnya menangguhkan hubungan militer dengan Indonesia pada 9 September 1999, sebagai tanggapan atas peristiwa-peristiwa di Timor Timur, tekanan dari Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO),  kelompok-kelompok hak asasi manusia, dan Kongres, yang telah memberi suara bulat untuk menunda semua bantuan militer ke Indonesia. Kemarahan global itu juga yang akhirnya memaksa Habibie menerima misi penjaga perdamaian di Timor Timur yang dipimpin Australia pada akhir September 1999.

Berikut petikan wawancara Abdul Manan dengan Brad Simpson melalui surat elektronik, 28 Agustus 2019 lalu.

Apakah ada pertimbangan tertentu sehingga mengeluarkan dokumen ini pada 28 Agustus ini?

Beberapa dokumen itu baru saja didapatkan. Peringatan 20 tahun referendum adalah waktu yang tepat untuk membukanya.

Informasi apa yang paling menarik dari sejumlah dokumen ini?

Masing-masing orang-orang mencari informasi yang berbeda. Untuk tujuan saya, yang paling penting adalah mencatat apa yang diketahui AS tentang bukti kuat keterlibatan militer Indonesia dalam mempersenjatai, mengarahkan, dan bekerja dengan milisi di Timor Lorosa'e karena mereka berdua menteror tempat itu dari Jan-Agustus 1999, dan penolakan umum AS untuk melakukan apa pun sampai ini Timor Timur dihancurkan pada awal September. Clinton bisa saja melakukan apa yang dia lakukan - memutuskan hubungan militer dan bantuan, yang menyerukan pasukan penjaga perdamaian bersenjata, kapan saja, dan memiliki bukti selama berbulan-bulan yang menunjukkan mengapa hal ini diperlukan, dan dia tidak melakukan apa pun malah menawarkan sikap persahabatan.

Apa penyebab keengganan pemerintah Amerika bertindak setelah melihat kekerasan sebelum referendum?

Saya pikir dokumen menjelaskan bahwa ada pemisahan birokrasi di AS antara Departemen Luar Negeri, Departemen Pertahanan dan Gedung Putih. Beberapa petugas Kedutaan (seperti Ed McWilliams) melakukan yang terbaik untuk membingkai kekerasan di Timor Lorosae dengan cara yang dirancang untuk memaksa atasannya bertindak. Tetapi jelas bahwa Gedung Putih dan Departemen Pertahanan memprioritaskan hubungan militer dengan Indonesia dan percaya bahwa TNI sangat penting untuk menjaga stabilitas politik di Indonesia dan bahwa tidak ada yang perlu dilakukan untuk melemahkannya.

Bagaimana sampai akhirnya Amerika bersikap tegas terhadap Indonesia soal Timor Timur?

Karena alasan inilah Clinton enggan memutuskan hubungan militer dengan pemerintah Jakarta sampai Indonesia menghancurkan Timor Timur dan menewaskan 1500 orang. Dia tidak menganggap Timor Leste penting, tetapi kekerasan di Timor pada bulan September 1999 sangat mengancam dan berujung pada pemutusan bantuan ekonomi dari pemerintah lain dan sanksi lain yang menurut Clinton akan mengancam transisi Indonesia dari Suharto ke Habibie dan merusak militer itu sendiri, yang banyak pejabat AS masih anggap penting.

Apa harapan Anda dengan dibukanya dokumen ini?

Harapan saya, dibukanya dokumen ini pada peringatan 20 tahun referendum untuk mengingatkan masyarakat internasional tentang kewajibannya mendukung Timor Lorosa'e setelah gagal melakukannya selama bertahun-tahun, dan juga soal banyaknya pelaku kekerasan oleh Indonesia pada tahun 1999 yang tidak pernah menghadapi pertanggungjawaban atas tindakan mereka. Sungguh ajaib bahwa Timor Lorosa'e memenangkan kemerdekaannya dalam menghadapi rintangan semacam itu. 

 

Penulis : Abdul Manan / D02

Politik Lainnya