Gugatan Blokir Internet Papua Jalan Terus

Gugatan Blokir Internet Papua Jalan Terus
Foto: Dok: istimewa

Independen -- Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta memutuskan gugatan terhadap kebijakan pemerintah terkait pemutusan akses internet di Papua saat kejadian rusuh Agustus lalu, lanjut ke persidangan. Proses yang lazim disebut dismisal atau pengecekan kewenangan pengadilan, dilakukan hari ini (2 Desember) di Pengadilan Tata Usaha Negara, Jakarta. 

Hadir dalam sidang, pihak penggugat, yaitu AJI (Aliansi Jurnalis Independen) yang diwakili Ketua Umum Abdul Manan dan SafeNet yang diwakili oleh Direktur Eksekutif Damar Juniarto serta para pembela hukum. Pihak tergugat yang hadir hanya pihak kedua, yaitu Kementerian Kominfo yang diwakili biro hukum dari Kementerian. Sedang tergugat pertama, yaitu Presiden Jokowi, tidak hadir seorangpun yang mewakili. 

“Kami sangat menyayangkan karena ini adalah proses yang legal konstitusional di pengadilan. Kalau mereka (Pemerintah) anggap tindakan tersebut sebagai tindakan yang taat hukum, harusnya datang ke persidangan,” ungkap Ade.Wahyudin, Direktur LBH Pers. 

Gugatan ini pada pekan lalu diajukan oleh Tim Pembela Kebebasan Pers yang terdiri dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan SAFEnet sebagai penggugat dan LBH Pers, YLBHI, Kontras, Elsam dan ICJR sebagai kuasa hukum dengan nomor perkara 230/G/2019/PTUN-JKT.

Abdul Manan mewakili AJI, sangat menyayangkan tindakan pemerintah dengan melakukan pemblokiran internet, karena pemblokiran tersebut pemerintah telah mengambil hak masyarakat untuk mengetahui informasi. Sebaiknya, jika kebijakan pemutusan internet itu perlu diambil, pemerintah  mesti menyiapkan dasar hukum yang lebih kuat dari sekedar press release.

“Kita ingin melakukan koreksi kepada pemerintah bahwa pemblokiran bukan tidak boleh dilakukan tapi kita ingin memastikan bahwa pemerintah pemblokiran itu dilakukan dengan cara yang cukup akuntabel misalnya pemerintah harus mempersiapkan argumentasi yang cukup kuat kalau bisa melalui pengadilan untuk melakukan tindakan semacam ini,” katanya.

Sementara itu Direktur Eksekutif Safenet Damar Juniarto mengatakan, kebijakan dua kali pemutusan akses internet di Papua pada saat rusuh Agustus lalu, merugikan masyarakat secara luas. Gugatan ini hingga berlanjut ke pengadilan lantaran keberatan yang sudah disampaikan sebelumnya tidak digubris oleh pemerintah. 

“Tanggapan dari pemerintah agak mengecewakan karena sampai hari ini kami tidak menerima jawaban terhadap keberatan tersebut. Proses lanjutan dari proses keberatan sebelumnya ya ke pengadilan proses pertanggungjawaban,” katanya.

Menurutnya tindakan pemutusan akses internet oleh pemerintah di Papua, telah menjadi sorotan forum internasional yang diikuti Safenet baru-baru ini. (D02)

Politik Lainnya