Ramai-ramai Menolak Pasal Pers di Omnibus Law 

Ramai-ramai Menolak Pasal Pers di Omnibus Law 
Foto: Dok: Bayu/Independen.id
saat konferensi pers di Dewan Pers (18/2) dari kiri : Gading (LBH Pers), Abdul Manan (AJI), Imam Wahyudi (IJTI), Agung Dharmajaya (Dewan Pers), Wahyu (moderator)

Independen --- Organisasi jurnalis seperti Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan organisasi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers dalam siaran persnya (16/2) menolak campur tangan pemerintah dalam pers Indonesia, seperti yang tercantum dalam Omnibus Law RUU Cipta Kerja.

Dalam RUU Cipta Kerja ada bab yang khusus mengatur perubahan pasal-pasal dalam UU Pers no 40/1999.  Pasal yang diubah oleh Omnimbus Law RUU Cipta Kerja ada 2 pasal, yaitu : pasal 11 yang mengatur penanaman modal asing di pers dan pasal 18 tentang ketentuan pidana . 

Pasal yang membuat organisasi jurnalis dan LBH Pers menolak adalah pasal 18 tentang ketentuan pidana. Karena Omnibus Law RUU Cipta Kerja menambah ayat baru yang memasukkan Peraturan Pemerintah yang mengatur sanksi administrasi. Berikut perubahan pasal 18 UU Pers no 40/1999 yang tercantum dalam RUU Cipta Kerja : 

Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18
(1) Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling
banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
(2) Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 13 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar
rupiah).
(3) Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 12 dikenai sanksi administratif.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, besaran denda, tata cara, dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur
dengan Peraturan Pemerintah.


Pasal 18 ayat 3 dan 4 adalah tambahan ayat baru. UU Pers no 40/1999 hanya mengenal sanksi pidana, tidak ada sanksi administrasi yang diatur Peraturan Pemerintah. UU Pers no 40/1999 semangatnya adalah pers mengatur dirinya sendiri atau self regulation. Sehingga UU Pers ini satu-satunya UU yang tidak ada mandat membuat Peraturan Pemerintah, tetapi diatur lebih lanjut lewat Peraturan Dewan Pers. Dan Dewan Pers ini dipilih oleh pemangku kepentingan seperti organisasi jurnalis, serikat perusahaan pers, asosiasi industri TV dan Radio. 

"Munculnya sanksi administrastif yang diatur Peraturan Pemerintah ini dapat menjadi jalan tikus bagi Pemerintah untuk mengatur pers,"ujar Abdul Manan, Ketua Umum AJI saat konferensi pers di Dewan Pers (18/2). 

pers tolak RUU Cipta Kerja 

Agus Sudibyo, anggota Dewan Pers menambahkan ," Tradisi baik yaitu kebijakan pers dirumuskan bersama-sama oleh unsur-unsur pers sebaiknya dipertahankan. Dan seharusnya UU Omnibus Law memperhatikan hal ini."

Keberatan lain adalah RUU Cipta Kerja menaikkan besaran denda pada pasal 18 ayat 1 dan 2 menjadi sebesar 2 milyar. Di UU Pers yang berlaku, besaran denda antara 100 sampai 500 juta. Urgensi menaikkan besaran denda ini yang dipertanyakan karena bagi sebagian perusahaan pers, denda sebesar itu terlalu besar. "Kami mendukung sanksi denda bagi perusahaan pers tapi jangan sampai besarnya terkesan menjadi balas dendam,"ujar Abdul Manan.  

Dalam konferensi pers (18/2), Agung Dharmajaya (Dewan Pers) menyatakan bahwa selama ini Dewan Pers belum pernah diajak bicara oleh pemerintah terkait pasal-pasal pers di RUU Cipta Kerja. Imam Wahyudi dari IJTI menutup konferensi pers dengan mengatakan, "Kami akan segera beri masukan ke pemerintah dan DPR." (D02)

Politik Lainnya