AJI Desak Pemerintah Transparan Soal Covid-19

Independen --- Lonjakan drastis jumlah pasien positif corona dalam seminggu serta simpang siurnya informasi korban, membuat AJI (Aliansi Jurnalis Independen) Indonesia mendesak pemerintah agar lebih terbuka dan transparan. 

Dalam rilisnya, organisasi jurnalis ini mencatat pengumuman pertama kali adanya korban meninggal (1 orang) dan 2 dinyatakan sembuh pada 11 Maret 2020.  Tapi setelah itu jumlahnya terus bertambah cepat. Pada 13 Maret, jumlah korban meninggal menjadi 4 orang. Keesokan harinya, jumlahnya bertambah menjadi 5 orang, dan sebanyak 7 orang pada 17 Maret. Berdasarkan data terakhir yang dirilis juru bicara pemerintah pada 18 Maret 2020, jumlah korban meninggal sudah melonjak drastis menjadi 19 orang. Jumlah korban yang positif virus 227 orang, yang sembuh 11 orang. 

Menurut Abdul Manan, ketua umum AJI Indonesia, "Penambahan jumlah secara signifikan ini sebenarnya tidak terlalu mengejutkan. Pada saat korban meninggal dikatakan ada 7 orang, sebenarnya jumlahnya lebih dari itu karena sejumlah daerah mencatat ada pasien yang meninggal karena virus yang belum ada vaksinnya. "

Kesimpangsiuran informasi antara yang terjadi di lapangan menimbulkan kebingungan publik maupun jurnalis yang meliput. Hal ini dapat memicu ketidakpercayaan, karena mengesankan ada sesuatu yang hendak ditutup-tutupi.

"Selain simpang siur soal jumlah penderita, pemerintah juga tidak transparan dalam menyebutkan lokasi sebaran penderita Covid-19,"ujar Revolusi Riza, Sekretaris Jenderal AJI Indonesia. 

Melihat ketidakjelasan dan kesimpangsiuran informasi saat virus Corona makin luas penyebarannya, AJI diwakili oleh Abdul Manan mendesak pemerintah agar," Pemerintah perlu lebih transparan dalam menyampaikan informasi soal Covid-19.  Pemerintah juga perlu membuka riwayat perjalanan pasien positif Covid-19, menyediakan peta sebaran, dan mengumumkan pejabat publik yang positif Covid-19. "

Selain soal informasi, AJI Indonesia juga menyoroti soal pelayanan kesehatan terkait Covid-19. Belajar dari pengalaman sejumlah jurnalis yang sempat berinteraksi dengan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang positif corona, dan berinisiatif memeriksa diri, ternyata tidak mudah mendapatkan layanan. Karena itu Abdul Manan mengatakan," Pemerintah perlu memiliki prosedur yang jelas dan mengumumkannya kepada publik tentang tata cara pemeriksaan Covid-19 bagi yang merasa memiliki gejala terinfeksi virus ini. Termasuk memastikan kesiapan dari fasilitas kesehatan (Rumah sakit dll.) yang menjadi rujukan untuk pemeriksaan." (D02)

Politik Lainnya