Tolak Darurat Sipil, Desak Darurat Kesehatan 

Tolak Darurat Sipil, Desak Darurat Kesehatan 
Foto: Dok : akun Youtube sekretariat Presiden

Independen --- Presiden Jokowi pada awal Rapat Terbatas (30/3)  meminta pembatasan sosial yang lebih tegas dan didampingi kebijakan darurat sipil. Permintaan Presiden tentang darurat sipil ini sontak mendapatkan penolakan dari banyak pihak. 

"Pemerintah belum saatnya menerepkan keadaan darurat sipil atau darurat militer. Presiden Jokowi harus berpijak kepada UU No 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana dan UU No 6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dalam menanggulangi permasalahan wabah COVID-19, " demikian rilis yang dikeluarkan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan. Koalisi ini terdiri dari beberapa lembaga seperti 
ELSAM, Imparsial, LBH Jakarta, LBH Masyarakat, LBH Pers, ICW, PBHI, PILNET Indonesia, KontraS.

"Lebih baik jika Presiden mengeluarkan Keppres penetapan status bencana nasional yang akan menjadi payung hukum penerapan kebijakan pembatasan sosial, "kata Anton Aliabas mewakili Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan

Sementara itu, 45 lembaga non pemerintah yang menamakan diri Koalisi Masyarakat Sipil, mendesak pemerintah agar segera menetapkan status kedaruratan kesehatan masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018. 

"Penetapan ini harus meletakkan otoritas tertinggi dalam upaya penanggulangan Covid-19 berada di otoritas kesehatan; bukan dalam wujud darurat sipil apalagi darurat militer. Pelibatan Kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) harus dilakukan dengan proporsional dan profesional, "demikian pernyataan Abdul Manan , Ketua Umum AJI Indonesia yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil. 

Koalisi ini juga menyoroti soal penentuan prioritas. Pemerintah sebaiknya memprioritaskan pembenahan pelayanan kesehatan bagi mereka yang terdampak Covid-19; memastikan dan mendistribusikan secara proporsional persediaan alat pelindung diri, obat-obatan, terutama obat-obatan esensial seperti ketersediaan ARV, dan perlengkapan lainnya yang dibutuhkan. 

Sedangkan untuk kepentingan masyarakat luas, pemerintah sebaiknya memperhatikan mulai langkanya sejumlah barang seperti vitamin, obat-obat dasar seperti paracetamol, antiseptik termasuk hand sanitizer dan menjamin ketersediaan pangan, air, listrik, bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama kelas sosial ekonomi bawah yang paling terdampak. 

Alihkan Anggaran Negara

Sementara itu Seknas FITRA (Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran) mendesak  pemerintah segera mengeluarkan Perppu tentang APBN 2020 dengan memasukkan realokasi anggaran untuk Bencana Non-Alam. Penanggulangan pandemi Covid-19 sudah pasti memerlukan anggaran dana yang besar. 

Sampai bulan Februari 2020 belum banyak anggaran negara yang tersalurkan, sehingga bisa dialihkan untuk penanganan Covid-19. Dalam catatan Seknas FITRA (per 29 Februari 2020) : 

- Realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sampai dengan Februari 2020 baru sebesar Rp 117,68 triliun atau 13,73 persen dari pagu APBN 2020 Rp 856,95 triliun,
- Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik (Rp 72,24 triliun) belum ada realisasi penyaluran 
- Penyaluran DAK Nonfisik baru terealisasi sebesar Rp 11,56 triliun atau 8,87 persen dari pagu alokasi Rp 130,27 triliun.
- Realisasi Dana Desa baru Rp 1,66 triliun atau 2,31 persen dari pagu APBN 2020 Rp 72 triliun. 

Memindahkan alokasi dana negara untuk pandemi Covid-19 membutuhkan perubahan RAPBN 2020. Lazimnya perubahan ini memerlukan persetujuan DPR lewat perubahan UU. Namun mengingat situasi genting, Seknas FITRA mengusulkan berupa Perppu.  

Namun Seknas FITRA mengingatkan perlunya transparansi dan pengawasan yang kuat dalam menggunakan dana untuk bencana agar tidak terjadi tindak pidana korupsi. 

Pemerintah pusat dan daerah harus mempublikasikan penggunaan anggaran untuk penanganan Covid-19, karena dengan keterbukaan atau transparansi dapat meminimalisir terjadinya tindak pidana korupsi, " kata Misbah Hasan, Sekjen Seknas FITRA. (D02)

Politik Lainnya