Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Keterlibatan TNI

Embed from Getty Images

Independen --- Penerapan PSBB yang diperketat oleh Gubernur Anies Baswedan mendapat protes dari Koalisi Masyarakat Sipil , khususnya dalam pelibatan TNI. Dalam keterangannya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan bahwa bagi yang menolak isolasi di tempat-tempat yang ditetapkan akan dijemput untuk dilakukan isolasi terkendali secara paksa oleh petugas kesehatan serta aparat kepolisian dan TNI.

Koalisi Masyarakat Sipil mengritik bahwa bahwa pelibatan TNI dalam mekanisme penjemputan orang-orang positif Covid-19 untuk dilakukan isolasi terkendali adalah berlebihan. “Pasalnya, mekanisme tersebut bukanlah wewenang TNI dan terkesan sebagai jalan pintas untuk memastikan ketaatan publik melalui keberadaan TNI daripada mengedepankan pendekatan persuasif yang humanis,”kata Sasmito Madrim  dari AJI, salah satu organisasi tergabung dalam Koalisi.

Sejak awal kemunculan Covid-19 di Indonesia, Koalisi telah mencatat beberapa kebijakan Negara yang memberikan banyak peran kepada TNI di luar tupoksi dan keahliannya dalam menangani pandemi alih-alih mengacu pada otoritas kesehatan yang memiliki kepakaran dalam penanganan pandemi. Adapun pelibatan TNI pun terdapat pada sektor-sektor yang sangat vital, di antaranya:

1. Pelibatan dalam pengkondisian masyarakat menuju kenormalan baru melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2020 yang menginstruksikan Panglima TNI untuk memberi bantuan kepada kepala daerah dalam bentuk pengerahan pasukan TNI aktif.

2. Pembuatan obat Covid-19 bersama BIN dan Universitas Airlangga yang tidak transparan hingga tidak lolos uji klinik BPOM.

Tindakan menjemput paksa pasien Covid-19 untuk keperluan isolasi adalah tugas yang mampu dilaksanakan oleh petugas kesehatan dengan dibantu oleh aparat kepolisian dan satuan polisi pamong praja sehingga tidak lagi membutuhkan keterlibatan aparat TNI.  Koalisi mengingatkan kembali pada Pemerintah mengenai posisi TNI sebagai lembaga pertahanan negara yang seharusnya difokuskan pada kerja-kerja pertahanan, demikian siaran pers yang diterima redaksi Independen.id.

Koalisi Masyarakat Sipil ini terdiri dari beberapa organisasi masyarakat, yaitu  Aliansi Jurnalis Independen, Indonesia Corruption Watch, Jurnalis Bencana dan Krisis (JBK),  Hakasasi id, Kios Ojo Keos, Koalisi Warga Lapor COVID-19, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Masyarakat, Lokataru, Perhimpunan Pendidikan Demokrasi (P2D), Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Transparency International Indonesia (TII), Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), WatchDoc, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Yayasan Perlindungan Insani,  RUJAK Center for Urban Studies

Politik Lainnya