Sudah Diingatkan, Covid-19 Akan Naik Usai Pilkada 2020

Sudah Diingatkan, Covid-19 Akan Naik Usai Pilkada 2020

Independen --- Pilkada 2020 sudah usai pada 9 Desember 2020 lalu. Penyelenggara pemilu klaim tingkat partisipasi pemilih meningkat menjadi  76,09%. Capaian ini membanggakan, demikian menurut rilis dari KPU. Namun Pilkada ini menyisakan 135 gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Jumlah gugatan ini cukup tinggi mengingat Pilkada dilakukan di 270 daerah. Rata-rata separuh dari pilkada terjadi gugatan.

Hal lain yang tidak dihitung adalah dampak Pilkada pada kenaikan angka pasien Covid-19. Memang tercatat ada 70 pasangan calon terkena Covid-19 (data Novermber 2020) dan  tercatat 5 orang meninggal dunia. Mereka yang meninggal adalah calon Bupati Berrau, calon Bupati Bangka Tengah, calon walikota Bontang, lalu pada saat Pilkada berlangsung 9 Desember 2020, calon Bupati Barru juga meninggal dunia karena Covid-19  Terakhir adalah bupati terpilih Pematangsiantar yang meninggal di awal Januari 2021 lalu. Sementara itu penyelenggara pemilu tercatat setidaknya ada 100 orang terpapar Covid-19 termasuk Ketua KPU Arief Budiman.

Hal tersebut adalah yang tercatat, namun belum ada catatan soal berapa banyak kenaikan pasien Covid-19 karena Pilkada 2020, baik itu karena datang kampanye atau saat pencoblosan. Tetapi bila melihat grafik nasional Satgas Covid-19, sejak tanggal 9 Desember 2020 (6.058 pasien baru) pertambahan pasien terpapar Covid-19 selalu di atas angkat 6.000 bahkan mencapai puncak tertinggi di 16 Januari lalu yaitu 14.224 orang. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan pasien Covid-19 saat ini hingga rumah sakit tidak mampu menampung, tidak semata karena liburan panjang akhir tahun. Tetapi kenaikan pasien ini sudah terjadi di masa-masa kampanye dan pencoblosan Pilkada. Di masa kampanye September - November, tren pasien Covid-19 terus naik di rata-rata 4.000 - 5.000 perhari. Bandingkan dengan Juni - Agustus 2020 yang angka rata-rata per hari 1.000 - 2.000 pasien baru.

Kritik pada penyelenggaran Pilkada sebenarnya sudah berulang kali disuarakan masyarakat sipil. Suara-suara meminta penundaan Pilkada dengan alasan pandemi sudah diingatkan para ahli. Seperti dalam diskusi yang diselenggarakan AJI Indonesia pada bulan Oktober 2020. Diskusi yang bertema  Media, Pilkada: Antara Peran Kritis dan Ancaman Infeksi, menghadirkan pembicara Fritz Edward Siregar dari Bawaslu RI, Nurul Amalia Salabi, peneliti  dari Perludem, Pandu Riono seorang ahli epidemiologi Universitas Indonesia dan Revolusi Riza Sekjen AJI Indonesia. Dalam diskusi ini sudah diingatkan resiko Covid-19 pada penyelenggaran Pilkada 2020. Simak video dokumentasi diskusi ini : 

 

Umum Lainnya