Bantu kami terus meneliti dan menginformasikan. Kami sangat berterima kasih kepada semua yang telah mendukung kami

donasi sekarang

Data Jurnalis Penerima Vaksin Bocor, AJI Protes Kementerian Kesehatan

Data Jurnalis Penerima Vaksin Bocor, AJI Protes Kementerian Kesehatan
Foto: sumber: Bayu/Independen
Suasana vaksinasi jurnalis di Jakarta

Independen --- Vaksinasi di Indonesia memasuki tahap II yang memprioritaskan pada lansia, aparat TNI/Polri, ASN dan pekerja publik termasuk para jurnalis. Vaksinasi untuk jurnalis sudah dimulai sejak tanggal 25 Februari 2021 di Jakarta. Vaksinasinya berjalan lancar, tetapi terjadi kebocoran data pribadi para jurnalis yang menerima vaksin.

Kebocoran data pribadi para jurnalis penerima vaksin ini meliputi data berisi nama, tempat tanggal lahir, nomor induk kependudukan, alamat, nomor telepon, asal organisasi dan media, serta usia. Dokumen yang berbentuk file excel tersebut beredar di publik, termasuk di sejumlah grup Whatsapp jurnalis pada saat vaksinasi pertama di akhir Februari 2021 dan kedua di pertengahan Maret 2021.

Terkait bocornya data pribadi para jurnalis, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia memprotes keras kepada Kementerian Kesehatan sebagai penanggung jawab pelaksanaan vaksinasi nasional sekaligus walidata penerima vaksin.

“Kami berpandangan beredarnya dokumen tersebut membuat data pribadi jurnalis rentan disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Terlebih data pribadi merupakan aset yang bernilai tinggi di era big data dan ekonomi digital,”ujar Sasmito Madrim, Ketua Umum AJI Indonesia.

Menurut Sasmito, meskipun Indonesia belum memiliki Undang-undang Perlindungan Data Pribadi, pemerintah berkewajiban untuk melindungi data pribadi warga negaranya. Aturan umum tersebut setidaknya dapat ditemukan dalam Pasal 28 G dan Pasal 28 H ayat 4 UUD 1945.

Pasal 28 G UUD 1945 yang berbunyi, "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi."

Sedangkan Pasal 28 H ayat 4 berbunyi, "Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun."

Karena itu  AJI Indonesia meminta Kementerian Kesehatan dan institusi di bawahnya untuk mengevaluasi soal perlindungan data pribadi penerima vaksin Covid-19, serta ditindaklanjuti dengan membuat sistem perlindungan data pribadi untuk para penerima vaksin berikutnya.

AJI Indonesia juga meminta Kementerian Kesehatan untuk mengusut dan memberi sanksi pada pejabat yang bertanggung jawab atas kebocoran data pribadi para jurnalis tersebut.

Kementerian Kesehatan lewat juru bicaranya dr. Siti Nadia Tarmizi M.Epid merespon kritik AJI tersebut dengan menyatakan bahwa bukan di pihak Kementerian Kesehatan yang membocorkan data tersebut.

“Kami dapat data dari institusi terkait  baik PWI, AJI dan Dewan Pers ya, “ujar Siti Nadia Tamizi kepada Independen.id.

Siti Nadia menjamin Kementerian Kesehatan tidak membuka data pribadi penerima vaksin. Data hanya diberikan pada institusi atau lembaga yang berwenang.  Mengenai perbaikan keamanan data ke depan, Siti Nadia meminta kerjasama yang lebih baik dengan institusi terkait seperti Dewan Pers untuk memastikan data tersebut sampai pada sasaran. Karena untuk memastikan data apakah benar awak media atau pemberi pelayanan publik, hanya institusi terkait seperti Dewan Pers yang bisa memastikan.

Lintang Setianti peneliti dari ELSAM (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat) menyebut kasus kebocoran data jurnalis tersebut makin menguatkan  perlunya UU Perlindungan Data Pribadi.

Karena saat terjadi kebocoran data membutuhkan technical expertise untuk membuktikan bahwa ada  kerugian di korban.  Sementara hukum positif yang  berlaku saat ini, pembuktian dibebankan pada korban sehingga sulit untuk membawa ke ranah hukum.

Untuk antisipasi ke depan, Lintang Setianti menyarankan, “Harus diatur jelas mengenai alur data, siapa yang mengumpulkan dan memroses data untuk menentukan posisi pengendali dan pemroses untuk mengatur tanggung jawab, melimitasi kewenangan supaya sesuai dengan prinsip-prinsip HAM.” (D02)

Umum Lainnya