Independen --- Orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) atau Orang dengan Skizofrenia membutuhkan pengobatan yang intensif. Sayangnya pasien ODGJ atau ODS di Bali tak lagi mudah mendapatkan pelayanan itu, setelah program kesehatan Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM) terintegrasi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Sebelumnya, cukup berbekal KTP Bali, masyarakat dapat mengakses kesehatan, saat ini tidak demikian, selengkapnya baca Tak Terdata Lagi Setelah Integrasi. 

Banyak pasien ODGJ yang tidak tertangani dengan baik di Bali. Hasil penelusuran BaleBengong belum ada data detail pemetaan ODGJ dan ODS di seluruh Bali. Pemerintah hanya mencatat pasien ODGJ yang dirawat di Rumah Sakit Jiwa Bangli tahun ini sampai Mei 2017 sebanyak 448 orang pasien baru rawat inap dan jalan.

Data lebih baik dimiliki Pemerintah Kota Denpasar yang mencatat ODGJ nama dan alamat (by name by address) karena memiliki pelayanan di rumah (homecare) oleh puskesmas. Hingga awal tahun 2017 jumlah yang terdata sekitar 400 orang. Tetapi jumlah ini hanya berdasar mereka yang bisa mengakses layanan kesehatan saja. Mereka didaftarkan sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bali. Namun, baru sebagian yang mendapat kartu KIS sebagai tanda sudah terdaftar akses JKN. Selengkapnya baca Apakah Penerima JKN Tepat Sasaran?

Berbagai upaya dilakukan komunitas untuk membantu pasien ODGJ dan ODS yang tidak mendapatkan akses layanan kesehatan karena persoalan pendataan. Seperti yang dilakukan Komunitas Peduli Skizofrenia Indonesia (KPSI) simpul Bali. Mereka membangun Rumah Berdaya. Sesuai namanya rumah ini menjadi ruang terapi bagi pasien ODGJ dan ODS dengan membuat karya seperti dupa, sabun, membuka jasa cuci motor dan melakukan aktivitas seni seperti melukis dan membuat kerajinan tangan. Hasilnya kembali ke mereka. Selengkapnya baca Saling Mendukung untuk Menguatkan Mental.