Oleh: Tim Independen
INDEPENDEN- Skor Kebebasan Pers di Indonesia memburuk dari tahun ke tahun. Laporan terbaru dari Reporter Without Borders (RSF), organisasi nirlaba internasional yang fokus pada perlindungan hak atas kebebasan informasi menunjukan Indeks kebebasan pers untuk Indonesia menurun, dari yang semula menempati peringkat ke-111 (51,15 poin) pada 2024 melorot ke posisi 127 (44,13 poin) pada 2025. Poin tersebut menempatkan kebebasan pers di Indonesia dalam kategori “sulit”. Ini menjadi sinyal serius yang mencerminkan menurunnya kualitas demokrasi dan semakin rapuhnya ekosistem media nasional.
“Indikator ekonomi pada Indeks Kebebasan pers Dunia RSF kini berada pada titik terendah–belum pernah terjadi sebelumnya–dan kritis, lantaran penurunannya terus berlanjut pada 2025. Akibatnya, kondisi kebebasan pers global kini diklasifikasikan sebagai situasi yang “sulit” untuk pertama kalinya dalam sejarah Indeks,” tulis RSF dalam pernyataan tertulisnya, Jumat, 2 Mei 2025.
Kondisi tersebut bukan saja terjadi di Indonesia. Analisis RSF di kawasan Asia Pasifik menemukan bahwa kebebasan pers dan akses ke sumber berita yang kredibel sangat terganggu oleh dominasi rezim–yang seringkali otoriter–yang secara ketat mengendalikan informasi–kerap kali melalui tekanan ekonomi. Di banyak negara, pemerintah memiliki kendali ketat atas kepemilikan media sehingga memungkinkan mereka untuk ikut campur dalam pilihan redaksi.
Selain itu–masih berdasarkan analisis RSF pada 2025–di beberapa negara, konsentrasi kepemilikan media yang berada dalam cengkeraman para elit politik mengancam keberagaman media. Temuan lain, media independen di negara-negara demokrasi mapan juga menjadi korban tekanan ekonomi. Misalnya di Taiwan dan Australia.
Situasi ini menjadi pemantik Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital Untuk Jurnalisme Berkualitas (KTP2JB) berkolaborasi dengan Indonesian Institute of Journalism (IIJ) menggelar serangkaian kegiatan untuk memperingati Hari Kebebasan Pers Sedunia 2025 di kawasan Taman Ismail Marzuki, Jakarta pada 3-4 Mei 2025. Mengusung tema “Media Sustainability: Strengthening Democracy and Public Trust” kegiatan ini bukan sekadar seremoni, namun menjadi seruan penting untuk menjaga keberlangsungan media independen di tengah gelombang tekanan politik, ekonomi dan digital.
Media yang independen dan berkelanjutan diharapkan semakin berperan sebagai salah satu pilar demokrasi, literasi publik dan, akuntabilitas sosial ekonomi. Pada gilirannya, media bakal memperkuat demokrasi dan menjadi rujukan informasi yang memperkuat kepercayaan publik.
"Di era digital, tantangan terhadap keberlangsungan jurnalisme berkualitas semakin besar. Oleh karena itu, kolaborasi antara media, pemerintah, dan masyarakat sangat penting untuk memastikan bahwa jurnalis dapat terus bekerja dengan integritas tanpa tekanan atau ancaman," ujar Ketua KTP2JB Suprapto, Jumat, 2 Mei 2025.
“Saya mengajak semua pihak untuk bersama-sama mendukung peringatan Hari Kebebasan Pers Sedunia pada 3-4 Mei di TIM. Ini adalah momentum untuk memperkuat komitmen kita dalam melindungi kebebasan pers dan memperjuangkan ekosistem jurnalisme yang lebih adil dan berkelanjutan."
Acara yang digelar selama dua hari tersebut mempertemukan jurnalis, praktisi media, akademisi, mahasiswa, pemerintah dan platform digital untuk berdiskusi, bertukar ide dan mencari solusi konkret. Ada beragam kegiatan dilaksanakan mulai dari seminar, diskusi publik, lokakarya jurnalisme, jalan sehat (funwalk), hingga bazaar media. Harapannya, pelbagai acara ini bukan seremonial belaka, melainkan juga jadi ajang pertemuan bertukar ide
“Sebagai panitia kegiatan, saya sadar bahwa kondisi pers hari ini tidak baik-baik saja. Termasuk demokrasi juga sedang menghadapi tantangan yang luar biasa. Tapi sebagai komunitas pers, kita harus optimistis,” ungkap Sasmito Madrim, Ketua Panitia yang juga menjabat Koordinator Bidang Pelatihan dan Program Jurnalisme Berkualitas-KTJP2JB, Jumat, 2 Mei 2025
“Tantangan boleh apa saja, tapi kita harus selalu merespons dengan sikap dan kebijakan terbaik untuk keberlanjutan media,” tambah Sasmito lagi.
Helatan memperingati Hari Kebebasan Pers Sedunia 2025 ini diharapkan mampu menjadi wadah untuk memperkuat peran media sebagai pilar demokrasi dan mendukung keberlanjutan media di tengah disrupsi digital. Sasmito meyakinkan, kolaborasi antara media, pemerintah, platform digital, akademisi dan masyarakat akan mampu menciptakan ekosistem informasi yang lebih sehat dan kredibel.
“Dengan kompleksitas tantangan industri media, ruang-ruang perjumpaan offline antar-pemangku kepentingan seperti ini perlu lebih sering dilakukan. Tidak hanya untuk momen refleksi bersama-sama, tapi juga sering-sering membahas, memunculkan ide yang bisa dikonkretkan,” pungkas Sasmito.
