Hukum dan HAM

Kasus bunuh diri anak ini merupakan salah satu puncak gunung es masalah ekonomi sosial dan budaya (EKOSOB) di Indonesia

Proses legislasi berlangsung tertutup, membahas pasal yang terpilih dan tidak substansial, dan bahkan memuat klaim keliru atas nama organisasi masyarakat sipil

Alih-alih menempuh hak jawab, Menteri Pertanian Amran Sulaiman menggugat Tempo Rp200 miliar atas poster “Poles-Poles Beras Busuk”. Meski Tempo telah mengikuti rekomendasi Dewan Pers, gugatan tetap dilayangkan. LBH Pers menyebut ini sebagai ULAP—upaya hukum yang bisa memiskinkan media dan membungkam kritik. Jika dibiarkan, siapa pun yang bersuara bisa dibuat bangkrut.

Lonjakan konflik agraria di Indonesia kembali menyalakan alarm bahaya. Sepanjang 2024, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat 295 kasus dengan luas dampak lebih dari satu juta hektare tanah. Dari perkebunan sawit hingga proyek strategis nasional, tanah rakyat terus terdesak oleh investasi besar. Apakah reforma agraria masih sekadar janji?

Penangkapan massal pasca demo Agustus 2025 berbuntut panjang. YLBHI mengungkap praktik pelanggaran HAM yang sistematis, dari kriminalisasi hingga penyiksaan.

Penangkapan para aktivis pasca-aksi protes yang berujung ricuh cacat hukum karena melewati sejumlah prosedur penting

Jurnalis dipukul, ditangkap, hingga disiram air keras saat meliput aksi. AJI: “Ini pembungkaman pers yang mengulang praktik represif Orde Baru.”

Solusi mengembalikan kepercayaan terhadap polisi adalah melakukan reformasi secara total di institusi kepolisian