Independen- Film dokumenter eksplanatori bertajuk “Dirty Vote” resmi dirilis di kanal YouTube Dirty Vote, Minggu (11/02/2024) pukul 11.00 WIB. Hingga Senin (12/02/2024) pukul 06.50 WIB, persis 16 jam sejak dirilis menembus 2.966.448 tayangan.
Ini mengalahkan rekor film-film dokumenter ataupun mainstream di Indonesia lainnya, yang membutuhkan berhari-hari untuk menembus satu juta penayangan.
Film yang dirilis koalisi masyarakat sipil ini menyoroti desain kecurangan pemilu yang akan dihelat Rabu, 14 Februari 2024 mendatang. Ada tiga ahli hukum tata negara yang membintangi film ini, yaitu Zainal Arifin Mochtar, Bivitri Susanti, dan Feri Amsari. Ketiganya menerangkan berbagai instrumen kekuasaan yang telah digunakan untuk tujuan memenangkan pemilu sekalipun prosesnya menabrak hingga merusak tatanan demokrasi.
Ketiga ahli tata negara ini menunjukkan adanya kekuasaan yang kuat dengan infrastruktur yang mumpuni, tanpa malu-malu mempertahankan status quo secara telanjang di hadapan rakyat. Bentuk-bentuk kecurangannya diurai dengan analisis hukum tata negara.
Misalnya penjelasan tentang strategi pemenangan satu putaran yang menjadi ambisi pasangan calon presiden No 2 Prabowo-Gibran.
Salah satu ahli tata negara Zainal Arifin Mochtar dengan lugas mengatakan bahwa secara implementasi target tersebut tidak mudah dilaksanakan karena dua persyaratan berat, yaitu salah satu kontestan harus memenangkan lebih dari 50 persen suara, dan jumlah 50 persen suara itu tersebar setidaknya di 20 provinsi dari 38 provinsi Indonesia.
Namun Zainal memberikan fakta bahwa pemerintahanPresiden Joko Widodo sudah mempersiapkan kebutuhan tersebut dengan mengangkat penjabat gubernur/ walikota dan bupati. Banyak dari penjabat gubernur ini merupakan “orang dekat” presiden termasuk yang menduduki posisi strategis di Istana Negara sebelumnya.
Fokus lainnya di film ini adalah ketidaknetralan presiden, menteri dan ASN, penggunaan fasilitas negara untuk berkampanye, posisi aparatur desa yang terjepit, posisi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu yang tidak berdaya karena tersandera kepentingan, dan penyaluran bantuan sosial yang sangat masif menjelang pemilu.
Endingnya Dirty Vote ini menunjukkan detik-detik keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengizinkan putra presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden. Ketiga ahli tata negara ini mendapatkan pengalaman yang berbeda dalam proses namun memiliki kesimpulan yang nyaris sama: keputusan MK ini tidak lazim dan janggal dalam ilmu ketatanegaraan juga telah menciderai demokrasi.
Selain penjelasan yang cukup menarik, detil dan lugas, Dirty Vote juga didukung data, kliping berita, bahkan rekaman ekslusif yang selama ini tidak pernah muncul dipublik. Termasuk rekaman pembicaraan anggota KPU mengenai beberapa partai kontestan pemilu yang “dipaksa” lulus untuk ikut pemilu sebagai strategi memecah suara partai yang sudah ada.
Bivitri Susanti mengatakan, Dirty Vote merupakan rekaman sejarah tentang kerusakan demokrasi negara ini pada suatu saat, di mana kekuasaan disalahgunakan secara begitu terbuka oleh orang-orang yang dipilih melalui demokrasi itu sendiri.
“Bercerita tentang dua hal. Pertama, tentang demokrasi yang tak bisa dimaknai sebatas terlaksananya pemilu, tapi bagaimana pemilu berlangsung. Bukan hanya hasil penghitungan suara, tetapi apakah keseluruhan proses pemilu dilaksanakan dengan adil dan sesuai nilai-nilai konstitusi. Kedua, tentang kekuasaan yang disalahgunakan karena nepotisme yang haram hukumnya dalam negara hukum yang demokratis,” katanya.
Bivitri mengingatkan, sikap publik menjadi penting dalam sejarah ini. Apakah praktik lancung ini akan didiamkan sehingga demokrasi yang berorientasi kekuasaan belaka akan menjadi normal yang baru?
“Atau kita bersuara lantang dan bertindak agar republik yang kita cita-citakan terus hidup dan bertumbuh. Pilihan Anda menentukan,” katanya.
Pesan yang sama disampaikan oleh Feri Amsari. Menurutnya, esensi pemilu adalah rasa cinta tanah air. Menurutnya, membiarkan kecurangan merusak pemilu sama saja merusak bangsa ini.
“Dan rezim yang kami ulas dalam film ini lupa bahwa kekuasaan itu ada batasnya. Tidak pernah ada kekuasaan yang abadi. Sebaik-baiknya kekuasaan adalah, meski masa berkuasa pendek, tapi bekerja demi rakyat. Seburuk-buruknya kekuasaan adalah yang hanya memikirkan diri dan keluarganya dengan memperpanjang kuasanya,” jelas Feri.
Dokumenter Dirty Vote disutradarai oleh Dandhy Dwi Laksono. Ini merupakan film keempat yang disutradarainya yang mengambil momentum pemilu. Pada tahun 2014, Dandhy melalui rumah produksi WatchDoc merilis film Ketujuh, saat itu di mana kehadiran Jokowi dielu-elukan sebagai sosok pembawa harapan baru.
Pada tahun 2017, Dandhy menyutradarai Jakarta Unfair tak lama menjelang Pilkada DKI Jakarta. Dua tahun kemudian, film Sexy Killers tembus 20 juta penonton di masa tenang pemilu 2019. Sexy Killers membongkar jaringan oligarki yang bercokol pada kedua pasangan calon yang berlaga saat itu, Jokowi – Maruf Amin versus Prabowo-Hatta.
Seyogyanya, menurut Dandhy, Dirty Vote akan menjadi tontonan yang reflektif di masa tenang pemilu. Diharapkan tiga hari menjelang hari pemilihan yang krusial, film ini akan mengedukasi publik serta memberikan banyak ruang dan forum diskusi yang digelar.
"Ada saatnya kita menjadi pendukung capres-cawapres. Tapi hari ini, saya ingin mengajak setiap orang untuk menonton film ini sebagai warga negara." ungkapnya.
Berbeda dengan film-film dokumenter sebelumnya di bawah bendera WatchDoc dan Ekspedisi Indonesia Baru, Dirty Vote lahir dari kolaborasi lintas kelompok masyarakat sipil.
Ketua Umum SIEJ sekaligus produser, Joni Aswira mengatakan, dokumenter ini sesungguhnya juga memfilmkan hasil riset kecurangan pemilu yang selama ini dikerjakan koalisi masyarakat sipil. Biaya produksinya dihimpun melalui crowd funding, sumbangan individu dan lembaga.
“Biayanya patungan. Selain itu Dirty Vote juga digarap dalam waktu yang pendek sekali sekitar dua minggu, mulai dari proses riset, produksi, penyuntingan, hingga rilis. Bahkan lebih singkat dari penggarapan End Game KPK (2021),” katanya.
Selain itu ada 20 lembaga lain yang terlibat kolaborasi dalam film ini ialah: Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Bangsa Mahardika, Ekspedisi Indonesia Baru, Ekuatorial, Fraksi Rakyat Indonesia, Greenpeace Indonesia, Indonesia Corruption Watch, Jatam, Jeda Untuk Iklim, KBR, LBH Pers, Lokataru, Perludem, Salam 4 Jari, Satya Bumi, Themis Indonesia, Walhi, Yayasan Dewi Keadilan, Yayasan Kurawal, dan YLBHI.
*)CATATAN REDAKSI : Konten sudah mengalami penambahan yang memperkaya berita pada pukul 08.10 WIB pada hari yang sama
