INDEPENDEN, Jakarta - Pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak gelombang kedua akan diselenggarakan 15 Februari mendatang di 101 daerah (7 provinsi, 76 kabupaten dan 18 kota). Jumlah daerah penyelenggara kali ini lebih sedikit dibandingkan pilkada serentak gelombang I (2015) yang mencapai 269 daerah (9 provinsi, 224 kabupaten dan 36 kota).
Meski demikian, kemungkinan eskalasi kekerasan dalam penyelenggaraan tak bisa dihindarkan. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memetakan sejumlah daerah rawan konflik pada Pilkada 2017. Pemetaan yang disebut sebagai Indeks Kerawanan Pilkada (IPK) bertujuan mendeteksi secara dini wilayah rawan konflik dan menentukan strategi serta antisipasi kerawanan pelaksanaan pilkada.
Dalam IPK, Bawaslu membaginya menjadi 3 dimensi kerawanan pemilu: Penyelenggaraan, Kontestasi dan Partisipasi. Lembaga ini juga menetapkan skor untuk membagi tingkat kerawanan, yaitu 0-1,99 kerawanan rendah, 2,00-2,99 kerawanan sedang, 3,00-5,00 kerawanan tinggi.
Pada tingkat pemilihan gubernur dan wakil gubernur, skor akhir menunjukkan terdapat tiga provinsi yang berada pada kategori kerawanan tinggi. Provinsi tersebut secara berurutan dari yang tertinggi yaitu Papua Barat (3,38), Aceh (3,32), Banten (3,13). Lihat tabel di bawah ini.
Pilkada di Papua Barat
Papua Barat dianggap sebagai provinsi paling tinggi tingkat konfliknya. Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum (KPU, 2017) jumlah penduduk di Papua Barat mencapai 715.361 jiwa, sedangkan jumlah daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 701.807 jiwa. Papua Barat memiliki 13 kabupaten/kota, 219 kecamatan dan 1.827 kelurahan/desa.
Papua Barat saat ini memiliki 3 pasangan calon kepala daerah yang akan maju dalam Pilkada 2017. Mereka adalah pasangan Dominggus Mandacan – Mohamad Lakotani, Irene Manibuy – Abdullah Manaray, dan Stepanus Malak – Ali Hindom.
Berdasarkan IPK yang dilansir Bawaslu, kerawanan yang perlu diperhatikan di Pilkada Papua Barat adalah integritas dan profesionalitas penyelenggara pemilu (KPUD dan Panwas). Integritas dan profesionalitas KPUD dan Panwas Papua Barat sangat dipengaruhi oleh aksi kekerasan terhadap mereka, berupa teror maupun ancaman.
Wilayah di Papua Barat yang sangat kritis terhadap konflik suku, agama, ras dan golongan (SARA) adalah Tolikara, Nduga, Intan Jaya, dan Lanny Jaya. Di Tolikara misalnya, pernah terjadi konflik berbasis agama yang menyebabkan kematian warga setempat.
Pilkada di Aceh
Sementara di Aceh, daerah pilkada 2017 dengan tingkat kerawanan konflik tertinggi kedua. Persoalan yang berkontribusi pada tingkat kerawanan adalah profesionalitas dan integritas KPUD, serta Panitia pengawas setempat. Mereka juga rawan mendapat kekerasan. Sementara pada level partisipasi, kerawanan tertinggi dikontribusikan oleh karakter lokal, serta keterlibatan masyarakat dalam pemilu.
Aceh memiliki jumlah penduduk sebanyak 5.101.473 jiwa. Aceh memiliki 23 kabupaten/kota, 289 kecamatan, serta 6500 kelurahan/desa. Mereka yang akan bertarung dalam Pilkada Aceh 2017 antara lain: Tarmizi Karim – Machsalmina Ali, Zakaria Saman – Teuku Alaidinsyah, Abdullah Puteh – Sayed Mustafa Usab, Zaini Abdullah – Nasaruddin, Muzakir Manaf – TA Khalid dan Irwandi Yusuf –Nova Iriansyah.
Aceh merupakan daerah bekas operasi militer. Saat ini diduga masih terdapat senjata api illegal yang masih tersebar di sana. Peristiwa teror senjata terakhir terjadi 15 November 2016 silam. Seseorang tak dikenal melemparkan granat jenis manggis di depan posko pemenangan calon wakil bupati Bener Meriah, Islah.
Pilkada di Banten
Provinsi dengan tingkat kerawanan tertinggi ketiga adalah Banten. Bawaslu mencatat, persoalan yang rawan terjadi di Pilkada Banten 2017 adalah kekerabatan politik calon, kampanye, dan pencalonan. Dua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Banten yang akan bertarung dalam pilkada 2017 antara lain Wahidin Alim – Andika Hazrumy dan Rano Karno – Embay Mulya Syarif.
Dalam kontestasi Pilkada Banten diartikan dalam pertarungan pro-dinasti dan anti-dinasti. Wahidin Alim menggandeng Andika, anak sulung dari bekas Gubernur Banten Atut Chosiyah. Atut sendiri menjadi gubernur Banten selama 2005 – 2014. Kini mendekam dalam penjara lantaran suap dalam Pilkada Lebak, Banten.
Ia pun menempatkan sejumlah kerabatnya menjadi kepala daerah di Banten. Sementara, Rano Karno calon petahana tidak terkait dengan kekerabatan Atut.
Pilkada Sulawesi Barat
Indeks Kerawanan Pilkada berikutnya diikuti oleh Sulawesi Barat dengan tiga pasangan calon, yaitu Ali Baal Masdar-Enny Anggraeni Anwar, pasangan Suhardi Duka-Kalma Katta dan Salim S. Mangga-Hasanudin Mas’ud. Bawaslu mencatat, kerawanan yang cukup tinggi di pilkada Sulawesi Barat adalah integritas dan profesionalitas KPUD dan Panwas setempat.
Pilkada Jakarta
Kerawanan konflik pilkada tertinggi kelima terjadi di Jakarta. Dalam catatan Bawaslu, proses pemilukada paling rawan terjadi di Jakarta adalah saat kampanye berlangsung, pencalonan dan peserta pemilu. Seperti diketahui dalam Pilkada Jakarta tiga pasangan calon bertarung. Mereka adalah Agus Harimurti Yudhoyono – Sylviana Murni, Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama – Djarot Saiful Hidayat dan Anies Baswedan – Sandiaga Salahuddin Uno.
Bawaslu menempatkan kerawanan konflik pilkada Jakarta di nomor urut ke lima atau masuk dalam kategori kerawanan sedang. Akan tetapi, jika melihat dua bulan belakangan ini, suhu politik di Jakarta cukup tinggi dengan isu agama.
Salah satunya kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan calon petahana Ahok. Kasus ini memancing emosi sebagian warga dan menimbulkan kericuhan wacana politik. Ditambah lagi fitnah-fitnah dan spekulasi yang berkembang di media sosial membuat konflik keberagaman di Jakarta makin membesar.
Pilkada Bangka Belitung
Sedangkan letak kerawanan Pilkada Kepulauan Bangka Belitung dalam catatan Bawaslu saat proses kampanye, dan kekerabatan politik calon. Pasangan yang akan maju dalam kontestasi Pilkada Babel di antaranya Rustam Effendi – Muhammad Irwansyah, Yusron Ihza Mahendra – Yusroni Yazid, Erzaldi Rosman Johan – Abdul Fatah serta Hidayat Arsani –Sukirman.
Pilkada Gorontalo
Provinsi dengan tingkat kerawanan pilkada paling ringan adalah Gorontalo. Namun, Bawaslu tetap memberi catatan kerawanan terhadap integritas dan profesionalitas penyelenggara pemilu dalam IPK di Gorontalo. Selain itu, Gorontalo juga rawan terhadap dinasti politik. Sebab, salah satu calon gubernurnya merupakan isteri dari bekas Gubernur Gorontalo, Fadel Muhammad yaitu Hana Hasanah.
Mereka yang akan menjalankan proses demokrasi untuk menjadi gubernur dan wakil gubernur di Gorontalo, yaitu Hana Hasanah – Toni Junus, Rusli Habibie (petahana) – Idris Rahim dan Zainuddin Hasan – Adhan Dhambea. Zainuddin Hasan adalah bekas bupati Puhowato Gorontalo dan Bulukumba Sulsel, sedangkan Adhan Dhambea bekas Walikota Gorontalo.
Kerawanan Konflik Pilkada Kabupaten/Kota 2017
Selain 7 provinsi, pilkada serentak juga dilaksanakan di 76 kabupaten dan 18 kota. Potensi kerawanan konflik di total 94 daerah ini pun tak bisa dihindarkan. Dari sederet indikator kerawanan pilkada, netralitas dari KPUD dan Panwas di tingkat kabupaten/kota menjadi sorotan utama dengan nilai bobot 11,9 persen.
Setelah itu, indikator kerawanan lainnya adalah penyalahgunaan wewenang KPUD dan Bawaslu Daerah (8,2 persen), penggunaan fasilitas negara (8,2 persen), kekerasan terhadap pemilih (7 persen), laporan tidak tercatatnya pemilih dalam DPT (6,3 persen), pelaporan praktik politik uang (6,3 persen), dinasti politik (5,4 persen) dan pengaruh pemuka agama/adat (4,9 persen).
M. Irham
