Independen --- Zainal Abidin menatap nanar dokumen tebal di hadapannya. Sembari mengacungkan jari dia mempertanyakan keberadaan permukiman warga RT 15 Loktunggul yang hilang di dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (Andal) PLTU Teluk Kadere tersebut.
“Padahal masih ada permukiman di sekitar lokasi PLTU,” kata Zainal.
Loktunggul masuk wilayah Kelurahan Bontang Lestari, Kecamatan Bontang Selatan. Jauh sebelum PLTU itu berdiri, kampung tersebut sudah lebih dulu eksis sejak 1975. Masyarakatnya hidup dari kekayaan laut Selat Makassar. Hanya dengan memancing di pinggir laut, warga sudah dapat ikan. Begitu pun dengan budidaya rumput laut. Namun, setelah pembangkit listrik itu beroperasi mereka harus melaut lebih jauh.
Zainal, 48 tahun, adalah ketua RT di wilayah tersebut. Penghapusan permukiman warga Loktunggul dari peta diketahuinya ketika membahas dokumen Amdal, saat sosialisasi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) PLTU Teluk Kadere medio 2015 di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur.
Saat itu Zainal kaget lantaran pada peta lokasi rencana pembangunan PLTU yang ditampilkan di proyektor, tidak menampilkan permukiman Loktunggul. Hal itu diperkuat dengan penjelasan PT Graha Power Kaltim (GPK), operator PLTU, yang saat sosialisasi menyampaikan jika di lokasi tempat mereka membangun PLTU tidak ada permukiman warga karena sudah direlokasi.
“Saya membantah. Saya bilang di sekitar lokasi itu masih ada permukiman warga. Itu saya sampaikan di depan para peserta sosialisasi. Ada kepala DLH provinsi juga waktu itu,” jelas Zainal saat Klub Jurnalis Investigasi (KJI) menyambangi kediamannya pada Minggu malam, 2 April 2023 lalu.
Menurut pria yang pernah berprofesi sebagai pendidik itu, meski di lokasi pembangunan PLTU memang sudah tidak ada rumah warga, namun penghapusan permukiman warga di sekitar pabrik dari peta dinilai tidak tepat. Mengingat di sekitar lokasi PLTU masih terdapat permukiman warga, khususnya warga RT 15 Loktunggul yang hanya berjarak beberapa meter dari lokasi PLTU.
Pada kesempatan yang sama Zainal juga mengaku menyanggah klaim pihak PT GPK yang menyebutkan jika hanya sedikit warga berprofesi sebagai nelayan. Padahal menurutnya, secara keseluruhan baik dari RT 13, 14 dan 15 mayoritas warganya merupakan nelayan. Di RT 15 yang dihuni 72 kepala keluarga, misalnya, 98 persen adalah nelayan. Baik nelayan tangkap maupun budidaya rumput laut.
Penghasilan warga dari hasil laut pun, kata Zainal, mencukupi kebutuhan hidup. Dia mencontohkan penghasilan sang kakak sebagai pembudidaya rumput laut. Sekali panen menghasilkan Rp12-14 juta.
“Setiap saya sanggah, mereka (GPK) selalu bilang akan evaluasi dan turun ke lapangan kembali,” kata Zainal.
Zainal mengaku tidak banyak yang dirinya sanggah dari berbagai klaim yang termuat di dokumen Andal itu, lantaran dirinya sendiri baru melihat dan membaca dokumen itu saat kegiatan sosialisasi berlangsung. Pun dengan fakta jika dirinya ternyata menjadi bagian dari Tim Komisi Penilai Amdal PLTU sebagai perwakilan masyarakat.
“Sebelumnya saya enggak tahu kalau jadi Tim Komisi Penilai Amdal, saya tahunya pas sudah di lokasi sosialisasi. Di sana baru disuruh tanda tangan surat persetujuannya,” terangnya.
Masuknya dirinya di Tim Komisi Penilai Amdal PLTU membuat Zainal heran. Pasalnya, selama pembuatan dokumen dirinya tidak pernah dilibatkan. Pun dimintai pendapat soal berbagai masalah dan kondisi di sekitar lokasi proyek.
Sembari sesekali menautkan kedua tangannya, Zainal bercerita jika kegiatan sosialisasi Amdal PLTU Teluk Kadere di Samarinda itu diketahuinya sehari sebelum kegiatan. Informasi itu, Zainal peroleh dari Rendy Irawan, Lurah Bontang Lestari kala itu.
“Pak Rendy bilang kita besok berangkat ya. Saya bilang ada apa, Pak? Dia bilang ada sosialisasi Amdal PLTU di Samarinda nanti ikut sama mobil saya saja. Ya sudah, besoknya saya berangkat. Ada dua mobil yang berangkat saat itu,” ujarnya.
Zainal mengaku, sosialisasi Amdal menghasilkan keputusan untuk menunda sementara pengesahan. Keputusan itu disampaikan DLH Kaltim menyusul sanggahan demi sanggahan yang disampaikan oleh dirinya. Sehingga dinilai perlu untuk direvisi.
“Setelahnya saya enggak pernah lagi dipanggil sampai PLTU ini dibangun,” ujarnya seraya tersenyum simpul.
Dihilangkannya Loktunggul dari peta diperkuat dokumen Andal PT Energi Unggul Persada (EUP) 2019 yang tim KJI peroleh. Dua perusahaan itu sama-sama beroperasi di Bontang Lestari. Dalam setiap lampiran peta di dokumen Andal PT EUP, masih terlihat permukiman di Loktunggul.
Peta lokasi proyek yang termuat di dokumen Andal PT EUP disusun bersumber dari keputusan Wali Kota Bontang No. 503/005/DPMTKPTSP/LOKASI/VII/2017, peta Rupa Bumi Indonesia skala 1:50.000, Foto Satelit WV Liputan Tahun 2015, peta Rencana Tata Ruang Kota Bontang berdasarkan Perda 11/2012, dan Peta Geologi Bersistem Provinsi Kalimantan Timur skala 1:250.000. Peta lokasi proyek PT EUP tersebut digambar oleh Apri Gunawan. Kemudian diperiksa dan disetujui oleh Lian Pongoh.
Sementara berdasarkan dokumen Andal PLTU Teluk Kadere 2015 yang tim KJI peroleh, pada peta lokasi memang tidak tampak permukiman Loktunggul. Peta tersebut disusun oleh CV Smart Teknik Consultant yang beralamat di Samarinda. Penyusunan peta lokasi itu dibuat berdasarkan Peta Administrasi Kota Bontang 2011, Peta Administrasi Kabupaten Kutai Timur 2011, dan hasil survei lokasi studi PT Graha Power Kaltim (GPK).
Permukiman Loktunggul juga tidak dimunculkan pada peta lokasi yang tercantum di dokumen Adendum Andal, Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) PLTU Teluk Kadere yang dikeluarkan pada 2019.
Peta lokasi itu disusun berdasarkan tujuh sumber. Di antaranya, peta Rupa Bumi Indonesia skala 1:50.000 edisi 2010 lembar 1916-12 Bontang dan 1916-21 Bontang Kuala, Badan Informasi Geospasial. Juga merujuk pada data survei lapangan 2019, dan data citra satelit resolusi tinggi SPOT 6 perekaman 2016.
Tidak dianggapnya Loktunggul oleh PLTU Teluk Kadere diperkuat dengan tidak adanya perhatian mereka kepada warga. Hingga 2020, kampung itu belum mendapat pasokan listrik, sehingga harus menggunakan generator set. Miris karena warga hidup berdampingan dengan pembangkit listrik. Baru pada 2021 sebanyak 235 warga RT 15 mendapat pasokan listrik PLN. Itu pun mereka harus membayar sekira Rp2 juta.
PT GPK bahkan enggan mempermudah warga untuk menikmati setrum PLN. Mereka tidak memberikan akses kabel PLN melalui lahan perkantoran. Padahal hanya itu akses yang bisa dilalui.
Lokasi Loktunggul memang terisolasi oleh PLTU. Pintu masuk perusahaan adalah satu-satunya akses darat untuk bisa ke kampung. Namun, Zainal bersama warga sudah mengantisipasi agar tidak semua lahan dikuasai perusahaan.
“Kami sengaja agar jalan lingkungan yang biasa kami lalui tidak dibebaskan,” terangnya.
Jalan lingkungan itu kini menjadi pembelah antara pabrik dan kompleks perkantoran, serta mes karyawan. Bersama 72 kepala keluarga lainnya, Zainal mengancam akan membentangkan kabel listrik di bawah jalan itu. Jika dilakukan, maka aktivitas PT GPK dapat terganggu.
“Akhirnya mereka mengizinkan kabel dipasang di dinding drainase. Pipa PDAM juga dilewatkan situ,” ujarnya.
Sejak berdiri, yang diketahui warga, GPK memang minim kontribusi. Satu-satunya tanggung jawab sosial yang mereka berikan adalah semenisasi jalan sepanjang 73 meter menuju lingkungan RT 15.
Zainal kini sudah pasrah untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat. Lantaran seluruh perjuangan mereka sebelumnya selalu berakhir di meja rapat pejabat pemerintahan. Tanpa adanya tindakan nyata.
Sebelum pembuatan Andal, pada 2012 Zainal menghadiri undangan persiapan pembebasan lahan RT 15 untuk kepentingan PLTU Teluk Kadere. Lahan warga dihargai Rp15 ribu per meter. Kepada perusahaan, dirinya meminta waktu untuk menyampaikan lebih dulu ke warga yang memiliki lahan.
Setelah rapat berakhir anggota tim pembebasan lahan dari perusahaan mendekati Zainal. Orang itu menjanjikan uang dalam jumlah besar apabila Zainal bisa meyakinkan warga untuk menjual lahan mereka. "Perusahaan meminta dibebaskan minimal 60 hektare lahan. Saya dijanjikan dapat Rp1 miliar," ujarnya.
Tawaran menggiurkan itu pun disampaikan ke warga. Dia tidak ingin dicurigai mengambil keuntungan dari lahan warga. “Orang tua kami merintis sejak 1975. Banyak keluarga yang bermukim di sini,” ungkapnya.
Sepengetahuan Zainal, saat ini sudah 64 hektare lahan yang dibebaskan perusahaan. Hanya 10 hektare yang masuk RT 15, sisanya milik warga RT 14.
Ancaman Polusi Udara
Senja perlahan mulai menampakkan diri. Tak seperti ibu rumah tangga lainnya yang sibuk memasak hidangan untuk menu berbuka puasa. Ariani justru memilih duduk di teras rumahnya. Sembari menatap ke arah penampungan batu bara milik PLTU Teluk Kadere.
Lokasi stockpile yang hanya berjarak kurang 30 meter dari rumahnya, membuat Ariani begitu mudah melihat tumpukan batu bara. Terlebih, tumpukan itu menjulang tinggi melewati rumahnya.
Kondisi ini membuatnya takut untuk menyiapkan santapan berbuka untuk keluarganya. Lantaran khawatir, debu batu bara bakal beterbangan. Dan mengontaminasi makanan buatannya.
"Sudah masak dari subuh. Kalau masaknya sore takut debunya masuk rumah. Belum lagi kalau angin kencang," ujar Ariani saat ditemui di kediamannya, Minggu, 2 April 2023 lalu.
Perempuan 48 tahun ini mengaku, cuaca dan jam operasional stockpile dan PLTU yang tidak pasti, membuat dirinya dan keluarga harus ekstra waspada. Jika sedikit saja lalai, makanan yang disiapkan bisa berakhir di tong sampah. Bukan di lambung mereka.
Ariani mengisahkan, pernah anak bungsunya terpaksa harus membuang makanan yang ia santap. Lantaran saat ditinggal mengambil air minum di dapur, makanan yang diletakkan di teras rumah sudah dipenuhi dengan debu batu bara.
“Ya, mau gimana lagi? Enggak mungkin dimakan sudah ada debunya, makanya dibuang,” katanya penuh sesal.
Jika cuaca terik, angin berhembus kencang, dan stockpile sedang beroperasi Ariani terpaksa harus menutup seluruh pintu dan jendela. Lantaran debu batu bara yang berasal dari stockpile bakal beterbangan memenuhi seluruh sudut rumah.
.png)
keterangan foto: debu batu bara yang masuk rumah dan menghitam di lantai (foto: Sari)
Tak jarang, kondisi ini membuat Ariani terpaksa harus menyuruh anak dan cucunya untuk bermain di dalam rumah. "Kalau kena mata perih. Makanya, lebih baik (main) di dalam rumah saja. Semua pintu ditutup," katanya.
Ariani adalah warga RT 15 Loktunggul, Kelurahan Bontang Lestari, Kecamatan Bontang Selatan. Ariani beserta sang suami - Darman, telah menempati rumah ini sejak 1990-an.
Ariani mengaku, sebelum adanya PLTU Teluk Kadere, kehidupannya bersama keluarga berjalan normal. Namun, sejak adanya PLTU, dirinya harus bekerja lebih keras dalam menjalankan berbagai aktivitas. Salah satunya, membersihkan rumah.
Dalam sehari, Ariani bisa menyapu sebanyak lima kali. Tak hanya itu, Ariani juga harus mengepel seluruh lantai. Ini dilakukannya demi bisa menghilangkan debu batu bara yang menempel. Ariani mengaku risih. Karena partikel hitam itu akan meninggalkan jejak kehitaman di kulit. Dan menimbulkan bau tak sedap jika tak cepat dibersihkan.
Namun, terkadang Ariani lelah. Karena meski telah dibersihkan berkali-kali, debu batu bara itu tetap hinggap ke rumahnya.
"Ini saja baru saya sapu, tapi masih ada (debu batu bara) lagi. Kalau enggak disapu, ya kayak pasir di dalam rumah," keluhnya.
Tak hanya dari sisi kebersihan, keberadaan stockpile batu bara juga disebut telah memengaruhi kesehatan Ariani dan keluarga. Meski belum memeriksakan diri secara menyeluruh ke rumah sakit, namun wanita berjilbab ini mengaku, keluarganya kerap merasa sesak dan batuk. Utamanya, saat stockpile beroperasi disertai dengan angin kencang.
Pasalnya, meski telah menutup seluruh pintu dan jendela rapat-rapat. Debu batu bara tetap merangsek masuk dari celah-celah rumah. Belum lagi bau busuk menyengat dari batu bara yang ikut menginvasi rumah. Kondisi ini membuat keluarga Ariani harus menyalakan kipas. Untuk sedikit mengusir debu dan bau batu bara dari sistem pernapasan mereka.
"Kadang kami bingung. Keluar penuh debu, di dalam sesak napas," lirihnya.
Kendati sering mengalami batuk dan sesak napas, namun Ariani dan keluarga memilih untuk tidak memeriksakan diri secara rutin ke rumah sakit. Lantaran khawatir hasil pemeriksaan bakal menunjukkan adanya penyakit berbahaya yang diderita dirinya maupun keluarga.
Ariani mengaku lebih memilih menutup mata soal kesehatannya dan mencoba menjalani kehidupan seolah tak terjadi apa-apa dengannya. Ini dilakukannya agar bisa menghindari stres soal kondisi kesehatannya.
“Tidak usah (memeriksakan diri ke rumah sakit). Ini saja (aktivitas sehari-hari) sudah buat capek pikiran,” keluhnya.
Keberadaan PLTU yang beroperasi sejak Oktober 2019 lalu ini, tidak mendatangkan pengaruh baik apapun pada kehidupan keluarganya. Bahkan, jaringan listrik PLN dan air PDAM yang sebelumnya tak menjangkau rumah mereka, pada akhirnya harus mereka perjuangkan sendiri. Tanpa adanya bantuan dari PT Graha Power Kaltim (GPK) selaku pengelola PLTU Teluk Kadere. Padahal saat itu, PLTU Teluk Kadere telah beroperasi.
Ariani mengaku menyesal. Proyek PLTU berkapasitas 2x100 megawatt (MW) yang kerap dibanggakan oleh Pemerintah Kota Bontang lantaran diklaim mampu menambah sumber pendapatan daerah dan menyerap tenaga kerja, nyatanya hanya mendatangkan dampak buruk bagi kehidupannya.
Perempuan berkulit sawo matang ini menyebut, seandainya kala itu tahu bahwa proyek pembangunan yang dimaksud adalah PLTU, maka dirinya bakal menolak mentah-mentah proyek itu.
"Dulu cuma dikasih tahu mau ada proyek masuk. Tapi, tidak pernah dijelaskan proyek apa itu. Ternyata, batu bara," terangnya sembari menatap dingin tumpukan batu bara di hadapannya.
Tak jauh dari rumah keluarga Ariani terdapat rumah warga yang sampai harus membalik posisi rumahnya. Yakni, dapur menjadi ruang tamu. Dan ruang tamu menjadi dapur. Keputusan itu terpaksa diambil warga itu lantaran tak kuat dengan serbuan debu batu bara saat stockpile sedang beroperasi.
PLTU Beroperasi, ISPA Meningkat
Setelah PLTU beroperasi pada Oktober 2019, jumlah pengidap infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) mengalami peningkatan. Menukil data Puskesmas Bontang Lestari yang membawahi Loktunggul, penyakit ISPA masuk daftar 10 penyakit terbanyak yang menjangkit masyarakat Bontang Lestari pada 2021.
Saat itu ISPA menduduki posisi keempat dengan jumlah kasus sebanyak 112. Angka itu mengalami peningkatan 235 kasus pada periode Januari-Mei 2022 lalu. Menjadikan ISPA berada diurutan kedua.
“Sebelum 2021, ISPA tidak masuk 10 besar penyakit yang paling banyak diderita masyarakat,” jelas Kepala UPT Puskesmas Bontang Lestari, drg. Faradina saat ditemui tim KJI di ruang kerjanya, Senin, 7 Agustus 2023.
Dokter spesialis paru di RSUD Taman Husada Bontang dr. Dian Ariani Tarigan mengatakan, setiap partikel debu batu bara mengandung zat-zat racun, sehingga jika dihirup dalam jangka waktu lama bisa menyebabkan kerusakan pada organ paru. Namun, kerusakan tersebut umumnya terjadi secara perlahan-lahan. Kendati demikian, pola hidup yang tidak sehat disebut akan semakin memperparah kondisi kerusakan pada organ paru. Lantaran partikel-partikel debu batu bara yang sudah masuk ke tubuh akan sulit untuk keluar. Kondisi ini menyebabkan peradangan di paru-paru yang pada akhirnya dapat menyebabkan jaringan parut.
“Biasanya memang tidak langsung, (penyakit) akan berkembang secara kronis atau perlahan-lahan,” terang dr. Dian saat ditemui di ruang praktiknya, Kamis, 10 Agustus 2023.
Terpapar debu batu bara berisiko tinggi membuat penderita terjangkit penyakit gangguan pernapasan. Seperti batuk pilek, infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), penyakit paru obstruktif kronis (PPOK), hingga kelelahan akibat kekurangan kadar oksigen. Namun, menghirup paparan debu batu bara dalam jangka waktu yang lama bisa menyebabkan timbulnya penyakit pneumokoniosis. Pneumokoniosis adalah penyakit paru-paru yang penyebabnya dikhususkan karena menghirup debu batu bara dalam jangka panjang.
“Kalau pneumokoniosis semakin parah bisa membuat paru-paru menjadi hitam (black lung) sampai kanker paru. Nah, kanker paru ini yang paling bahaya. Tidak ada obat-obatan yang bisa menolong pasien dengan kanker paru,” katanya memaparkan.
Dijelaskan dr. Dian, tidak ada obat khusus untuk penyakit pneumokoniosis. Umumnya, dokter hanya akan memberikan obat untuk mengatasi gejala-gejala yang dialami oleh pasien pneumokoniosis. Ini dilakukan lantaran kondisi paru-paru pasien sudah mengalami kerusakan.
“Jadi hanya untuk menghilangkan gejalanya. Kalau dia (pasien) batuk, ya dikasih obat batuk,” katanya menerangkan.
Baca Berita berikutnya: Pembangunan PLTU Teluk Kadere Ganggu Penghasilan Warga
Liputan jurnalis: Sari
Liputan ini merupakan hasil kolaborasi Klub Jurnalis Investigasi (KJI) Bontang 2023.
