Indepeden—Komisi Pemberantasan Korupsi memberikan perhatian besar pencegahan praktik korupsi di daerah kaya. Ada enam daerah yang mendapat perhatian dari KPK, di antaranya Papua, Papua Barat, Riau dan Aceh.
KPK mengatakan Aceh masuk dalam pengawasan prioritas KPK karena daerah ini memiliki dana otonomi yang cukup besar. Rentan diselewengkan penyelenggara daerah.
Baca: KPK Awasi Aceh
KPK juga memberikan perhatian khusus pada daerah Papua. Lembaga antirasuah ini memberikan pelatihan mengisi Lembar Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Menarik mencermati daerah ini. Dengan jumlah penduduk kurang dari 1.000.000 jiwa, pendapatan daerah ini mencapai Rp6,3 triliun.
Meski demikian dalam survey indeks kemiskinan multidimensional yang dilakukan lembaga Perkumpulan Prakarsa, daerah ini masuk dalam kategori dengan lima besar daerah dengan indeks kemiskinan multidimensional yang cukup tinggi. Begitu juga dengan Papua.
Baca: Cegah Korupsi, KPK Latih Pejabat Papua Isi Laporan Harta Kekayaannya
Korupsi perlu mendapat perhatian serius karena dampaknya yang besar pada masyarakat. Watchdog memotret dampak korupsi pada penyediaan layanan dasar kesehatatan di Nunukan, Kalimantan Timur dalam seri liputan Korupsi Abadi di Negeri Setengah Hati. Pelakunya tidak hanya pejabat eksekutif, tapi juga legislatif dan pihak swasta.
Lihat: Korupsi Abadi di Negeri Setengah Hati
