Independen -- Sengkarut data yang saling tak sinkron antar lembaga negara membuat penanganan Covid-19 tersendat. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin bahkan menolak menggunakan data dari kementeriannya sendiri.
Pandemi yang sudah menerjang selama lebih dari setahun telah merenggut nyawa ribuan. Hingga Rabu, 17 Februari 2021, jumlah mereka yang positif Covid-19 di Indonesia telah mencapai 1,2 juta. Lebih dari 33 ribu jiwa melayang, tapi kabar baiknya ada 1 juta lebih sedikit sudah dinyatakan sembuh. Sejauh ini belum ada obat yang ditemukan untuk menyembuhkan pasien yang terpapar virus ini. Satu-satunya cara yang paling mungkin adalah vaksinasi.
Dalam upaya menekan penyebaran Covid-19 pemerintah akan melakukan vaksinasi terhadap 181,5 juta warga negeri ini. Sasaran tahap pertama dan tahap kedua adalah tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan, dan tenaga penunjang yang bekerja pada fasilitas kesehatan. Pemerintah telah mengimpor vaksin produksi Sinovac hingga tiga juta dosis. Berikutnya, vaksin dari Astrazenica juga siap dikirim. Sementara di dalam negeri, pemerintah terus menggenjot laboratorium kampus untuk memproduksi vaksin Merah Putih, vaksin yang khusus dibuat dan dikembangkan oleh anak negeri.
Setelah tenaga kesehatan dan mereka yang menjadi prioritas mendapatkan vaksin selesai maka sasaran berikutnya adalah masyarakat umum. Untuk mencapai kekebalan kelompok (herd immunity) maka pemerintah Indonesia perlu memberikan vaksin pada 181.554.465 warga negara yang berumur di atas 18 tahun. Masalah muncul ketika Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesehatan yang baru diangkat mengaku tak akan menggunakan data Kementerian Kesehatan untuk memetakan sasaran vaksinasi. Budi mengatakan tak bisa percaya pada data Kemenkes karena datanya tak akurat. Bahkan, dengan tegas ia mengaku kapok.
Budi mengatakan akan menggunakan data Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) milik Komisi Pemilihan Umum (KPU). Menurutnya data KPU lebih akurat karena Desember 2020 lalu, negara ini baru selesai mengadakan Pilkada Serentak di 270 daerah. Presiden Jokowi sempat meminta agar proses vaksinasi selesai dalam satu tahun, namun setelah mengecek data tentang fasilitas kesehatan di seluruh Indonesia, Budi mengatakan proses vaksinasi baru akan selesai dalam 8 tahun.
BPS vs Kementerian Kesehatan
Kesenjangan data yang tak sinkron ini berpotensi membuat program vaksinasi terhambat. Sebab tak hanya data warga yang akan menjadi sasaran vaksin yang dianggap tak akurat, data tentang tenaga kesehatan di Indonesia juga belum jelas akurasinya.
Dikutip dari Statistik Indonesia 2020 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), hingga tahun 2019 Indonesia memiliki dokter sebanyak 81.011 dan perawat sebanyak 345.508. Sedangkan untuk Rumah Sakit Umum sebanyak 2.344, Rumah Sakit Khusus sebanyak 533, Puskesmas rawat inap sebanyak 6.086, Puskesmas non rawat inap sebanyak 4.048, Klinik Pratama 8.281, dan Posyandu 296.777. Saat ini jumlah penduduk Indonesia berjumlah sekitar 271 juta.
Namun data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistilk (BPS) memang berbeda dengan data Kementerian Kesehatan. Dikutip dari bppsdmk.kemkes.go.id, menurut catatan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (BPPSDMK) Kementerian Kesehatan, hingga 31 Januari 2019, tenaga medis di negeri ini berjumlah 107.007 dan tenaga keperawatan berjumlah 376.136.
Jumlah yang disampaikan Kemenkes memang jauh lebih besar dibanding data yang dirilis BPS. Namun perbedaan jumlah yang lumayan signifikan itu bisa berpengaruh terhadap langkah yang akan diambil oleh pemerintah untuk pemetaan kesehatan, salah satu contohnya adalah penolakan Menteri Kesehatan terhadap data yang disampaikan oleh lembaganya sendiri.
Di sisi lain, data yang dirilis BPS tersebut sinkron dengan catatan Bank Dunia. Menurut catatan Bank Dunia untuk tahun 2010-2017, jumlah dokter di Indonesia terendah kedua di Asia Tenggara, yaitu sebesar 0,4 dokter per 1.000 penduduk. Artinya, Indonesia hanya memiliki 4 dokter untuk melayani 10.000 penduduknya. Rasio perawat per 1.000 penduduk sebesar 2,1 yang artinya dua orang melayani 1.000 penduduk di Indonesia. Di antara negara-negara ASEAN, rasio tenaga kesehatan di Indonesia berada pada posisi nomor dua dari bawah, atau satu tingkat di atas Kamboja. Indonesia berada jauh di bawah Singapura yang berada pada posisi teratas dengan rasio 2 dokter per 1.000 penduduk.
Menurut standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), rasio dokter dan pasien yang ideal adalah 1:1000. Jika mengikuti rasio ideal WHO, maka negeri ini masih jauh dari harapan untuk membuat Indonesia aman dalam urusan kesehatan. Jumlah tenaga kesehatan yang minim dan pandemi yang mengganas membuat ratusan tenaga kesehatan meregang nyawa.
Penulis: Endah/D02
