Independen - Usulan para anggota DPRD untuk naik gaji mereka, ternyata direspon oleh Presiden Jokowi. Hal ini diungkapkan Presiden Jokowi di depan forum ADKASI (Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia) akhir Agustus lalu. Namun berapa besar kenaikan gaji para anggota DPRD ini, masih perlu dikaji lebih dalam, menurut Wasingatu Zakiyah, peneliti IDEA (Institute for Development and Economic Analysis) di Yogyakarta. Menurut Wasingatu, Pemerintah Pusat mesti jelas indikatornya, setiap daerah bisa berbeda kenaikannya, tergantung kondisi dan prestasi daerah. "Reward and punishment harus jelas,"kata Wasingatu. Sementara ada juga anggota DPRD yang menolak kenaikan gaji mereka. Selengkapnya Sebelum gaji DPRD naik, pemerintah semestinya lihat indikator ini
Sementara anggota DPRD berpatut diri untuk mendapat kenaikan gaji, Bank-bank Pembangunan Daerah justru sedang berbenah untuk membentuk strategic holding, yang akan diberi nama BPD Nusantara. Strategic holding ini tentu memiliki peluang untuk menambah pundi-pundi BPD maupun deviden bagi Pemerintah Daerah. Salah satu yang rajin berbenah adalah Bank Pembangunan Daerah Sumut. Apa saja yang mereka benahi, dapat ditengok di Menuju BPD Nusantara, Bank Sumut Kian Benahi Diri
